A. Pemerintahan Dinasti Kerajaan Muna


A. Pemerintahan Dinasti Kerajaan Muna

1. Eksistensi Kerajaan Muna

Kelompok manusia yang hidup di suatu tempat tertentu dan menunjuk seorang menjadi pemimpin mereka. Pemimpin mereka itu adalah Raja, itulah awal dari kepemimpinan. Tempat mereka menetap disebut Kerajaan dan kelompok manusia dalam kerajaan tersebut adalah Rakyat. Rakyat yang mendiami wilayah tertentu dengan batas-batas negara yang sudah disepakati, menduduki wilayah tersebut disebut Penduduk.
Adapun unsur-unsur yang harus dimiliki oleh suatu masyarakat politik supaya ia dapat dianggap sebagai Negara termasuk Negara Kerajaan Muna dan kemudian berlanjut membentuk sistem Ketatanegaraan menurut Oppenheim Lauterpacht (lihat : Solly Lubis hlm:10) menjelaskan sebagai berikut.
Pertama keharusan ada rakyat. Dengan demikian ide atau cita-cita untuk bersatu, adalah penting untuk rakyat atau penduduk jika mempunyai identitas yang sama secara geografis-ekolologis dan demografis serta faktor historis, politik sosial,budaya,bahasa yang sama kemudian menjadi suku bangsa yang sama. Selanjutnya rakyat dapat membentuk Negara dengan Ketatanegaraan dan kemudian penduduknya disebut Warga Negara.
Persyaratan terbentuknya negara atau kerajaaan sebagaimana dijelaskan tersebut di atas jika dikaitkan dengan eksistensi Kerajaan Muna, menurut J. Couvreur dalam bukunya yang sama, telah menceritakan sejak awal bahwa asal usul rakyat pulau Muna disuguhkan dua cerita.
Cerita pertama, dikisahkan bahwa Nabi Muhammad yang pertama kali menemukan pulau Buton dan pulau Muna dan kedua pulau tersebut baru saja muncul dari permukaan laut serta masih merupakan rawa-rawa berlumpur yang belum dapat ditumbuhi atau dihuni oleh apapun juga. Setelah menemukan pulau ini, Nabi Muhammad kembali kepada Allah memberitahukan apa yang telah dilihatnya, kemudian Nabi menambahkan bilamana allah menghendaki tanah-tanah tersebut dikeringkan kira-kira akan terdapat daratan yang akan sama dengan Tanah Rum (Turki atau Eropa). Allah lalu bertanya kepada Nabi Muhammad, dimana Nabi Muhammad melihat daratan tersebut? Jawaban Nabi Muhammad, “Di bawah daratan Turki (atau Eropa)” atau dalam bahasa Muna disebut we ghowano witeno Rumu. Allah kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, “Nama apa yang harus diberikan kepada tanah itu?”. Nabi Muhammad menjawab, “ Butuuni “ (arti nama itu tidak diketahui) sebagaimana juga terdapat dalam buku Nagara Kretagama penulisan Butunii dan butuuni disini tidak identik dengan Buton sebagaimana yang sering orang Buton menyamakannya. Allah lalu membuat daratan tersebut. Menurut tradisi ini orang pertama yang menetap disini adalah keturunan roh-roh.
19
Cerita yang kedua, dikisahkan bahwa dahulu kala ditempat ini semuanya digenangi air. Pada suatu hari berlayarlah di laut ini sebuah perahu, di dalamnya berada seorang lelaki yang bernama “Sawirigadi” (Sawerigading). Perahu tersebut terbentur pada batu karang di bawah permukaan air lalu terdampar. Sawerigading adalah putra Raja Luwu, dan dia dilahirkan ibunya bersama dengan seekor ayam kuning sehingga dianggap sebagai orang mulia. Karena terbenturnya perahu tersebut pada ujung batu karang di bawah permukaan air itu, maka dengan tiba-tiba muncullah daratan besar dari permukaan laut, yaitu pulau Muna sekarang ini. Perlu diketahui bahwa gunung tempat terdamparnya perahu Sawerigading itu masih dapat ditunjukkan. Nama gunung itu sampai sekarang terdapat sebuah batu besar yang menyerupai perahu.
Setelah terdampar perahunya, berjalanlah Sawerigading di atas daratan yang baru muncul itu sampai pada Wisenokontu artinya didepan batu (disekitar kampung Tanjung Batu sekarang). Setelah itu Raja luwu mengutus beberapa orang untuk pergi mencari perahu Sawerigading dan sebagian dari orang-orang ini konon menetap disini dan merupakan penghuni pertama pulau Muna dan kemudian mereka mendirikan suatu koloni yang mereka namakan Wamelai. ( Arti nama ini tidak lagi diketahui), namun sampai sekarang nama ini menjadi kampung Wamelai dan hingga sekarang masih ada di Muna, akan tetapi ketika itu merupakan bagian dari kecamatan Tongkuno. Mata pencaharian mereka berburu dan sebagian kecil bertani.
Setelah beberapa lama mereka menetap disini, maka sebagian dari orang yang terdiri atas laki-laki itu kembali ke tempat asal mereka untuk mengambil istri-istri dan anak-anak mereka yang tertinggal di sana untuk dibawah ke Muna dan sekembalinya mereka, maka atas musyawarah bersama lalu ditunjuklah seorang kepala yang diberi gelar “mino Wamelai”. (Orang Wamelai).
Selanjutnya kisah lain tentang asal usul orang Muna, menurut cerita dari seorang tokoh adat di Muna yakni Laode Mane-Mane Rere, bahwa disekitar mendekati abad ke-6, sekembalinya Junjungan kita Yang Mulia Nabi Besar Muhammad SAW dari bersamadi di Gua Hira, yang sementara Beliau duduk didampingi oleh istrinya Sitti Hadijah, serta sahabat-sahabatnya, yaitu menceritakan disaat Beliau melihat suatu cahaya yang penuh rasa kudus serta menculnya seorang malaikat utusan Tuhan, yaitu Jabrail as.
Tiba-tiba kedengaran bunyi letusan yang gemuruh dua kali berturut-turut. Kemudian salah seorang dari sahabat Rasulullah yaitu Abubakar Sidik r.a. bertanya kepada Beliau, ya Rasulullah, bunyi apakah kiranya gerangan?. Jawab Rasulullah SAW : Adapun letusan itu ialah suatu tanda memberikan peringatan bagi kita semua.
Kalau menurut cerita dari nenek kita Nabi Ibrahim, yang diwariskan untuk anak-anaknya, cucu-cucu, cicitnya sampai pada kita sekarang ini, bahwa bunyi seperti tadi menunjukkan jauh diseberang sebelah Timur ada sebuah pulau yang berasal dari sebuah batu “Nuktha” muncul kepermukaan laut, kemudian terbelah diwaktu subuh bertepatan dengan Maulidnya Ismail putra Nabi Ibrahim dengan istrinya bernama Sitti Hajar.
Dengan terbelahnya itu maka menjadilah dua pulau yaitu Muna dan Buton. Kemudian dengan pertemuan arus dari segala penjuru bumi, yang terdampar pada batu “Nuktha” tersebut akhirnya
20
mnjadi “buih” dan dengan kekuasaan Tuhan azza waJallah “buih” tersebut menjadi beku dan akhirnya menjadi gumpalan tanah.
Asal mula batu “Nuktha” tersebut berasal dari pecahan kabut “Filiyan” yang telah pijar.
Dengan bunyi tadi, maka sudah tiba masanya akan mempunyai penghuni.
Jadi dari pada kita didahului oleh bangsa lain yang tidak sepaham dengan kita, lebih baik kita mendahuluinya dengan segera. Maka diutusnya dua orang sahabatnya kakak beradik, yang kakak bernama A. Ghafur dan adik bernama A.Syukur, untuk meninjau terbelahnya batuh “nuktha” tadi menjadi dua bahagian.
Kira-kira pada awal abad ke-6, muncullah utusan dua besaudara ini dengan izin Tuhan dan mereka berkemah disalah satu tempat menyerupai batu/bukit, disebut “Lelemangura” di pulau Buton. Setibanya ditempat itu maka A. Ghafur kakak dari A. Syukur menggali tanah yang dalamnya satu siku, kemudian tanah didasar lubang itu digenggam oleh A. Ghafur yang disertai dengan suatu “renungan suci”, dan setelahnya maka tanah itu dibungkus dengan rapi dan dimasukkan dalam kantong jubanya, sambil bersyair : “Wal Bathnu Kal mim saani a’laa surat Muhammad, yang artinya : Buton diibaratkan sebagai huruf mim yang kedua dari rangkaian susunan huruf Muhammad.
Kemudian kedua utusan tersebut meneruskan perjalanannya ke kota Muna, dan setelah tiba maka A. Syukur adik dari A. Ghafur mengadakan upacara penemuan tersebut, tanahnya digali dengan dalam satu siku, kemudian tanah dasar galian digenggam sedemikian rupa, disertai “ renungan suci”, tanahnya dirasa, dibungkus dan disimpan dalam jubahnya sambil bersyair : “ Wal Munazat Kal Dal A’lla surat Muhammad.
Dengan dasar inilah maka Buton disebut kakak, karena yang mula menggenggam tanah di Muna ialah A. Syukur yaitu adik dari A. Ghafur.
Dengan kedatangan utusan kakak beradik tersebut, kebetulan belum ada dari suku manapun yang menginjakan kakinya di pulau Buton dan Muna.
Setelah selesai upacara penemuan tanah Buton dan Muna tersebut, maka datanglah beberapa suku bangsa yang ingin mendiami kedua pulau ini, dengan masing-masing menyatakan bahwa dialah yang lebih dahulu mengenal pulau ini. Padahal setelah mereka bertemu dengan kedua utusan tadi, yaitu A. Ghafur dan A. Syukur, baru mereka sadar bahwa sudah ada yang mendahului mereka.
Kemudian A.Ghafur yaitu kakak A. Syukur kembali ke tanah Arab dengan membawa dua gumpal tanah yaitu segumpal tanah di Buton dan segumpal tanah di Muna, dimana setelah sampai di tanah Arab ia melaporkan hasil penemuannya di hadapan Nabi Muhammad SAW.
Kemudian menurut cerita rakyat bahwa A. Ghafur tadi ia berpindah ke tanah Turki tinggal di Al Farma, yaitu suatu daerah yang telah ta ‘ luk dalam ajaran Islam yang dibawakan oleh sahabat Rasulullah bernama Saidina Umar r.a. disekitar tahun 609 Masehi. Tinggallah A. Syukur sebagai Pemimpin segala suku bangsa yang mendiami Buton dan Muna.
21
Pada waktu itu A. Syukur sudah beragama Islam akan tetapi ia diutus hanya meninjau, bukan mengembangkan agama, sehingga semua suku bangsa yang ada masing-masing menurut kepercayaannya.
Kemudian A. Syukur menghilang untuk kembali ke tanah Arab. Dan setelah A.Syukur kembali ke tanah Arab, maka keadaan penghuni Buton- Muna tidak teratur lagi, karena peradaban mulai menurun. Manusia diwaktu itu hidup berkelompok-kelompok dengan tidak teratur, perbuatan-perbuatan ma’ siat timbul tak henti-hentinya, hukum rimba berlaku, siapa yang kuat berani itulah yang menjadi Pemimpin dan semua yang lemah berangsur-angsur menghilang. Akhirnya pihak yang kuat diwaktu itu merasa kesunyian, dan akhirnya menghilang pula.
Maka di waktu awal abad ke-10, yaitu masih hangat-hangatnya hukum rimba berlaku, baik gangguan dari dalam maupun dari luar daerah, maka muncul pula seorang bangsa ‘ Arab Fuak Kuraisy, yaitu keturunan Bani Hasyim, namanya Syarif Muhammad, dimana waktu itu menurut cerita rakyat, Buton dipimpin oleh “ Adi Tokia Wula”, dan Muna dipimpin oleh “ Adi Towuna Kara”.
Akhirnya bangsa ‘ Arab Fuak Kuraisy tersebut tidak dapat mengembangkan pahamnya yang baik itu, karena jelas kalah kekuatan.
Selanjutnya, Muna telah mengalami air pasang, sehingga tidak ada lagi tempat-tempat yang dapat untuk perkampungan dan lain sebagainya. Konon penduduk asli tadi mencari tempat-tempat ketinggian di pulau Buton, yang akhirnya daratan pulau Buton sebagian besarnya atau lebih kurang 75 persen mengunakan bahasa Muna
Dalam pada itu maka datanglah satu bahtera perahu layar yang kandas di Kota Muna dengan mempunyai penumpang yang cukup banyak. Orang perahu tersebut ada yang mengatakan berjumlah 40 orang, ada yang menceritakan 20 orang, sehingga dengan rasa syukur atas kandasnya perahu tersebut, maka di Muna timbul lagi perkampungan masyarakat yang baru yang menetap dan membentuk pemerintahan berdasarkan kekeluargaan yang konon dipimpin oleh “ La Balano “ gelar “ Mieno Wa Melai “.
Selama pemerintahan “Mieno Wamelai” (La Balano), maka kebenaran dan keadilan mulai Nampak, sehingga semakin hari penduduknya bertambah banyak, yang tadinya pindah di pulau Buton, sebagian berangsur-angsur kembali. Dalam pada itu muncullah satu manusia ajaib diketemukan dalam ruas/rumpun bambu di kota Muna. Konon setelah bambu itu dibelah maka terdapatlah satu orang yang kecil sama dengan “bayi”, yang baru dilahirkan, sifatnya diam dan tidak bergerak. Mendengar akan hal itu, maka pucuk pimpinan diwaktu itu, yaitu La Balano gelar Mieno Wamelai memerintahkan supaya yang diketemukan itu disimpan dalam kelambu disuatu kamar yang tertutup. Rakyat melaksanakan perintah itu dengan sungguh-sungguh dan gembira, kemudian dengan izin Tuhan azza Wajalla maka 40 hari kemudian, ia sudah menjadi orang dewasa dan sudah dapat berkata-kata. Selanjutnya, maka konon menjadikan rapat pertama diwaktu itu, diterima apa yang diucapkan oleh yang digelar “Beteno ne Tombula” itu, dapat dimengerti oleh Mieno Wamelai (La Balano), begitu pula sebaliknya.
22
Begitu mesranya pertemuan yang dianggap rapat pertama itu, dimana Beteno Ne Tombula itu memperkenalkan namanya yang sebenarnya, yaitu “ Baidul Zamani “.
Baidul Zamani tersebut sudah beragama Islam, tetapi masih hanya berdasarkan ajaran “kalbu”, bukan aliran “Ahli Sunnah” waljamaa. Mungkin Beliau ini pembawa ajaran “Tasauf-Kuno”, atau paham dari “Al Halads”.
Setelah itu maka dengan rela La Balano gelar Mieno Wa Melai menyerahkan kekuasaannya pada “ Baidi Zamani”, sehingga pada akhir abad ke-XIII Muna telah resmi dipimpin oleh “ Baidi Zamani”.
Baidi Zamani beristrikan “Tandri Yabe”, katanya dari Luwu, dimana mereka mendapat anak tiga orang yaitu dua orang laki-laki dan satu orang perempuan. Anak pertama bernama Sugi Mpatola dengan gelarnya “Kaghua Bangkano Fotu”, anak kedua Runtu Wulau dengan gelarnya “Sugi Rupa”, anak ketiga ialah perempuan yaitu “Kila Mbibito”.
Sewaktu Muna telah dipimpin oleh Baidi Zamani pada akhir abad ke-XIII, maka Buton dipimpin oleh “Sibatara” atau di Muna dikenal dengan nama “ La Tua Sari” pada awal abad ke-XIV. Sibatara atau La Tua Sari beristrikan “Wa Kaa Kaa”. Namun sewaktu Sibatara atau La Tua Sari belum kawin dengan Wa Kaa Kaa, pernah tinggal di Muna dan mengabdi kepada Baidi Zaman, sehingga Sibatara atau La Tua Sari sangat dekat dengan Runtu Wulau anak dari Baidi Zaman. Setelah itu maka Sibatara atau La Tua Sari menghilang dan muncul di Buton dan kawin dengan Wa Kaa Kaa.
Dalam perkawinan ini, mendapat tujuh orang anak dan semuanya perempuan, yaitu pertama Patola Kamba, kedua Patila Mbona, ketiga Patila Sunda, keempat Bulawambona, kelima Wa Bitau, keenam Wa Bitoe dan ketujuh Paramasuni.
Selanjutnya tidak beberapa lama, Sibatara atau La Tua Sari dan Wa Kaa Kaa serta enam orang anaknya telah menghilang dari tanah Buton, dan yang tinggal hanya satu orang yaitu bernama Bulawambona. Dan Bulawambona kawin dengan La Baluwu Lakina Laiwui dan mereka mempunyai empat orang anak dan tiga diantaranya yaitu, pertama Batara Guru, kedua Tua Maruju dan ketiga Raja Manguntu.
Dengan demikian, maka susunan Kino atau Lakina Wolio sebelum raja Muna La Kilaponto menjadi sultan Buton, yaitu pertama Sibatara atau La Tua Sari, kedua La Baluwu, ketiga Batara Guru, keempat Tua Rade gelar Sangia Sorajawa dan kelima Langujuraja gelar Sangia Gola.
Adapun susunan raja-raja di Muna sebelum La Kilaponto menjadi sultan Buton pertama, yaitu pertama Baidi Zamani gelar Beteno Ne Tombula, kedua Sugi Mpatola, ketiga Sugi Ambona, keempat Sugi Mpatani, kelima Sugi La Ende, keenam Sugi Manuru dan ketujuh La Kilaponto.
Demikian juga, sebagaimana yang dikatakan oleh Oppenheim Lauterpacht, bahwa yang dimaksud dengan rakyat adalah kumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama merupakan suatu masyarakat, meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan yang berlainan, menganut kepercayaan yang berlainan atau memiliki warna kulit yang berlainan dan jika hal ini
23
dikaitkan dengan peristiwa asal usul mulanya penduduk Muna sebagaimana dijelaskan di atas, maka jelas rakyat Muna pertama yang mendiami Pulau Muna adalah orang Wamelai atau La Balano.
Kedua, keharusan ada daerah. Faktor ini terkait dengan faktor identitas suatu suku bangsa yaitu mengenai faktor geografis-ekologis dan demografis, biasanya disebut Faktor Obyektif. Untuk menentukan terbentuknya suatu negara terdapat beberapa teori tentang negara, antara lain seorang ilmuwan terkenal Plato mengatakan bahwa luas negara itu harus diukur atau disesuaikan dengan dapat atau tidaknya, mampu atau tidaknya negara memelihara kesatuan di dalam negara itu, oleh karena negara itu sebetulnya pada hakekatnya merupakan suatu keluarga yang besar. Oleh sebab itu negara tidak boleh mempunyai luas daerah yang tidak tertentu.
Faktor Subyektif mengenai persyaratan tersebut, yaitu faktor historis, politik, sosial, budaya dan bahasa, jika dikaitkan dengan wilayah Penduduk Muna ditinjau dari aspek sosiologi bahasa, maka wilayah kekuasaan Kerajaan Muna cukup luas meliputi pulau Buton, hal ini dapat dibuktikan dari bahasa daerah yang digunakan masyarakat penduduk Buton menggunakan bahasa Muna, meskipun memiliki dialek yang berbeda namun mempunyai arti yang sama dan Wolio yang berada di kampung kecil, sehingga tidak merupakan satu suku sendiri, namun secara tersirat masuk dalam lingkungan adat Muna, (lihat: Ter Haar hlm 301). Penduduk asli Buton ialah orang Wolio yang jumlahnya tidak sebanyak jumlah orang Muna dan bermukim di kampung kecil yang diberi nama kampung Meluyu dan Baadia, sekarang letaknya berada kurang lebih 3 Km dari kota Bau-bau dan dimasa pemerintahan kesultanan Buton kampung Meluyu dijadikan sebagai benteng.
Hubungan Kerajaan Muna dan penduduk pulau Buton ketika itu merupakan hubungan persaudaraan dengan dasar satu bahasa sebagai salah satu unsur terbentuknya bangsa, maka di era pemerintahan kerajaan di Sulawesi, raja Muna awalnya memiliki kekuasaan mencakup daratan pulau Buton. Karena saat itu sebenarnya di pulau Buton ada satu kampung tempat bermukimnya orang Wolio, yaitu kampung Meluyu sekarang menjadi daerah keraton Wolio dan kampung Baadia berada di luar keraton. Luas ke dua kampung ini kurang lebih 3 Km dan bahasa yang digunakan ialah bahasa Wolio, sehingga orang yang bertempat tinggal di dua kampung tersebut disebut orang Wolio. Dan kata Wolio berasal dari kata Waliulloh atau pesuruh Tuhan (lihat : Susanto Zuhdi hlm 37), sehingga Wolio sebenarnya bukanlah sebagai suatu wilayah atau kerajaan sebagaimana yang terungkap sekarang, namun Wolio ialah orang-orang yang bertempat tinggal di kampung Meluyu dan kampung Baadia. Kampung Meluyu dan kampung Baadia di kepalai seorang Lakina atau disebut Lakina Wolio setingkat jabatan kino di kerajaan Muna (lihat H. Konggoasa hlm 7). Hal ini menyerupai kampung-kampung di Maluku, dimana setiap kampung pimpinananya disebut raja dan juga di daerah Tanah Batak, setiap kepala marga disebut raja. Adapun Lakina Wolio ke-1 ialah Sibatara atau La Tua Sari beristrikan Wa Kaa Kaa, Lakina Wolio ke-2 ialah La Baluwu, Lakina Wolio ke-3 ialah Batara Guru, Lakina Wolio ke-4 ialah Tuarade dan Lakina Wolio ke-5 ialah La Mulae.
Selanjutnya, menurut J. Couvreur terjemahan H. Konggoasa (hlm 10) menjelaskan bahwa Lakilaponto sebelum menjadi sultan Buton terlebih dahulu menjadi Lakina Wolio dan di Muna disebut Kino Wolio. Dan pada saat berangkat untuk memangku jabatan Lakina Wolio, beliau membawa dua
24
Lakina dari Muna yaitu Lakina Bombanowulu dan Lakina Lukudo. Semenjak itulah kedua Lakina tersebut menjadi wilayah Buton.
Jika dilihat dari penjelasan J. Couvreur tersebut sebagaimana diterjemahkan oleh H. Konggoasa menunjukkan bahwa awalnya Wolio itu sejajar dengan Lakina Bombanowulu dan Lakina Lakudo yang berada di bawah kekuasaan raja Muna. Dengan demikian jelas bahwa Wolio saat itu bukanlah kerajaan yang sejajar kerajaan Muna, namun sejajar dengan jabatan kino-kino di Muna pada umumnya. Dan jabatan Kino di Muna dipersamakan dengan jabatan Lakina di Buton dan di Muna terdapat 28 Kino atau Lakina yang kedudukannya berada dibawah raja Muna (lihat : J. Couvreur dan H. Konggoasa hlm 9).
Adapun kampung-kampung yang ada di pulau Buton dan berada di luar kekuasaan lakina Wolio merupakan penduduk suku Muna. Sebagai bukti sejarah dapat diketahui dari bahasa yang digunakan orang Buton yang berada di luar kekuasaan lakina Wolio, yaitu menggunakan bahasa Muna, meskipun dengan dialek yang berbeda, namun mempunyai arti yang sama. Sehingga tidak salah jika Ter Haar tidak memasukan Buton atau Wolio sebagai salah satu suku atau wilayah dari 19 lingkungan adat di Indonesia. Akan tetapi secara tersirat masuk dalam lingkup adat Muna dikarenakan satu-satunya yang masuk dalam 19 lingkungan suku adat di Indonesia hanya Muna untuk zasirah Tenggara Sulawesi. (lihat : Ter Haar hlm 301).
Berdasarkan perjanjian penundukan yang disepakati antara Belanda dan Buton tahun 1663, menurut J. Ernest Renan seorang penganut paham nasionalisme bahwa Buton tidak layak disebut sebagai suatu bangsa karena tidak memiliki kehendak untuk bersatu, namun lebih memilih untuk menjadi bagian dari pemerintah Hindia Belanda.
Guru Besar dari Universitas Sorbone Perancis Prof. Ernest Renan dalam Pidato Ilmiahnya pada acara Dies tahun 1882 yang berjudul “Qu’est ce qu’une nation?” (apakah bangsa itu), menjelaskan bahwa munculnya suatu bangsa itu adalah kehendak untuk bersatu, artinya sikap kecintaan terhadap tanah air.
Dan penjelasan dari Ernest Renen tersebut memperkuat pendapat dari Ter Haar yang tidak memasukkan Buton dalam 19 lingkungan adat di Indonesia, kecuali suku Muna karena Buton diketahui tidak memiliki kehendak untuk bersatu namun lebih memilih menjadi bagian dari pemerintah jajahan Belanda (lihat : Susanto Zuhdi)
Di erah pemerintahan kerajaan Muna dipimpin oleh raja Sugi Manuru barulah Wolio dijadikan sebagai suatu pemerintahan sendiri dengan bentuk pemerintahannya kesultanan. Dan raja Muna Sugi Manuru menempatkan anaknya yaitu La Kilaponto sebagai Sultan Buton ke-1 dengan gelar Murhum dan juga merangkap sebagai raja Muna ke-7. Dan tidak lama La Kilaponto merangkap raja Muna dan sultan Buton, kemudian menurut H. Konggoasa dalam buku yang ditulis tangannya sendiri sebagai terjemahan dari buku J. Couvreur pada halam 18, menjelaskan bahwa La Posasu memperoleh kekuasaan sebagai raja Muna ke-8 menggantikan adiknya yaitu raja Muna La Kilaponto.
25
Ketiga, keharusan ada Pemerintahan yang berdaulat. Jika hal ini dikaitkan dengan eksistensi kerajaan Muna, maka penunjukan Ibu Kota Kerajaan Muna di Kota Muna pada Tahun 1321, Pembangunan Benteng Pertahanan, Pembangunan Istana Kerajaan atau Kamali, Pembangunan Rumah para pejabat Kerajaan dan Pembangunan Mesjid Besar di Kota Muna atas persetujuan Syarat Muna, menunjukkan bahwa aktivitas pemerintahan kerajaan Muna terpusat di Kota Muna, letaknya sekitar 23 Kilometer dari Kota Raha sekarang. Benteng dikota Muna dibangun oleh roh-roh halus, dan terbuat dari tembok batu setinggi empat meter, dengan ketebalan tiga meter dan panjang keseluruhan tembok sekitar 8.073 meter (lihat J. Couvreur:26).
Kerajaan Muna sejak berdiri tahun 1321 telah diakui sebagai suatu suku bangsa yang sejajar dengan suku-suku yang ada di Indonesia lainnya, antara lain seperti suku yang ada di Jawa, di Sumatra, di Kalimantan dan di Sulawesi, antara lain seperti suku Bugis, Mandar, Makassar dan Toraja (lihat : Ter Haar hlm 301). Dan mempunyai pemerintahan kerajaan yang berdaulat tanpa ada intervensi kekuasaan dari kerajaan lain. Berbeda dengan saudaranya, yaitu Buton semenjak menjadi kesultanan pada tahun 1538 berada dalam kekuasaan raja Muna ke-7 yaitu La Kilaponto selama 46 tahun dan dilanjutkan oleh anak, cucu, buyut dan cicit dari raja Muna La Kilaponto untuk menjadi sultan Buton berikutnya.
Berdasarkan uraian-uraian di atas, diketahui bahwa kerajaan Muna secara teori ketatanegaraan telah memenuhi syarat disebut sebagai suatu bangsa atau Negara dengan pemerintahan kerajaan yang berdaulat dan kepemimpinannya secara turun temurun (Sampuha) atau yang dikenal dengan “Dinasti”. Dan para kepala pemerintahaannya diberi gelar raja.
Adapun susunan jabatan pemerintahan kerajaan Muna dapat dilihat dibawah ini
Pertama, pejabat teras Hadat Muna ada 70 orang, yaitu Raja Muna, Menteri Besar (Perdana Menteri), Lakina Agama (Menteri Agama), Mintarano Bitara (Bidang Hukum), Kapita (Panglima Angkatan Darat), Kapitan Laut ada 2 yaitu wilayah Barat dan Timur (Panglima angkatan Laut wilayah Barat dan Timur), Kino Bharata atau daerah otonom ada 4, yaitu (1) bharata Wasolangka atau disebut Kolakino Wasolangka, (2) bharata Lahontohe atau disebut Kolakino Lahontohe, (3) bharata Labora atau Kolakino Labora, (4) bharata Lohia atau kolakino Lohia , Bobato ada 8, Ghalimpau ada 8, Miana ada 30, Imam Besar ada 1 orang, Khatib ada 2 orang, Moji Besar ada 8 orang, Tumungguno Ganda ada 1 orang, Penjaga Mesjid ada 1 orang.
Kedua, para pejabat tersebut di atas, dijabat oleh dua golongan bangsawan, yaitu golongan bangsawan Kaomu sebanyak 28 orang dan menjabat jabatan raja, kapitan, kapitalaut Timur dan Barat, lakina agama, empat lakina bharata, delapan bobato, delapan ghalimpa,imam dan dua khatib. Dan golongan bangsawan Walaka sebanyak 40 orang dan menjabat jabatan bonto/menteri besar, mintarano bitara, tiga puluh orang miana dan delapan moji besar. Serta jabatan yang tidak dipegang baik oleh kaumu dan walaka, yaitu Santiri sebagai penjaga gendang mesjid yang memukul gendang kelak waktu sholat tiba dan Mokimu/urusan gendang.
Selanjutnya, yang disebut jabatan Bobato ialah, pertama Kolakino Lagadi, kedua Kolakino Watumela, ketiga Kolakino Lasehao. Keempat Kolakino Kasaka, kelima Kolakino Lakologou, keenam Kolakino Waaleale, ketujuh Kolakino Tobea dan kedelapan Kolakino Mantobua ada delapan orang.
Dan untuk jabatan yang disebut “ Ghalimpa”, yaitu pertama Kolakino Waulai, kedua Kolakino Walelei, ketiga kolakinoLaiba, keempat Kolakino Bea, kelima Kolakino Latongku, keenam Kolakino Rete, ketujuh Kolakino Laukusi dan kedelapan Kolakino Madawa ada delapan oang. Sedangkan
26
jabatan yang disebut dengan Kolakino bharata, yaitu pertama Kolakino Wasolangka, kedua Kolakino Lahontohe, ketiga Kalakino Labora dan kempat Kolakino Lohia ada empat orang.
Adapun jabatan yang disebut Bonto atau Mi Eno ada tiga puluh Mi Eno, yaitu berturut-turut, Tongkuno, Kabawo, Lawa, Katobu, Kowauno, Tondo, Kainsitala, Lembo, Kaura, Ndoke, Kaliwu-liwu, Kabawolumele, Karoo, Kafofo, Labaluba, Kabangka, Maawoli, Pentiro, LaloEa, Lambubalano, Kadolo, Wakalalaano,Lensino, Wou, Laghorio, Lafinde, Malainea, Walengke, Kampani dan Butu.
Gelar raja sudah merupakan gelar resmi setiap pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Namun sebutan lain di Muna ialah “Omputo” atau “Tuan Kami” (lihat : H.Konggoasa hlm 7). Jadi Omputo sebenarnya bukanlah jabatan dalam pemerintahan kerajaan akan tetapi hanya merupakan sebutan yang ditujukan kepada pimpinannya sebagai penghormatan.
Dan selanjutnya diketahui pula bahwa kesultanan Buton belum dapat disebut suatu pemerintahan kesultanan yang berdaulat selama pemerintahannya dikendalikan oleh orang lain, dalam hal ini dikendalikan raja Muna dan Belanda. Hal ini sesuai dengan penjelasan seorang ahli hukum Belanda yang sangat terkenal, yaitu Van Apeldoorn (lihat : Utrecht/Moh. Saleh Djindang hlm 324).

2. Adat Sampuha Dalam Kerajaan Muna

Terbentuknya dinasti kerajaan Muna ialah didasarkan pada Adat Muna yang dikenal dengan sebutan dalam bahasa Muna yaitu “ Sampuha “ atau menurut para ahli hukum Belanda disebut dengan “ etats patrimonies atau Negara warisan leluhur ( Lihat : G.J Resink hlm 126). Adat sampuha di kerajaan Muna diakui eksistensinya, sebagaimana yang dijelaskan oleh guru besar hukum adat dizaman Hindia Belanda Prof Ter Haar, bukunya Azas-azas Dan Susunan Hukum Adat (hlm 250), menjelaskan bahwa di Muna ada adat yang berlaku, yaitu “ barang-barang dari rumah yang satu tidak boleh beralih ke rumah yang lain ”.
Menurut kamus bahasa Indonesia, barang-barang ialah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad. Berujud menunjukkan kenyataan sedangkan berjasad menunjukkan kepada tubuh, badan baik sebagai manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dengan demikian, penjelasan Ter Haar tersebut di atas dan jika dikaitkan dengan bahasa Indonesia, maka pengertian barang-barang dimaksud sebenarnya tidak hanya barang-barang dalam pengertian untuk kepentingan adat perkawinan, namun digolongkan pula untuk pengertian yang terkait dengan jabatan yang dipegang seseorang, sehingga dalam adat Muna jabatan raja juga tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada yang bukan haknya atau pewarisnya atau dalam bahasa adat Muna disebut “Soano Sampuhano”.
Dan sebagai bukti mengenai adat sampuha dalam kepemimpinan di kerajaan Muna dapat dilihat dari bagan silsilah dinasti raja Muna pada bagian 5 bab II berikutnya.
Dan dalam pemerintahan kerajaan dinasti terdapat hak pewaris secara turun temurun dan menurut filusuf paling berpengaruh di dunia Barat setelah Socrates dan Plato, yaitu Aristoteles mengatakan bahwa dinasti itu sama dengan kekuasaan dari keluarga yang sangat berkuasa. Dan jika hal ini dikaitkan dengan dinasti raja Muna, maka yang dipilih menjadi raja Muna kala itu adalah secara otomatis diambil dari keturunan langsung raja yang berkuasa. Demikian pula pemilihan raja Muna
27
berasal dari keturunan raja Muna dan dilakukan oleh Dewan Syarat Muna dengan memperhatikan hasil penilaian atau pengamatan secara spritual yang dilakukan oleh Dewan syarat. Dalam dinasti kerajaan Muna semenjak era raja Muna La Kilaponto sampai kepada raja Muna Laode Rere telah berlaku suatu sistem pengangkatan raja Muna, yakni jika ada anak raja perempuan dan mempunjai suami berasal dari keluarga di luar dinasti kerajaan maka suaminya tidak boleh menjadi raja, kecuali anak-anaknya. Sebagai contoh di Muna, cucu langsung dari Laode Husein gelar Omputo Sangia raja Muna ke- 14 yaitu Waode Kadingke. Dimana Waode Kadingke bersuamikan orang Bugis bernama Daeng (Petta) Marewa dan suami beliau tidak bisa menjadi raja, dan nanti anak mereka yaitu Laode Saete yang menjadi raja Muna. Demikian pula persyaratan ini oleh La Kilaponto memberlakukan di kesultanan Buton, sebagai contoh pertama dapat dilihat perkawinan Wa Bunga Nila anak dari La Kilaponto bersuamikan La Kabaura orang Buton dan suami beliau tidak bisa menjadi Sultan Buton, kedua Wa Beto anak dari La Kilaponto bersuamikan La Galunga orang Buton dan suami beliau tidak bisa menjadi sultan, kecuali anaknya yaitu Saparagau sebagai Sultan Buton ke-7, ketiga Peramasuni juga anak dari La Kilaponto bersuamikan La Siridatu orang Buton dan suami beliau juga tidak bisa menjadi sultan Buton, kecuali anak mereka yaitu La Elangi Sultan Buton ke-4.
Setelah berakhirnya kerajaan dinasti di Muna diganti dengan jabatan lakina Muna, persyaratan pengangkatan Lakina Muna tidak lagi diberlakukan adat sampuha dan dapat dipilih dari setiap golongan kaomu yang bergelar Laode dan syarat-syaratnya secara formal, yaitu pertama mempunyai wibawa dan banyak pengaruh, kedua seperasaan dengan bawahannya, ketiga disenangi oleh bawahannya dan terakhir kompoten untuk jabatan itu. Persyaratan ini mulai diberlakukan pada tahun 1930 (lihat J.Couvreur hlm: 54).
Pemerintahan Kerajaan di Muna jauh sebelum masuknya Pemerintahan Belanda di Indonesia telah ada. Dan sejarah Kerajaan di Muna era sebelum masuknya Pemerintah Belanda, yaitu diawali kedatangan dua orang besar dari Luwuk Sulawesi Selatan, yaitu Sawerigading dan Wa Tandri Abeng. Banyak kisah cerita yang terungkap tentang kedua orang tersebut, antara lain dari seorang berasal dari Buton yaitu L. Golobe alias Matajali, dalam tulisannya tentang Silsilah Raja Buton dan Raja Muna, menerangkan bahwa Sangke Palangga adalah Raja Muna I namun pendapat ini tidak sesuai dengan pendapat dikalangan masyarakat Muna, yang berpendapat Sangke Palangga bukan Raja Muna, beliau adalah seorang perempuan yang mempunyai nama asli Wa Tendri Abeng dan berasal dari Sulawesi Selatan. Lain pula pendapat dari seorang penulis berasal dari Buton lainnya, yaitu Mujur Muif AM dalam bukunya Undang-undang Martabat Tujuh, Sumber Filosofis Pancasila sebagai Landasan sistem Demokrasi Ketuhahan di dalam pemerintahan dunia, terlampir silsilah pemerintahan kerajaan Muna sebagai bharata dalam kesultanan Buton, menjelaskan bahwa kerajaan Muna berdiri tahun 1321 dan Raja Muna ke-1 adalah Ndoeku/Bhonto Kapili memerintah tahun 1321-1356. Pendapat dari Mujur Muif AM diatas jika dikaitkan dengan silsilah dinasti raja Muna tidak pernah ada raja Muna yang bernama Ndoeku, namun jika dilihat dari tahun kekuasaannya yang disebutkannya menunjukkan bahwa nama Ndoeku dimaksud sebenarnya ialah nama lain dari Baidulzaman sebelum menjadi raja Muna, mengingat setelah menjadi raja Muna Baidulzaman memiliki nama lain yaitu La Eli.
Berdasarkan silsilah dinasti kerajaan Muna, Raja Muna ke-1 adalah La Eli atau Baidulzaman atau yang dikenal dengan gelar Bheteno Ne Tombula dan di Buton dikenal dengan nama Abdullah Badiy
28
Uz Zamani, memerintah Tahun 1321-1356 dan merupakan awal terbentuknya adat sampuha atau dinasti kerajaan Muna.
Bheteno Ne Tombula ditemukan oleh penduduk didalam rumpun sejenis bambu. jika hal ini diartikan secara etimologi bahasa Muna ada benarnya berarti muncul dari bambu, sehingga sebagian kalangan masyarakat Muna mempercayai bahwa Raja La Eli atau Baidulzaman adalah Raja ke-I yang muncul dari bambu (lihat J. Couvreur hlm:2). Namun, La Ode Badia Rere anak pertama dari raja Muna Laode Rere semasa hidupnya pernah menyampaikan hal ini kepada penulis, bahwa Bheteno Ne Tombula menurut apa yang dia dengar dari ayahnya datang dari Jawa dan mempunyai 2 (dua) Saudara Perempuan yaitu Wa Kaa Kaa di Buton dan Wa Koila di Kendari. Mengenai Wa Koila bahwa mempunyai hubungan kekerabatan dengan raja Jawa dibenarkan oleh Basrin Melamba,S.Spd.MA Dkk dalam bukunya Sejarah Tolaki di Konawe (hlm:37).
Adapun ceritia mengenai Bheteno Ne Tombula, ada pendapat lain yang sedikit berbeda dengan pendapat Laode Badia Rere yaitu dari penulis orang Buton, yakni Laode Muhammad Ahmadi dkk dalam bukunya sejarah terjadinya negeri Buton dan Muna hlm (26), menjelaskan bahwa Wa Kaa Kaa atau Musara Fatul Izzati Al Fakhriy ialah anak dari raja Muna ke-1 Baidulzaman atau Abdulah Badiy Uz Zamani. Terlepas siapa yang benar dari dua pendapat tersebut di atas, namun memiliki juga kesamaan pendapat yaitu, bahwa Wa Kaa Kaa ialah keluarga raja Muna Baidulzaman.
Demikian pula asal usul dari Bheteno Ne Tombula, menurut Laode Badia Rere bahwa Bheteno Ne Tombula atau Baidul Zaman ditugaskan oleh Kerajaan Majapahit di Luwu pada abad ke-13 (Sulawesi termasuk daerah kekuasaan Majapahit), namun karena di Luwu beliau berbuat kesalahan dipindahkan di Muna dan pada saat tiba di Muna beliau menghadap kepada Mieno Wamelai dengan menyerahkan Bendera Merah Putih dan Nota Tugas dari Kerajaan Majapahit. Baidul Zaman menyimpan Bendera dan Nota Tugas tersebut dalam bambu (bahasa Muna lobu), kemudian mengeluarkannya dan menyerahkan kepada Mieno Wamelai dan selanjutnya setelah diterimanya Bendera dan NotaTugas dari Baidul Zaman, dilakukanlah Acara Hadat saat itu yang disebut dalam bahasa Muna Do Ghomboe, artinya disembunyikan dalam suatu tempat yang tidak boleh dilihat orang. Setelah selesai acara kaghombo dilanjutkan dengan hiburan selama 40 hari dan 40 malam yang dalam bahasa Muna disebut De Wotoane, setelah selesai acara dimaksud Mieno Wamelai membacakan Surat Tugas dari Kerajaan Majapahit yang tersimpan dalam bambu dan setelah itu Baidul Zaman diresmikan menjadi Raja Muna I dan masyarakat saat itu menyebutnya Raja Muna dengan gelar Bheteno Ne Tombula karena berdasarkan surat yang disimpan dalam bambu tersebut Baidulzaman mulai resmi jadi raja Muna.
Peristiwa kaghombo akhirnya dijadikan sebagai persyaratan untuk diangkat menjadi Raja Muna dalam system pememrintahan dinasti kerajaan Muna berikutnya, disamping acara lain yang yang menjadi acara pengangkatan Raja Muna selanjutnya, seperti dalam dalam bahasa Muna disebut De Wotoane yang artinya dihibur selama 40 hari dan 40 malam serta Do Labe oleh Sara Popaano yang artinya dipangku oleh Syarat Muna terdiri dari Bonto Balano dan 4 (empat) orang pemangku ghoera atau wilayah, yaitu Katobu, Lawa, Kabawo dan Tongkuno. Pemangkuan dilakukan dari pagi sampai malam dan bergantian, selanjutnya dilangsungkan dengan acara sumpah dan setelah itu dilakukan
29
pelantikan di Kota Muna, sebagai Pusat Pemerintahan dan dengan didahului pembukaan payung dan dalam bahasa Muna Do PauE oleh Mieno Tongkuno atau Penguasa Wilayah Tongkuno yang dianggap sebagai Kakak dari 3 (tiga) Wilayah lainnya.
Peristiwa lahirnya Bheteno Ne Tombula dapat juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang, antara lain penyerahan secara simbolis ijazah kepada mahasiswa yang telah memperoleh gelar kesarjanaan dan penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan, baik dilakukan oleh Rektor atau Pimpinan suatu Perguruan Tinggi maupun oleh Pejabat dilingkungan pemerintahan, dimana pernah menggunakan bambu sebagai tempat penyimpanan salinan ijazah, namun dewasa ini peristiwa tersebut telah diganti dengan menggunakan Map. Khusus tentang penyerahan Surat Keputusan pengangkatan seorang Kepala Daerah dari Pejabat Pemerintahan sampai sekarang masih nampak terlihat mengunakan bambu atau sepotong pipa paralon sebagai penganti bambu namun dihiasi dengan kain berwarna sebagai tempat penyimpanan surat keputusan dimaksud.
Fakta Sejarah Pemerintahan Kerajaan Muna menunjukkan, bahwa Raja Muna dipimpin oleh Raja secara turun temurun (Sampuha) atau merupakan suatu Dinasti Kerajaan Muna yaitu dimulai dari Raja Muna pertama La Eli atau Baidulzaman gelar Betheno Ne Tombula sampai Raja Muna terakhir Laode Rere gelar Arowuna (lihat : Silsilah kerajaan Muna).
Menurut Lengko Umar dalam makalanya yang diberi judul Bentuk dan Sistem Hukum Perkawinan menurut Budaya Muna, disampaikan dalam seminar kebudayaan Muna di Raha pada tangggal 19-20 Desember 1995, menjelaskan bahwa raja Muna Sugi Manuru adalah orang berkah, bahasa Muna “Mie Barakati”, artinya serba berkah, serba jadi dan nyata segala titahnya, tembus batinnya melihat masa depan yang akan terjadi. Karena segala apa yang dikatakan sebelumnya, selalu terbukti menjadi kenyataan. Dan lebih lanjut menurut Lengkoh Umar bahwa Sugi Manuru sebagai manusia jenius, telah memperhatikan segala aspek, baik pemerintahan, sosial politik, sosial budaya, ekonomi dan keamanan. Beliau telah memikirkan bahwa semua anak-anak dan cucunya merasa punya hak untuk menjadi Raja/Pemimpin. Bila mana tidak terbagi-bagi secara baik dalam menghadapi perkembangan dan pertumbuhan serta akan mengalami perubahan sistem kemasyarakatan dan pemerintahan, tentu akan kacau adanya. Agar tidak terjadi kekacauan dalam penentuan jabatan dalam adat sampuha, Sugi Manuru telah membagi/menetapkan jabatan-jabatan dalam pemerintahan, yaitu untuk golongan dari keturunan atau sampuha dari anaknya bernama La Kilaponto sebagai Raja Muna ke-7 memegang jabatan seperti Raja, Kapitalao, Kapita dan jabatan Bobato ( 20 bobato atas dasar sifat dua puluh) dan golongan inilah yang disebut golongan bangsawan kaomu, sedangkan anak perempuan Sugi Manuru yaitu Wade Pogo menduduki jabatan-jabatan pemerintahan yaitu Bhonto Balano/Perdana Menteri, Intara Bhitara (MA), Kepala-kepala Ghoera atau jabatan Gubernur untuk sekarang serta meno-meno lainnya (meno ada 30 didasarkan dari 30 Jus Qur’an) dan golongan ini disebut golongan bangsawan walaka.
Dalam praktek kehidupan penentuan para pejabat dilingkungan pemerintah kabupaten Muna sekarang, hal tersebut masih dijadikan sebagai pedoman sehingga di Muna insyaallah tidak akan
30
terjadi keributan karena persoalan pengangkatan jabatan sepanjang pemahaman tentang kedudukan kedua bangsawan Muna sebagaimana dijelaskan sebelumnya masih dijunjung tinggi.
Adapun Raja Muna Sugi Manuru, menurut catatan dari L.Globe alias Matajali mempunyai istri bernama Watubapala, dan dari perkawinan ini menurunkan (sampuhano) yaitu mempunyai 2 (dua) anak yang menjadi raja yaitu Lakilaponto Raja Muna VII memerintah Tahun 1527-1540 juga merangkap Raja Wolio ke-6/Sultan Buton ke-1, memerintah tahun 1538-1584, dan La Posasu Raja Muna IX memerintah Tahun 1540-1555. Demikian pula Raja Muna selanjutnya menurunkan atau mempunyai sampuha yaitu Raja Muna IX mempunyai sampuha, seperti Raja Muna X Rampai Somba memerintah Tahun 1555-1600, Raja Muna XI Titakono memerintah Tahun 1600-1625, Raja Muna XII Laode Saaludin merupakan Raja Muna I memeluk agama Islam dan juga merupakan Raja Muna I yang menggunakan Laode didepan namanya. Menurut adat di Muna Laode adalah gelar kebangsawanan. Dan gelar Laode menyeberang sampai di tanah Buton. Selanjutnya Laode Saaludin memerintah Tahun 1625-1626 dan Raja Muna XIII Laode Ngkadiri dengan gelar Sangia Kaindea memerintah Tahun 1626-1667.
Raja Muna Laode Ngkadiri, menurut catatan dari L.Globe alias Matajali bahwa Sangia Kaindea atau Laode Ngkadiri mempunyai istri bernama Waode Wakula dan dari perkawinan ini mempunyai anak yang menjadi raja yaitu Laode Abdul Rahman dengan gelar Sangia La Tugho Raja Muna XIV memerintah Tahun 1671-1716. Sangia Latugho beristrikan Waode Sope binti Sapati Baluwu. Dari perkawinan ini mempunyai anak yang menjadi raja yaitu Laode Husein dengan gelar Omputo Sangia, Raja Muna XV memerintah Tahun 1716-1767, dan Laode Husein mempunyai istri Waode Harisa binti Langkariri Sultan Buton dan dari perkawinan ini mempunyai anak, antara lain Laode Kantolalo Kamukula dan Waode Kadingke Kapita Tiworo.
Wa Ode Kadingke bersuamikan Petta Marewa yang berasal dari Bugis-Makassar juga tidak terdokumentasi, namun dari tradisi lisan masih tersirat silsilah keturunan Petta Marewa. Konon ceritanya Petta Marewa adalah anak Raja dari Sulawesi Selatan yang dibuang ayahnya karena bandel dan terdampar di Pulau Muna dan berjodoh dengan Waode Kadingke ketika itu menjabat sebagai Kapita Tiworo.
Dan dari perkawinannya tersebut, suaminya secara adat sampuha tidak bisa menjadi raja, kecuali anak-anaknya.
Dan Waode Kadingke dikenal sebagai wanita yang memiliki keahlian dibidang politik dan sebelum bersuamikan Petta Marewa, beliau pernah bersuamikan Daeng Sirua yang juga berasal dari Sulawesi Selatan dan mempunyai banyak keturunan di daratan Muna Barat yaitu wilayah Tiworo, namun tidak ada yang sempat menjadi Raja Muna. Lain halnya dengan keturunannya atau dari sampuhano dari perkawinan Waode Kadingke dengan Petta Marewa mempunyai keturunan menjabat jabatan sebagai Raja Muna, yaitu Laode SaEte.
La Ode SaEte Raja Muna XX memerintah Tahun 1816-1830 mempunyai anak yang dapapt menjadi raja berdasarkan sampuhano, yaitu La Ode BulaEng Sangia Laghada Raja Muna XXI memerintah Tahun 1830-1861, dan Laode BulaEng tidak menurunkan kepada anaknya adat sampuha,
31
namun kepada cucunya, yaitu Laode Ahmad Makutubu Raja Muna XXII memerintah Tahun 1906-1914 dan Laode Rere Raja Muna XXIV (Raja Muna terakhir) memerintah tahun 1925-1928. Selanjutnya Laode Ahmad Makutubu mempunyai anak yaitu Laode Fiu M.Saiful Anami menjadi Raja Muna merangkap Sultan Buton Tahun 1915-1924.
Sebagai Raja Muna terakhir berdasarkan adat sampuha atau dinasti kerajaan Muna, Laode Rere diberi gelar oleh Syarat Muna dengan sebutan Arowuna atau Mantan Raja Muna/raja Muna terakhir. Pemberian gelar Arowuna tentu melalui Keputusan Syarat, seperti halnya gelar-gelar yang pernah ada dimasa Kerajaan Muna, seperti Sangia, Omputo Sangia, Arowuna, Lakina Muna, namun disesuaikan dengan kewibawaan jabatan yang pernah dipangku. Dan Gelar Arowuna yang disandang oleh Laode Rere tidak diberikan lagi kepada penggantinya dengan sebutan Arowuna ke-2 alasannya Laode Rere sebagai pemegang gelar asli raja Muna terakhir (Lihat : J. Couvreur hlm 18). Hal ini menunjukkan bahwa, bentuk kerajaan di Muna berakhir dimasa Raja Muna Laode Rere karena Raja sesudah Laode Rere gelarnya disesuaikan dengan karyanya, mengingat Syarat Muna sudah memutuskan yang diberi gelar Arowuna atau raja terakhir ialah Laode Rere.

3. Pengangkatan dan kekuasaan Dinasti Kerajaan Muna

Pengangkatan Raja Muna berdasarkan adat “ Sampuha “ atau dinasti melalui Keputusan Syarat Muna, termasuk pengangkatan Raja Muna Laode Rere bukan berdasarkan Keputusan Syarat Kesultanan Buton sebagaimana dijelaskan J.Couvreur. Mengingat kedudukan dinati Kerajaan Muna dan Kesultanan Buton menurut raja Muna ke-7 dan sultan Buton ke-1 La Kilaponto kedudukannya setara, namun selanjutnya yang membedakan adalah Sultan Buton sejak adanya perjanjian Tahun 1667 dan Tahun 1873 secara resmi mengakui bahwa Kesultanan Buton adalah bagian dari Pemerintahan Hindia Belanda (Bharatanya Belanda), sedangkan Belanda baru menginjakan kakinya di Muna tahun 1906 dan raja Muna Laode Rere tidak mengakui sebagai bagian dari Pemerintahan Hindia Belanda.
Keputusan syarat Buton untuk mengangkat raja Muna Laode Rere sebagaimana dijelaskan J. Couvreur tersebut di atas sebagai bukti sejarah bahwa Belanda sengaja melakukan politik adu domba atau “devide et impera” terhadap Muna dan Buton, namun kerajan Muna tidak terperangkap dengan politk tersebut. Dalam prakteknya raja Muna Laode Rere tetap diangkat berdasarkan keputusan syarat Muna.
Menurut Prof. Mahadi Guru Besar USU Medan dalam bukunya Uraian Singkat Tentang Hukum Adat (hlm:38), menjelaskan bahwa menjadi jajahan atau bharata atau bagian dari Pemerintah Hindia Belanda secara hukum ketatanegaraan, maka kerajaan/kesultanan tersebut harus taat atas perintah dari Belanda. Dengan demikian berarti Sultan Buton dilarang mengadakan hubungan ketatanegaraaan dengan negara lain termasuk dengan Kerajaan Muna tanpa ada perintah dari Belanda, karena bagaimanapun Sultan Buton diharuskan mematuhi segala peraturan dan perintah yang datang dari pemerintah Belanda.
Berdasarkan penjelasan Prof Mahadi tersebut di atas, menunjukkan bahwa keputusan Syarat kesultanan Buton tentang pengangkatan raja Muna Laode Rere merupakan suatu hal yang mustahil
32
terjadi jika bukan karena politik Belanda, yakni dikenal dengan “devide et impera”. Dan hal tersebut di pertegas lagi oleh J. Couvreur, bahwa Laode Rere diangkat menjadi Raja Muna (bukan sebagai Lakina Muna) berdasarkan keputusan Syarat Buton No.27 tanggal 29 September 1926 atas perintah Belanda dalam hal ini Gubernur Sulawesi dan Daerah Taklukannya, namun tindakan tersebut ditolak raja Muna Laode Rere.
Dokumen pengangkatan raja Muna Laode Rere melalui keputusan Dewan Syarat Buton tersebut dijadikan sebagai dokumen pemerintahan kesultanan Buton, padahal sudah jelas bahwa tidak pernah terjadi atau tidak mungkin pengangakatan Raja Muna Laode Rere dengan keputusan Dewan Syarat Buton, mengingat Buton sudah tidak berdaulat karena sejak adanya perjanjian tahun 1667 dan tahun 1873 sampai Indonesia merdeka sudah merupakan bagian dari pemerintah jajahan Belanda, sehingga secara hukum ketatanegaraan Buton tidak dapat bertindak tanpa seizin pemerintah Belanda.
Meskipun dewan Syarat Muna telah dibubarkan oleh Belanda, akan tetapi dalam prakteknya Dewan Syarat Muna tetap aktif. Jika betul Syarat Buton yang mengangkat Laode Rere sebagai raja Muna, seharusnya pemberhentiannyapun dilakukan syarat Buton, namun dalam sejarah Laode Rere diberhentikan sebagai raja oleh Belanda karena dianggap musuh oleh Belanda (lihat : Penjelasan Couvreur dan La Kimi Batoa). Tindakan Belanda tersebut sebagai wujud intervensinya secara tidak langsung di kerajaan Muna.
Jika dilihat dari perjalanan sejarah hubungan sultan Buton dan raja Muna di masa pemerintahan kerajaan Muna dipimpin oleh Laode Ahmat Makutubu, nampaknya Belanda melalui sultan Buton merasa telah dapat mengendalikan raja Muna karena raja Muna Laode Ahmad Makutubu bersedia menerima korte verklaring tanggal 2 Agustus 1918 yang berarti bahwa raja Muna berada dibawah kekuasaan Swapraja Buton-Laiwoi atau dalam pemerintahan Belanda disebut sebagai onderafdeeling dari Afdeeling Buton-Laiwoi. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, sultan Buton saat itu beranggapan bahwa raja Muna selanjutnya akan sama menerima korte verklaring tersebut, sehingga pada saat untuk mengangkat Laode Rere sebagai raja Muna Dewan Syarat Buton tentu atas perintah dari Belanda segera mengeluarkan keputusan tentang pengangkatan Laode Rere sebagai raja Muna, namun Dewan Syarat Muna keberatan dan tidak memperhatikan keberadaan keputusan syarat Buton tersebut karena menurut Dewan Syarat Muna struktur pemerintahan Swapraja adalah struktur pemerintahan Belanda dan bukan struktur pemerintahan kesultanan Buton, Dewan Syarat Muna tetap melakukan pemilihan raja Muna.
Pengangkatan Laode Rere sebagai raja Muna dilakukan oleh Dewan Syarat Muna terdiri dari Bonto Balano, Mintarano Bhitara dan Empat Ghoera dan dua Kapitalao, dan bukan berdasarkan Syarat Buton.
Sebagai bukti sejarah bahwa Laode Rere diangkat oleh syarat Muna dapat dilihat dari pemilihan Laode Rere sebagai raja Muna dan saingannya Laode Huse sebagaimanan dijelaskan pada bagian diselanjutnya. Proses pemilihan raja Muna Laode Huse yang juga merupakan sepupu sekali dari Laode Rere melalui proses ketiga lembaga tersebut, meskipun sebenarnya ketiga lembaga itu sudah tidak
33
diakui oleh Belanda sejak tahun 1910, namun faktanya pemerintah kerajaan Muna saat itu masih tetap memberlakukannya sampai awal periode raja Muna Laode Rere.
Tidak beberapa lama Laode Rere dilantik oleh Dewan Syarat Muna menjadi raja Muna sudah memperlihatkan perlawanannya terhadap Belanda, yakni pertama menolak korte verklaring yang ditandatangani oleh Belanda dan sultan Buton tanggal 2 Agustus 1918, dan kedua begitu raja Muna Laode Rere selesai dilantik menjadi raja oleh Syarat Muna langsung memberikan pernyataan menolak untuk memberikan tanda mata untuk menunjukkan persahabatan/persaudaraan kepada sultan Buton sebagaimana yang pernah diperlihatkan oleh raja Muna La Posasu kepada adiknya La Kilaponto yang menjadi sultan Buton. Alasannya karena sultan Buton sudah menjadi bagian dari Belanda dan memperlihatkan sikap untuk menempatkan Muna juga sebagai bagiannya.
Tindakan Belanda memerintahkan Syarat Buton untuk mengintervensi kekuasaan Syarat Muna, dengan cara memerintahkan syarat Buton untuk menerbitkan keputusan pengangkatan raja Muna Laode Rere mendapat perlawanan dari raja Muna Laode Rere, karena disadari betul bahwa sultan Buton dipaksa Belanda, mengingat saat itu Buton sudah masuk dalam bagian pemerintah Belanda sesuai perjanjian penundukan yang dibuat Belanda dan Buton.
Secara pemerintahan, awalnya raja Muna memiliki kedudukan yang sejajar dengan sultan Buton, namun setelah lahirnya perjanjian penundukan Buton menjadi bagian dari Hindia belanda, sudah memperlihatkan gejala-gejala intervensi Belanda terhadap raja Muna Laode Rere namun mendapat tantangan dan lebih tegasnya lagi raja Muna Laode Rere tidak mengakui keputusan syarat Buton untuk mengangkat dirinya sebagi raja Muna.
Penunjukan Dewan Syarat Buton mengangkat Laode Rere sebagai raja Muna sebenarnya didasarkan atas korte verklaring tahun 1918. Dengan korte verklaring maka struktur pemerintahan Buton berubah dari bentuk kesultanan menjadi pemerintahan Afdeeling, yaitu Afdeeling Buton dan Laiwoi membawahi diantaranya Onderafdeeling Muna. Padahal korte verklaring yang dibuat oleh Belanda bersama Buton tersebut ditolak Raja Muna Laode Rere karena korte verklaring tersebut jelas merupakan politik adu domba atau politik pecah belah yang dilakukan Belanda terhadap Muna dan Buton atau yang dikenal dengan politik Devide et Impera.
Keputusan Syarat Buton tersebut di atas jika dikaitkan dengan status kerajaan Muna sebenarnya nyata bahwa kesultanan Buton menumpang kekuasaan Belanda untuk mendikte Raja Muna, sehingga secara sepihak mengeluarkan keputusan seakan-akan Raja Muna diangkat atas keputusan Syarat Buton.
Meskipun keputusan Syarat Buton terkait dengan pengangkatan Raja Muna Laode Rere sebagai hasil dari olahan politik adu domba Belanda (devide et impera), namun karena fakta menunjukkan bahwa keputusan tersebut ada. Oleh karena itu untuk dapat memaknai keputusan tersebut perlu dilakukan penjelasan agar masyarakat orang banyak tidak sampai memperoleh informasi yang keliru.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa jika keputusan Syarat Buton mengangkat Raja Muna Laode Rere dan dikaitkan dengan teori ahli hukum dari negeri Belanda yaitu Hans Kalsen dengan teorinya yang
34
sangat terkenal yaitu teori stufenbau, maka jelas bahwa keputusan tersebut tidak efektif karena faktanya sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pengangkatan Laode Rere sebagai Raja Muna dilakukan oleh Syarat Muna melalui pemilihan dari dua orang calon yang berasal dari adat sampuha, yaitu Laode Rere dan Laode Huse. Pemilihan pertama tiga ghoera yaitu Katobu(bukan Katobu sekarang), Lawa dan Kabawo memilih Laode Huse namun Ghoera Tongkuno menolak dan menyuruh supaya dilakukan pemilihan ulang dan dalam bahasa Muna “Pilih Fendua”, dan ternyata pada pemilihan yang kedua Laode Huse terpilih kembali, namun untuk yang ketiga kalinya Ghoera Tongkuno memerintahkan agar pilih fendua atau pilih kembali dan nampaknya tiga ghoera tersebut tidak dapat melawan kekuasaan dari Ghoera Tongkuno yang memiliki hak veto, sehingga pada akhirnya memilih Laode Rere.
Tradisi lisan di Muna menyebutkan bahwa di antara empat Ghoera, Ghoera Tongkuno yang dituakan dan dalam bahasa Muna disebut Oa Ma Mie No Tongkuno, sehingga jika ada keputusan tanpa persetujuan Mie No Tongkuno maka keputusan tersebut merupakan keputusan Bule atau keputusan haram, sehingga tidak diakui keberadaanya.
Sejak awal sudah dijelaskan bahwa kekuasaan dinasti kerajaan Muna meliputi juga sebagian besar wilayah pulau Buton. Sejarah mengenai kekuasaan raja Muna dapat dibuktikan dari mulai kekuasaan raja Muna ke-7 La Kilaponto yang juga membawahi kesultanan Buton selama 46 tahun dan sampai kepada keturunannya yang berkuasa di kesultanan Buton, menunjukkan bahwa kesultanan Buton menjadi bagian dari kerajaan Muna. Dan sebaliknya pengakuan dari kesultanan Buton bahwa kerajaan Muna sebagai bharatanya atau jajahannya tidak sesuai fakta sejarah dan tanpa didukung dengan bukti (lihat : J. Couvreur hlm 25).
Raja Muna ke-7 La Kilaponto adalah anak dari raja Muna ke-6 Sugi Manuru. Cerita mengenai raja Muna berkuasa begitu lama menjadi sultan Buton nampaknya banyak penulis kurang melihatnya, sehingga dipermukaan yang nampak ialah fatamorgana kekuasaan sultan Buton terhadap Muna. Pada akhirnya menimbulkan persoalan sejarah sampai saat sekarang, karena penulis sejarah Buton selalu menempatkan kerajaan Muna dijadikan sebagai daerah taklukan pemerintah Buton atau bharata dari Buton. Hal ini terjadi karena Buton mengartikan bharata sebagai daerah taklukan atau daerah jajahan, meskipun faktanya Buton tidak pernah berperang dan menguasai, apalagi menjajah kerajaan Muna, tapi kalau Buton bekerja sama dengan penjajahan Belanda untuk menguasai Muna ada benarnya, namun pemerintah dinasti kerajaan Muna mengadakan perlawanan atau menolak setiap keputusan sultan Buton yang menumpang kekuasaan Belanda. Padahal pengertian bharata menurut sejarawan dari Universitas Halu Oleo, La Niampe ialah wilayah.
Menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya “ Memahami Ilmu Politik” ( hlm 19), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wilayah tertentu ialah unit politik, seperti bangsa-bangsa (nation-state), propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Kongkritnya, ada keputusan politik yang menyangkut dan mempengaruhi seluruh bangsa-bangsa, yakni keputusan yang dibuat oleh pemerintah nasional. Ada pula keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi hanya suatu propinsi, yakni keputusan yang dibuat pemerintah daerah/propinsi. Demikian seterusnya sampai dengan keputusan desa.
35
Selanjutnya, Raja Muna ke-7 dan juga merangkap sebagai Sultan Buton ke-1 yaitu La Kilaponto Gelar Murhum, pernah mengatakan bahwa Saya sekarang memimpin dua kerajaan besar, yakni kerajaan Muna dan kesultanan Buton. Pernyataan dari raja Muna merangkap sultan Buton La Kilaponto menunjukkan bahwa beliau mempunyai keputusan yang mempengaruhi dua wilayah, yakni keputusan sebagai raja Muna dan sebagai sultan Buton.
Jika pengertian wilayah sebagaimana dijelaskan di atas dan dikaitkan dengan penjelasan raja Muna merangkap sultan Buton, yakni La Kilaponto tersebut, maka yang dimaksud dengan bharata sebenarnya ialah wilayah. Wilayah kekuasaan raja Muna La Kilaponto termasuk wilayah kesultanan Buton.
Hal ini karena Raja Muna ke-7 La Kilaponto merangkap menjadi sultan Buton ke-1. Dan beliau ialah anak dari raja Muna ke-6 Sugi Manuru. Disamping La Kilaponto raja Muna Sugi Manru juga mempunyai anak bernama La Posasu sebagai raja Muna ke-8. Namun sebelumnya, kedua raja Muna tersebut sewaktu ayahnya Sugi Manuru menjadi raja Muna ke-6 telah ditugaskan masing-masing untuk wilayah Muna Selatan dan Barat diberikan kekuasaan kepada La Kilaponto dan untuk wilayah Muna Utara dan Timur sampai di Kulinsusu diberikan kekuasaan kepada La Posasu.
Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kesultanan Buton sebenarnya tidak berdaulat sebagai pemerintahan kesultanan karena kekuasaannya berada dalam kekuasaan raja Muna ke-7 La Kilaponto, meskipun pada akhirnya jabatan La Kilaponto sebagai raja Muna sudah diserahkan kepada kakaknya yaitu La Posasu, namun dinasti kerajaan Muna bergeser menjadi penguasa di wilayah kesultanan Buton selama 46 tahun dan selanjutnya diturunkan lagi kepada anak-anaknya. Hal ini dibenarkan oleh Paul Conn, sebagaimana dikutip Ramlan Surbakti dalam buku yang sama (hlm 114), peristiwa peralihan kewenangan dapat dilalui dengan tiga cara, antara lain yakni secara turun temurun (Sampuha)
Peristiwa sejarah yang sangat penting tersebut di atas telah dibelohkan pihak kesultanan Buton, sehingga melahirkan sejarah baru dalam lingkungan pemerintah Buton menempatkan kerajaan Muna sebagai bharata. Dan dalam versi masyarakat Buton bharata ialah daerah taklukan atau jajahan, berarti kerajaan Muna adalah merupakan daerah taklukan atau jajahan dari kerajaan Buton. Padahal berdasarkan sejarah sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya dan menurut para peneliti tentang sejarah Buton dan Muna tidak ditemukan satu bukti pun yang memperkuat kebenaran sejarah baru yang di buat oleh penguasa Buton tersebut. Hal ini lah yang membuktikan bahwa pengungkapan sejarah Buton tidak sesuai fakta sejarah.
Selanjutnya banyak bukti sejarah terkait dengan sikap sultan Buton, sebagai contoh yaitu yang terkait dengan sumpahnya sewaktu melindungi pelarian raja Bone Arung Palaka. Sultan Buton saat itu berada dalam dilema antara kebenaran dan ketakutan terhadap Belanda karena harus melindungi sekutu Belanda yaitu raja Bone Arung Palaka yang bersembunyi di Buton karena dikejar oleh raja Goa. Dan demi menjaga hubungan baiknya dengan Belanda, sultan Buton berani meninggalkan kebenaran atau berbuat tidak jujur dengan bersumpah.
36
Berdasarkan peristiwa tersebut di atas nampak bahwa sultan Buton memperlihatkan sikap ketidakberanian untuk mempertahankan kebenaran dengan cara bertanggungjawab atas tindakannya melindungi atau menyelamatkan nyawa orang dari bahaya. Tangggungjawab yang dimaksud ialah harusnya dengan tegas mengatakan bahwa orang yang anda cari tidak ada disini dan jika tetap memaksa wajib hukumnya dilawan apapun resikonya. Bukan dengan cara bersumpa mengorbankan tanah dan rakyat Buton.
Di era Pemerintah Hindia Belanda, khusus wilayah Buton dikuasai oleh Belanda sejak tahun 1613 sampai Indonesia merdeka. Status wilayah Buton menjadi bagian dari pemerintahan jajahan Belanda sesuai dengan perjanjian yang dibuat Sultan Buton dan Pemerintah Jajahan Belanda isinya ialah pengakuan Sultan Buton bahwa kesultanan Buton sebagai bagian dari pemerintah jajahan Belanda. Hal ini jelas membuktikan bahwa secara ketatanegaraan Sultan Buton bukan lagi pemerintahan kesultanan yang berdaulat sebagaimana layaknya sebuah negara
Menurut M.Farid W. Makkulau dalam bukunya Sejarah Kekaraengan di Pangkep (hal:80), dan dikaitkan dengan status Pemerintahan kesultanan Buton sejak berada dalam kekuasaan pemerintah jajahan Belanda, maka sejak saat itu kedudukan Sultan Buton diibaratkan sebagai Sultan Tanpa Mahkota (Onttroonde Vorsten). Artinya meskipun seorang Sultan itu membawahi suatu wilayah dan begitu dihormati oleh rakyatnya, namun penguasa yang sesungguhnya adalah Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Buton meskipun dipilih dan diangkat oleh Dewan Syarat Buton, namun tetap mereka yang terpilih dan terangkat itu harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Hindia Belanda.
Sedangkan berdasarkan fakta sejarah wilayah dinasti kerajaan Muna saat itu tetap sebagai kerajaan yang berkuasa penuh dan pengangkatan raja dilakukan oleh Dewan Syarat Muna tanpa harus mengikuti kemauan dari pemerintah Belanda. Pemerintah jajahan Belanda mulai menancapkan kakinya diwilayah kerajaan Muna pada tahun 1906 dimasa raja Laode Ahmmad Makutubu. Dan sejak saat ini korte verklaring yang ditandatangani Sultan Buton Laode Muhammad Asikin dan wakil pemerintah jajahan Belanda Residen Bugman atau perjanjian tersebut dikenal dengan korte varklaring tanggal 2 Agustus 1918 diberlakukan di Muna. Dalam korte verklaring tersebut kerajaan Muna didudukan sebagai Onderafdeeling dan berada dibawah Afdeeling Buton dan Laiwoi. Perlu diketahui bahwa struktur yang berlaku berdasarkan korte verklaring ialah struktur pemerintahan jajahan Belanda, dimana saat itu Sulawesi Tenggara masuk atau berada dalam kekuasaan Keresidenan Sulawesi Selatan dan daerah taklukannya atau Gewestelijk Bestuur (Celebes en Onderhoorigheden) berkedudukan di Makassar dan Jabatan Residen ialah orang Belanda. Gewestelijk Bestur membawahi Afdeeling dan untuk Afdeeling Buton dan Laiwoi berkedudukan di Bau-Bau dan pejabatnya disebut Assistent Residen yang dijabat orang Belanda. Dan Afdeeling membawahi Onderafdeeling, diantaranya Onderafdeeling Muna dipimpin oleh Kontrolir, juga orang Belanda.
Kedudukan Buton sebagai Afdeeling sering dimanfaatkan oleh Sultan Buton untuk mengadakan rapat dan mengundang para raja-raja yang berada dalam Onderafdeeling dengan mengatasnamakan Afdeeling dan tentu hal ini sepengetahuan Asisten Residen Afdeeling Buton dan Laiwoi. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk melakukan praktek devide et imperanya. Ketika ada rapat di Afdeeling
37
Buton dan Laiwoi di Bau-bau yang dihadiri oleh para raja dari Onderafdeeling dan Afdeeling Buton dan Laiwoi, Buton dalam keputusannya menempatkan Muna sebagai daerah bharatanya atau daerah otonom dibawah kekuasaan Buton.
Menurut La Kimi Batoa dalam bukunya Sejarah Kerajaan Daerah Muna (hlm 51-52), menjelaskan bahwa Raja Muna Laode Rere menolak sebutan Muna sebagai bharata Buton, dan semenjak Laode Rere menjadi raja Muna menampakan permusuhan dengan sultan dan Belanda, sehingga Belanda menganggap Laode Rere tidak cakap dalam menjalankan pemerintahan. Dan lebih lanjut menurut La Kimi Batoa, bahwa raja Muna Laode Rere bersama anggota Dewan Kerajaan Muna bertolak ke Makassar maksudnya untuk menghadap kepada Gubernur( orang Belanda) untuk mempertanyakan tindakan Buton menjadikan Muna dibawah kekuasaannya. Namun rombongan raja Muna tersebut sebelum tiba di Makassar, Sultan Buton terlebih dahulu mengirim kawat kepada Gubernur isinya melaporkan bahwa mereka itu, maksudnya rombongan raja Muna itu adalah kaum pemberontak yang melawan Belanda di Muna. Begitu Belanda mendapat laporan dari Buton bahwa raja Muna sebagai pemberontak, mereka langsung dipecat di Makassar sebagai raja Muna. Tindakan Sultan Buton melaporkan raja Muna sebagai pemberontak tersebut sebagai bukti bahwa Sultan Buton merupakan bagian dari pemerintah jajahan Belanda.
Pertanyaan yang timbul dari pemecatatan raja Muna Laode Rere ialah, “ Mengapa pemerintahan penjajahan Belanda yang pecat Laode Rere sebagai Raja ?, bukan Dewan Syarat Muna“.
Semenjak Belanda resmi menancapkan kakinya di Indonesia, Ratu Belanda berpendapat bahwa semua raja-raja di Indonesia tunduk sama Ratu Belanda. Dan dengan masuknya Belanda di Muna pada tahun 1906 yang pertama dilakukan Belanda di Muna adalah pembubaran Dewan Syarat Muna yaitu pada tahun 1910 dan sebutan Ghoera diganti dengan Distrik. Konsekwensinya semenjak itu pula intervensi Belanda di Muna sudah dimulai. Karena Belanda lebih dahulu menancapkan kakinya di Buton maka tentu banyak informasi yang diperoleh Belanda tentang Raja Muna.
Dalam sejarah kerajaan, kerajaan Muna konsisten menentang yang namanya penjajahan. Oleh karena itu semenjak Sultan Buton bekerja sama dengan Belanda dan menjadi bagian dari pemerintah Belanda yaitu mulai tahun 1613, raja Muna sudah mewaspadai gerak gerik saudaranya ini. Mengingat jauh sebelumnya, yaitu sewaktu Raja Muna La Kilaponto selesai dilantik untuk merangkap menjadi Sultan Buton ke-1, mengatakan bahwa kedepan Muna akan dibuat oleh saudaranya seperti Kulincucu dipimpin seorang Lakina dan Kaledupa juga dipimpin Lakina (Lihat : La Niampe dan Laode Syukur hlm 83).
Selanjutnya, juga terdapat pandangan yang menjelaskan bahwa raja Muna Laode Rere dipecat sebagai raja oleh sultan Buton dan surat pemecatatannya dalam bahasa adat disebut Kaleleuno Kamba artinya sudah lepas jabatannya.
Jika pendapat tersebut di atas dan dikaitkan dengan sejarah Muna sebagaimana yang ditulis oleh J. Couvreur dan La Kimi Batoa serta dilihat dari silsilah dinasti raja Muna dan penjelasan dari Prof Mahadi (hlm 38) serta penjelasan dari M. Farid W. Makalau (hlm 80), maka dapat dipastikan bahwa pendapat tersebut tidak sesuai fakta sejarah dan kurang mengerti mengenai struktur pemerintahan di
38
pemerintahan Belanda atau sengaja hanya ingin untuk merendahkan kedaulatan kedinastian kerajaan Muna atau menambah kontribusi penting mitos tentang kekuasaan sultan Buton tehadap raja Muna
Pemerintahan Otonom bukan merupakan pemerintahan kesultanan, akan tetapi sebagai bagian atau otonomi yang diberikan kepada daerah jajahan Belanda yang berada di daerah, mengingat system pemerintahan sentralisasi yang dijalankan Belanda sebelumnya nampak tidak mampu untuk mengawasi daerah-daerah jajahannya, maka dibentuklah otonomi daerah dengan pemerintahan Swapraja. Oleh karena itu dalam pemerintahan jajahan Belanda di Buton, sesuai dengan kesepakatannya dengan Belanda yaitu menerima menjadi bagian dari pemerintah Belanda, maka keputusan Otonom Buton itu ialah keputusan sebagai manivestasi dari pemerintahan Belanda. Dan Sultan Buton saat itu hanya sebagai “Onttroonde Varsten” atau Sultan tanpa Mahkota
Bagaimanapun dinasti kerajaan Muna mulai dari raja Baidulzaman atau La Eli sampai raja Muna Laode Rere gelar Arowuna diakui eksistensinya sebagai kerajaan besar yang sejajar dengan kerajaan lain yang tergolong dalam 19 lingkungan adat di Indonesia sebagaimana hasil penelitian Guru Besar Universitas Leiden yang juga dikenal sebagai Bapak Hukum Adat yakni, Cornelis van Vollenhoven (lihat : Ter Haar hlm 301).
Dalam 19 lingkungan adat di Indonesia kerajaan Muna masuk salah satu diantaranya dan dikelompokan dalam wilayah Sulawesi Selatan. Dan sampai abad ke-19, kerajaan-kerajaan yang berada dalam wilayah Sulawesi Selatan telah dianggap merdeka baik oleh para pejabat kehakiman Belanda setempat maupun di Batavia. Namun karena mitos yang dibangun Speelman dengan menambah Sulawesi Selatan ke dalam Negara Hindia Belanda menjadi seakan-akan Sulawesi Selatan dibawah kekuasaan VOC. (lihat: G.J. Resink hlm 142)
Adapun fakta tentang keraguan Raja La Kilaponto terhadap Muna sebagaimana dijelaskan di atas nampaknya terjadi, meskipun baru hanya bersifat visi namun dapat membuat sejarah seakan-akan Muna menjadi bagian dari pemerintahan kesultanan Buton. Hal-hal tersebut di atas dapat terjadi karena tidak terlepas dari sikap sebagian Sultan Buton yang tidak melihat bahwa kebijakan Belanda yang diterapkan di jajahannya tidak lain semata-mata hanya untuk kepentingan Belanda, sehingga untuk memudahkan tujuan bisa tercapai maka jalan yang dapat dilakukan yaitu dengan politik “ devide et impera “ dan politik ini berhasil dipraktekannya dan sebagai contoh, Belanda menerima laporan dari Sultan Buton bahwa Muna sebagai bharatanya, sehingga semua terkait dengan Muna Belanda menugaskan kepada Buton, dan Buton menjalankan perintah dan bertindak atas nama Belanda. Dan contoh lain yang dilakukan kesultanan Buton yaitu mengeluarkan keputusan Dewan Syarat Buton atas perintah pemerintah Belanda, melalui keputusan Syarat Buton tanggal 29 September 1926 No.67 untuk mengangkat Laode Rere dengan gelar asli Raja Muna, bukan sebagai lakina Muna (lihat : J. Couvreur hlm 18).
Pertanyaan yang muncul yaitu, mengapa Laode Rere tidak diberi gelar jabatan Lakina Muna. Alasannya karena, pertama pengangkatannya dilakukan sebelum keluarnya keputusan pemberlakuan jabatan lakina Muna tahun 1927, kedua Laode Rere adalah Raja Muna yang dipilih oleh dewan syarat Muna dari dinasti kerajaan Muna.
39
Selanjutnya menurut filosuf paling berpengaruh di dunia Barat yaitu Aristoteles dalam bukunya Politik atau La Politica, mengatakan bahwa dinasti itu sama dengan kekuasaan dari keluarga yang sangat berkuasa dan saat itu keturunan Laode Rere sebagai pemegang kekuasaan yang sangat berkuasa saat itu dan sebagai dinasti terakhir kerajaan Muna.
Dokumen pengangkatan raja Muna Laode Rere melalui keputusan Dewan Syarat Buton dijadikan sebagai dokumen pemerintahan kesultanan Buton, padahal sebenarnya tidak pernah terjadi pengangakatan Raja Muna Laode Rere dengan keputusan Dewan Syarat Buton meskipun dewan Syarat Muna telah dibubarkan oleh Belanda, akan tetapi dalam prakteknya Dewan Syarat Muna tetap aktif.
Cara yang dilakukan oleh sultan Buton tersebut jika dikaitkan dengan penjelasan J. Couvreur (lihat hlm 23) menunjukkan bahwa dokumen yang ada di Buton tentang pengangkatan raja Muna Laode Rere sebagai raja Muna sebenarnya tidak benar karena dalam sejarah menurut J. Couvreur sering terjadi pernyataan atau sikap seakan-akan telah terjadi sesuatu peristiwa, namun sebenarnya tidak terjadi.
Dalam sejarah, sebenarnya Belanda tidak memberhentikan Laode Rere sebagai raja Muna karena yang berhak memberhentikan ialah dewan syarat Muna, namun yang dilakukan Belanda sebenarnya membubarkan system dinasti kerajaan Muna agar memudahkan mengendalikan pemerintahan di Muna. Buktinya setelah raja Muna Laode Rere berakhir system pemerintahan di Muna sudah bukan lagi kerajaan akan tetapi sudah bergeser menjadi pemerintahan Lakina Muna setingkat Lakina Kaledupa, Lakina Kulicucu. Dan Pemimpinnya setelah berakhirnya raja Muna Laode Rere tidak lagi sebagai raja, namun sebagai Lakina Muna sesuai keputusan pemerintah otonom tanggal 30 September 1927 No. 11
Selanjutnya menurut penuturan dari anak pertama raja Muna Laode Rere, yaitu Laode Badia Rere bahwa Sultan Buton pernah mempersoalkan kepada Belanda tentang terpilihnya Raja Muna Laode BulaE (Sangia Laghada) dan Laode Rere karena menurutnya, Laode BulaEng dan Laode Rere bukan orang Muna akan tetapi berasal dari Bugis Makassar, namun oleh Dewan Syarat Muna ketika itu berpendapat bahwa meskipun ketiganya berasal dari Bugis-Makassar namun karena keturunan merekalah yang menjadi Raja Muna secara turun temurun (dinasti) atau dalam bahasa Muna disebut dengan Sampuhando dan bahkan sistem dinasti raja Muna sampai menjadi Sultan Buton.
Demikian pula ketika itu sebagian masyarakat Muna tidak menerima Laode Rere menjadi raja Muna karena menurutnya, raja Muna Laode Rere bukan orang Muna yaitu berasal dari Bugis Makassar, akan tetapi oleh Dewan Syarat Muna ketika itu juga berpendapat yang sama, bahwa meskipun berasal dari Bugis-Makassar namun karena keturunan Laode Rere yang pernah menjadi raja Muna sebelumnya. Atas pertimbangan tersebut, maka Belanda tidak keberatan atas terpilihnyaLaode Rere sebagai raja Muna.
Jika dilihat dari perjalanan sejarah hubungan sultan Buton dan raja Muna di masa pemerintahan kerajaan Muna dipimpin oleh Laode Ahmat Makutubu, nampaknya sultan Buton merasa telah dapat mengendalikan raja Muna karena raja Muna Laode Ahmad Makutubu bersedia menerima korte
40
verklaring tanggal 2 Agustus 1918 yang berarti bahwa raja Muna berada dibawah kekuasaan Swapraja Buton atau disebut sebagai onderafdeeling dari Afdeeling Buton.
Dengan diterimanya korte verklaring tersebut oleh raja Muna Laode Ahmad Makutubu, sultan Buton saat itu beranggapan bahwa raja Muna selanjutnya akan sama menerima korte verklaring tersebut, sehingga pada saat Laode Rere terpilih menjadi raja Muna, syarat Buton segera mengeluarkan keputusan pengangkatan Laode Rere sebagai raja Muna, namun Dewan Syarat Muna keberatan dan menolak keputusan syarat Buton tersebut karena menurut Dewan Syarat Muna saat itu raja Muna tidak berada dibawah kekuasaan sultan Buton.
Selanjutnya pengangkatan Laode Dika sebagai Lakina Muna meskipun dilakukan oleh Kepala Swapraja Buton, akan tetapi tetap dilantik oleh Dewan Syarat Muna. Perubahan status kerajaan Muna menjadi lakina Muna tidak terlepas dari upaya-upaya penjajah Belanda untuk memperuncing perselisihan Muna dan Buton. Dengan jabatan lakina berarti Muna telah turun status dari kerajaan menjadi lakina dan jabatan lakina versi Buton disederajatkan dengan Lakina Kaledupa, Lakina Kulincucu, dan Kepulauan Tukang Besi.
Setelah beberapa bulan Laode Rere menjadi raja Muna, jabatan ghoera yang dipimpin seorang Dhesi diganti dengan distrik dipimpin oleh kepala Distrik, meskipun sebenarnya perubahan ini harusnya telah dimulai sejak tahun 1910.
Setelah penggantian wilayah ghoera menjadi distrik, Raja Muna Laode Rere menuntut pengembalian daratan Muna yang diambil Buton sewaktu La Kilaponto menjadi raja Wolio. Dan disepakati untuk diberikan penggantinya yaitu dua distrik yang ada di daratan Buton yaitu distrik Wakorumba dan distrik Kulinsusu, sehingga Muna bertambah dua dan menjadi enam wilayah, sekaligus untuk memperjelas batas-batas lautan antara pulau Muna dan pulau Buton, namun realisasinya setelah raja Muna Laode Rere tidak lagi menjadi raja.
Adapun mengenai Tiworo ketika itu dipersengketakan antara raja Muna Laode Rere dan Sultan Buton Laode Hamidi, namun tidak ada dokumen tentang penyelesaiaan hal tersebut. Entah bagaimana ceritanya yang jelas Tiworo sebenarnya sudah masuk wilayah Muna dimasa pemerintahan Kapita Waode Kadingke dan sekarang kenyataannya menjadi wilayah Muna.
Dalam dokumen kesultanan Buton jabatan Waode Kadingke adalah Sapati Toworo, penyebutan Sapati Tiworo dimaksud merupakan strategi politik Belanda agar Tiworo menjadi bagian dari kesultanan Buton. Padahal Tiworo yang berada dalam daratan Muna merupakan wilayah kekuasaan raja Muna dan sebagai pejabat yang ditempatkan oleh raja Muna ialah Waode Kadingke sebagai Kapita.
Menurut penjelasan dari anak perempuan raja Muna Laode Rere, yaitu Waode Mohia bahwa semenjak jabatan lakina diterima oleh Laode Dika, dengan lantang para pejabat kesultanan Buton menyuarakan bahwa “ O Wuna No Towulambe Mo “, artinya bahwa Muna telah tawar atau sudah tidak memiliki rasa manis karena towulambe dalam bahasa Muna ialah pohon tebu yang tidak memiliki rasa manis alias tawar. Pengertian towulambe jika diartikan dalam bahasa politik, yaitu
41
bahwa dinasti kerjaan Muna sudah hilang kekuasaannya. Dan semenjak Laode Dika menerima jabatan Lakina Muna, Buton menempatkan Muna dalam keprotokoleran kesultanan Buton sejajar dengan Sapati atau sama dengan kepala Distrik di Buton dan Lakina Muna mempunyai kewajiban untuk menyetorkan upeti kepada Sultan setiap tahunnya.
Oleh karena alasan ini yang dijadikan sebagai alasan mendudukan Kerajaan Muna sebagai bharatanya Kesultanan Buton. Tentu hal ini merupakan pandangan yang keliru karena status Muna menjadi lakina sudah dijelaskan sebelumnya bahwa karena politik devide et impera dari Belanda dan dimanfaatkan oleh Buton. Laode Dika meskipun diangkat sebagai lakina Muna, namun yang melantik ialah dewan syarat Muna dan begitu berakhir diberi gelar Komasigino.
Berdasarkan sejarah yang lebih tepat didudukan sebagai bharata sebenarnya adalah kesultanan Buton karena sesuai fakta. Fakta pertama, Raja La Mulae secara resmi menyerahkan wilayah Buton kepada Raja Muna ke-7 La Kilaponto karena tidak sanggup menghadapi musuh-musuhnya, seperti ancaman dari La Bolontio. Dan raja Muna ke-7 ini yang berhasil menyingkirkan musuh-musuh Buton diantaranya La Bolontio, sehingga karena keberhasilannya maka Raja La Mulae menyerahkan wilayahnya kepada raja Muna La Kilaponto dan setelah beberapa lama kemudian Islam masuk di Buton, sehingga didirikan kesultanan dan Sultan Buton ke-1 La Kilaponto adalah juga sebagai raja Muna ke-7 dan berkuasa di kesultanan Buton selama 46 tahun.
Fakta kedua, kesultanan Buton menurut Susanto Zuhdi dalam bukunya Sejarah Buton yang terabaikan Labu Rope Labu Wana, menjelaskan bahwa saat itu Buton berada dalam keadaan ketidakmandirian karena sangat tergantung dari pemerintah Belanda, sehingga bagi orang Ternate dan Gowa mendudukan Buton sebagai budaknya.
Fakta ketiga, penduduk Buton sebagian besar adalah orang Muna. Hal ini dapat dibuktikan dari bahasa yang digunakan orang Buton ialah bahasa Muna, meskipun dengan dialek yang berbeda namun mempunyai arti yang sama dan menurut Bapak Hukum Adat Hindia Belanda, Prof Ter Haar semasa hidupnya beliau banyak menfokuskan untuk mempelajari Hukum Adat Indonesia, sehingga dalam bukunya “ Azas-azas dan Susunan Hukum Adat “ halaman 301 menjelaskan bahwa secara tersirat Buton masuk suku Muna.
Fakta keempat, ekonomi Buton ditopan dari Muna melalui bantuan berupa sebagian hasil pajak yang diterima di Muna dibawah ke Buton karena Buton saat itu sangat miskin dan hanya yang dapat dilakukan menjual orang atau budak (lihat :Susanto Zuhdi :45). Pemberian bantuan yang bersumber dari pajak penghasilan orang Muna diberikan karena ada kesepakatan saling membantu antara sultan Buton Lakilponto dan kakaknya raja Muna Laposasu. Namun dikemudian hari pemberian bantuan tersebut oleh orang Buton diartikan sebagai upeti raja Muna kepada sultan Buton (pemutarbalikan fakta sejarah).
Fakta kelima, diketahui bahwa Buton berada dalam lingkungan hukum adat Muna
Penempatan Buton dalam lingkungan hukum adat Muna karena dalam pembagian wilayah hukum adat di Indonesia menjadi 19 (sembilan belas) lingkungan hukum adat Indonesia, Buton tidak
42
termasuk. Adapun Sembilanbelas lingkungan hukum adat tersebut, antara lain wilayah hukum adat di Sulawesi dibagi dua yaitu Sulawesi Selatan, terdiri dari orang Bugis, orang Bone, orang Goa, orang Laikang, orang Ponre, orang Mandar, orang Makassar, orang Selayar, orang Muna dan Tanah Toraja terdiri dari Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Baree, Toraja Barat, sigi, Kaili Tawalai, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kep. Banggai.
Jika pendapat Prof. Cornelis van Vollenhoven tersebut di atas dan dikaitkan dengan karakteristik dari aspek keturunan, kemasyarakatan dan Budaya sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka sejarah menunjukkan bahwa Buton masuk dalam lingkungan hukum adat Muna. Namun setelah penjajahan Belanda masuk di Buton tahun 1663, perlahan-lahan dan sampai pada akhirnya kesultanan Buton masuk dalam perangkap politik Belanda yang terkenal yaitu “Politik devide et impera”, sehingga antara Buton dan Muna menjadi kehilangan hubungan persaudaraan. Dan lebih jauh lagi pengaruh dari politik Belanda tersebut ialah justru berbalik menempatkan kerajaan Muna sebagai bagian dari kesultanan Buton dan hal ini terjadi dengan memaksakan kepada raja Muna Laode Ahmad Makutubu untuk menerima perjanjian antara Buton dengan Belanda pada tanggal 2 Agusutus 1918 atau dikenal dengan “Korte verklaring”. Dan semenjak saat itu kerajaan Muna seakan-akan berada dalam kekuasaan kesultanan Buton. Padahal sebenarnya, bahwa Muna berada dalam kekusaaan penjajahan Belanda yaitu merupakan Onderafdeling dari Afdeling Buton dan Laiwoi.
Sebelum pemerintahan penjajahan Belanda masuk di daratan Kerajaan Muna telah terbangun suatu sistem pemerintahan kerajaan yang dijalankan secara turun temurun atau merupakan dinasti kerajaan dan mempunyai hak mewaris, sehingga yang menjadi Raja kala itu adalah secara otomatis diambil dari keturunan Raja dan diantara keturunan Raja dipilih oleh Dewan Syarat Muna dengan memperhatikan hasil penilaian atau pengamatan secara spritual yang dilakukan oleh Dewan Syarat Muna.
Mengenai sistem pemerintahan dinasti kerajaan Muna jika dikaitkan dengan riwayat keberadaan Pulau Muna dilingkupi dengan kisah-kisah yang bersifat mistis seperti telah disampaikan diatas bahwa adanya pulau Muna terjadi melalui sebuah proses yang tidak lazim, keluar dari kaidah-kaidah ilmu geografi dan geologis yang dianut manusia modern dan sulit diterima nalar. Kisah-kisah tersebut diwariskan turun temurun dan diterima oleh generasi berikutnya tanpa tanya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa membincangkan tentang sistem pemerintahan kerajaan Muna adalah kurang menarik jika kita mengabaikan keberadaan dan asal mula pulau Muna itu sendiri sebagai daratan bercokolnya kerajaan. Ada 3 hal pokok menarik yang menjadi sandaran lahirnya kerajaan di Muna dimana satu sama lainnya merupakan sebuah rangkaian sebab musabab saling menguatkan dan berujung pada diri manusia yakni asal muasal Pulau Muna, raja Muna itu sendiri sebagai sentral kejadian dari Kerajaan Muna.
Seseorang yang akan diangkat oleh Syarat Muna sebagai raja didasarkan pada kedalaman pengetahuannya tentang Allah Swt, kealimannya dan kekuatan bathinnya baru setelah itu ditinjau asal usulnya. Hal ini sangat penting mengingat kedudukan seorang raja adalah sebagai Wakil Tuhan (Tuhan yang Nyata) dimuka bumi, pemegang amanah, pengatur kehidupan manusia dan pemutus segala perkara dan persoalan kemasyarakatan.
43
Sebagai contoh ketika Dewan Syarat Muna mencari pengganti raja Muna Laode Saete, Dewan Syarat sudah mendapatkan petunjuk bahwa sebagai pengganti raja Muna Laode Saete adalah anaknya, yaitu Laode BulaE. Padahal saat itu Laode BulaE masih tergolong anak-anak alias belum dewasa, namun karena berdasarkan hasil penelitian secara spritual yang dilakukan Dewan Syarat Muna, bahwa Laode BulaE yang tepat memangku raja Muna menggantikan ayahnya Laode Saete. Dan berhubung beliau belum dewasa, maka Dewan Syarat mengangkat Pelaksana Tugas Raja atau Raja Pengganti (Solewata Raja) yaitu Kapita Lakologou Laode Tumawo sampai menunggu Laode BulaE dewasa.
Dilingkungan masyarakat Muna dewasa ini banyak yang tidak mengetahui bahwa sistem pemerintahan kerajaan Muna adalah sistem dinasti, hal ini disebabkan banyak penulis sejarah nampaknya sengaja atau tidak sengaja, tapi yang jelas tidak menyampaikan kepada masyarakat melalui karyanya tentang eksistensi dinasti kerajaan Muna, sehingga dapat mengaburkan sejarah Muna yang sesungguhnya. Pemerintahan kerajaan dengan sistem dinasti rajanya diangkat secara turun temurun dan berasal dari keturunan raja. Dan di Indonesia pada umumnya sistem ini telah dihapuskan, kecuali Raja Jogyakarta.
Hal tersebut sejalan dengan penjelasan seorang sejarawan dari Paris yaitu Prof. Denys Lombard, Guru Besar dibidang Sejarah Asia Tenggara dalam buku I Nusa Jawa Silang Budaya (hlm:18), beliau menjelaskan bahwa sistem kerajaan dinasti, kecuali Raja Yogyakarta berakhir sampai menjelang Perang Pasifik yaitu pada tahun 1942, meskipun untuk kerajaan Muna berakhir jauh sebelum menjelang Perang Pasifik, yaitu pada tahun 1928.
Sistem pemerintahan dinasti di Kerajaan Muna jika dikaitkan dengan silsilah dinasti kerajaan menunjukkan bahwa masa pemerintahan dinasti Raja Muna mulai dari Raja Muna La Eli sampai Raja Muna Laode BulaE, kerajaan Muna merupakan kerajaan yang berdaulat penuh karena ketika itu pemerintah Belanda belum masuk di Muna. Belanda masuk di Muna pada tahun 1906 dan raja saat itu adalah Laode Ahmad Makutubu, sedangkan Belanda masuk di Buton pada tanggal 5 Januari tahun 1613 dan sultan Buton saat itu adalah La Elangi Dayanus HIS cucu raja Muna La Kilaponto.

4. Dinasti Kerajaan Muna Berakhir Tahun 1928

Sistem kepemimpinan di kerajaan Muna ialah sistem dinasti. Dalam sistem dinasti kerajaan Muna, kerajaan memiliki hak waris kerajaan, yaitu hak turun temurun menduduki jabatan raja. Adapun raja-raja Muna yang pernah berkuasa secara turun temurun, yaitu secara berurutan dimulai dari La Eli atau Baidulzaman gelar Betheno Ne Tombula, Raja Muna I memerintah Tahun 1321-1350, La Aka atau Sugi Mpatola gelar Kagua Bangkano Fotu, Raja Muna II memerintah Tahun 1350-1365, Sugi Mpatani, Raja Muna III memerintah Tahun 1365-1415, Lambona (Sugi Ambona), Raja Muna IV memerintah Tahun 1415-1444, Sugi La Ende, Raja Muna V memerintah Tahun 1444-1479, Sugi Manuru, Raja Muna VI memerintah Tahun 1479-1527, Lakilaponto, Raja Muna VII memerintah Tahun 1527-1540 juga merangkap Raja Wolio ke-6/Sultan Buton I, Laposaso, Raja Muna VIII memerintah Tahun 1540-1555, Rampai Somba, Raja Muna IX memerintah Tahun 1555-1600, Titakono, Raja Muna X memerintah Tahun 1600-1625, Laode Saaludin, Raja Muna XI memerintah Tahun 1625-1626, Laode Ngkadiri, gelar Sangia Kaindea Raja Muna XII memerintah Tahun 1626-1667, Laode
44
Abdurachman gelar Sangia La Tugho, Raja Muna XIII memerintah Tahun 1671-1716, Laode Husain gelar Omputo Sangia, Raja Muna XIV memerintah Tahun 1716-1757, Laode Kentu Koda gelar Omputo Kantolalo Kamukula, Raja Muna XV memerintah Tahun 1758-1764, Laode Umara gelar Ompute Negege, Raja Muna X VI memerintah Tahun 1764-1770, Laode Harisi, Raja Muna VII memerintah Tahun 1770-1785, Laode Mursali gelar Sangia Gola, Raja Muna VIII memerintah Tahun 1785-1790, Laode Sumaili gelar Omputo Nesombo, Raja Muna XIX memerintah Tahun 1790-1799, Laode Saete, Raja Muna XX memerintah tahun 1799-1830, Laode BulaE gelar Sangia Laghada, Raja Muna XXI memerintah Tahun 1830-1861, Laode Ahmad Makutubu gelar Milano Tekaleleha Tula, Raja Muna XII memerintah Tahun 1906-1914, Laode Fiu M.Saiful Anami, Raja Muna XXIII memerintah Tahun 1919-1922 dan Laode Rere gelar Arowuna, Raja Muna XXIV (Raja terakhir) memerintah Tahun 1925-1928.
Kehadiran orang yang pertama mendiami Pulau Muna menurut apa yang disampaikan para ahli sejarah belum menemukan kesamaan pendapat. Siapa sesungguhnya orang yang pertama kali menghuni Pulau Muna. Ada yang berpendapat bahwa penduduk pertama Pulau Muna adalah kelompok Melanesia yang berasal dari Australia lebih kurang 4000 th yang lalu. Mereka ketika itu tinggal di gua-gua dan hidup secara nomaden. Hal ini ditandai dengan postur tubuh orang Muna asli berperawak sangat mirip dengan orang aborigin di Australia dan orang papua.- Selain itu ditemukan tulisan pada dinding gua di Liang kobori di Mabolu.
Pendapat lainnya juga mengatakan bahwa orang Muna asli adalah kaum pendatang dari Luwuk yang menginjakan kakinya di Muna bersama Sawerigading. Kehadiran orang-orang dari Luwuk ini membawa serta peradaban leluhurnya sehingga sejak saat itu Muna memasuki fase baru kehidupan bermasyarakat. Dari sinilah kemudian sejarah manusia Muna pertama dituliskan.
Pendapat yang lebih ekstrim tentang orang Muna dikemukakan oleh J. Couvreur dalam bukunya yang sama (hlm:1), bahwa ketika Pulau Muna telah mendapat berkat dari Allah swt atas permintaan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Muna belum menjadi sebuah daratan yang luas akan tetapi telah dihuni oleh keturunan roh-roh.
Pada akhirnya sejarah hanya mengenal Sawerigadinglah dan keturununnya sebagai orang Muna yang sah hingga saat ini dan oleh karena itu mereka berhak atas tahta dan penguasaan terhadap Muna.
Dalam pemerintahan dinasti kerajaan, menurut Arowuna Laode Rere, dijelaskan Laode Badia Rere bahwa seseorang yang menjadi raja berasal dari keturunan raja dan akan diangkat oleh Syarat Muna sebagai Raja didasarkan kesatuan antara “ hati yang suci (kalbi) dan ucapan yang suci (kauli) serta perbuatan yang suci (fiili) dan selanjutnya memiliki kedalaman pengetahuannya tentang Allah Swt, kealimannya dan kekuatan bathinnya baru setelah itu ditinjau asal usulnya. Hal ini sangat penting mengingat kedudukan seorang Raja adalah sebagai Wakil Tuhan (Tuhan yang Nyata) dimuka bumi, pemegang amanah, pengatur kehidupan manusia dan pemutus segala perkara dan persoalan kemasyarakatan.
Raja Muna sebagai wakil Tuhan, dan Tuhan disini menurut Arowuna Laode Rere adalah menyatunya Zatullah, Sifatullah dan Af’alullah. Sedangkan yang dipinjamkan kepada manusia dalam
45
hal ini termasuk raja Muna, ialah percikan dari sifatullah untuk dijadikan dasar dalam menjalankan pemerintahan yang disebut “Martabat Tujuh”, yaitu pertama qudrat atau kuasa, kedua iradat atau menentukan, ketiga ilmu, keempat hayat atau hidup, kelima sama atau mendengar, keenam basar atau melihat dan ketujuh kalam atau berkata. Percikan dari tujuh Sifatullah inilah yang dipinjamkan kepada raja Muna untuk diaplikasikan dalam pelaksanaan pemerintahan.
Menurut Laode Badia Rere, bahwa percikan dari Sifatullah itu dipinjamkan kepada manusia dalam hal ini termasuk kepada raja Muna dan setelah berada pada manusia berubah namanya menjadi “fithriyah”, yang dikalangan masyarakat Muna dan Buton disebut “ Martabat Tujuh “. Dan karena adanya fithriyah itulah maka manusia dalam hal ini termasuk raja Muna aktif bisa bergerak, berbicara, berfikir, bekerja dan melakukan berbagai kegiatan lainnya. Manusia dapat menikmati dan meraba alam fana ini, dimana ia dapat berbakti, beramal, berkorban dan lain-lain kegiatan yang luhur-luhur. Sedangkan untuk mempertahankan diri, makan, berkeluarga dan lain-lain yang menyenangkan dan enak-enak adalah karena gharizahnya.
Selanjutnya menurut Laode Badia Rere, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka akan sangat berdosalah bahkan akan celakalah atau durhakalah manusia dalam hal ini raja Muna apabila barang pinjaman tadi berupa “fithriyah” disalahgunakan atau dipergunakan untuk melakukan hal-hal yang jelek dan jahat (negatif) seperti misalnya “menipu, berbohong, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan pemerintahan, sehingga merugikan orang lain ataupun negara. Sesuatu barang pinjaman selesai dipakai seyogyanya dikembalikan kepada pemiliknya. Adalah sangat tidak patut atau tak tahu diri bahkan sama sekali tidak sopanlah apabila barang pinjaman tetap hendak dimiliki untuk seterusnya.
Yang menjadi pertanyaan ialah, bagaimana cara mengembalikan pinjaman tersebut berupa fithriyah. Lebih lanjut menurut Laode Rere sebagaimana ditulis anaknya yaitu Laode Badia Rere, bahwa cara mengembalikannya adalah melalui tafakur atau meditasi pada fithriyah, artinya fithriyah kita jadikan sebagai obyek pemusatan. Dalam buku-buku Theosofi menurut Laode Badia Rere diajarkan bahwa tingkat kedalaman bermunajad atau meditasi ada lima, yaitu pertama konsentrasi, yaitu pemusatan pikiran dan hati pada satu obyek sebagai focus pemusatan, kedua meditasi, yaitu tingkat renungan atau Samadhi, ketiga Konteplasi, yaitu penyatuan pikiran dan hati dengan obyek pemusatan, keempat ekstasi, yaitu terpesona dengan pengalaman yang luar biasa nikmatnya (nikmatullah) akibat menyatunya “ Al Sulubi “ atau “ Kundalini “ kedalam “ White place “ didalam otak, melalui sum-sum dalam tulang belakang dan kelima devosi, yaitu Ta’ jub akan apa yang dialami kemudian, dimana diri manusia dirasakan seakan tidak lebih dari debu dihadirat Ilahiat, sehingga mau tidak mau orang akan mengucapkan “Allahu Akbar. Maha Besarlah Engkau ya Allah – La haulawal quwwata ilaa billaahil aliyul aziim”.
Perlu kiranya diketahui bahwa diantara lubang anus dan kemaluan terdapat sebuah sentra saraf penting yang sangat pekah, yang menjadi tempat bersemayamnya “tenaga kehidupan”, yang di dalam filsafat Islam disebut “Al Sulubi” dan di dalam agama Hindu dan Yoga disebut “Kundalini”. Orang Inggris menyebutnya “life energy”, sedang orang Belanda menyebutnya “levenskracht”. Seseorang yang mencapai “kontemplasi” dalam tafakur, Al Sulubi atau Kundalini tadi secara otomatis
46
bergerak naik melalui sumsum ke dalam otak di white place”, ialah titik putih di dalam otak. Orang Hindu dan Yogi’s menyebutnya white place di dalam otak tersebut sebagai “tempat bersatunya Brahma dan Wisnyu”.
Apabila Al Sulubi atau Kundalini masuk ke dalam white place, maka yang bersangkutan akan mengalami kenikmatan yang sukar dilukiskan, sebagai imbalan atas ketekunannya bermeditasi. Inilah sebabnya pelakunya terpesona pada tingkat “ekstasi” (extase) di dalam tafakur dan seterusnya pada tingkat “devosi” merasa ta’jub akan apa yang dialami itu. Dan apabila kita bermeditasi pada “fithriyah” kita sebagai focus pemusatan, hal itu disebut “hakekat zakat fithrah, dimana kita mengembalikan fithriyah kita itu kepada Al Khalik sebagai pemiliknya. Biasanya meditasi fithriyah dikerjakan menjelang tidur dan meditasi fithriyah dikerjakan sebagai tanda syukur kepada Allah SWA atas nikmat telah dapat mempergunakannya disepanjang hari itu untuk menikmati dan meraba alam fisik ini.
Bermunajad atau bertafakur menyelam kedalam kalbu-guyub merupakan satu keharusan bagi orang yang merasa telah memperoleh nikmat Allah SWA dalam hidupnya sehari-harian itu. Orang mengerjakan meditasi kecuali sebagai tanda syukur atas nikmat Allah kepadanya, juga sebagai latihan untuk lebih mengenal dirinya sendiri dengan segala kelemahannya, dimana secara otomatis kita melatih pula memperkuat kemauan (will power) kita. Selain dari pada itu maka khusus bagi orang-orang yang berusia lanjut, hal tersebut merupakan pula latihan mati sebelum mati. Dikalangan ahli tasauf dikenal sebuah peri bahasa Arab yang berbunyi : “ Antal maut wa kobla maut”, artinya “matilah anda sebelum mati”. Jadi jelasnya ialah bahwa soal mati pada hakekatnya dapat dilatih, sehingga apabila tiba saatnya maut tiba orang sudah biasa, sehingga tak akan begitu takut dan kaget ataupun menderita, bahkan insyallah matinya itu akan berlangsung secara tenang dan penuh

Pengangkatan Raja Muna berdasarkan adat “ Sampuha “ atau dinasti melalui Keputusan Syarat Muna, termasuk pengangkatan Raja Muna Laode Rere bukan berdasarkan Keputusan Syarat Kesultanan Buton sebagaimana dijelaskan J.Couvreur. Mengingat kedudukan dinati Kerajaan Muna dan Kesultanan Buton menurut raja Muna ke-7 dan sultan Buton ke-1 La Kilaponto kedudukannya setara, namun selanjutnya yang membedakan adalah Sultan Buton sejak adanya perjanjian Tahun 1667 dan Tahun 1873 secara resmi mengakui bahwa Kesultanan Buton adalah bagian dari Pemerintahan Hindia Belanda (Bharatanya Belanda), sedangkan Belanda baru menginjakan kakinya di Muna tahun 1906 dan raja Muna Laode Rere tidak mengakui sebagai bagian dari Pemerintahan Hindia Belanda.
Keputusan syarat Buton untuk mengangkat raja Muna Laode Rere sebagaimana dijelaskan J. Couvreur tersebut di atas sebagai bukti sejarah bahwa Belanda sengaja melakukan politik adu domba atau “devide et impera” terhadap Muna dan Buton, namun kerajan Muna tidak terperangkap dengan politk tersebut. Dalam prakteknya raja Muna Laode Rere tetap diangkat berdasarkan keputusan syarat Muna.
Menurut Prof. Mahadi Guru Besar USU Medan dalam bukunya Uraian Singkat Tentang Hukum Adat (hlm:38), menjelaskan bahwa menjadi jajahan atau bharata atau bagian dari Pemerintah Hindia Belanda secara hukum ketatanegaraan, maka kerajaan/kesultanan tersebut harus taat atas perintah dari Belanda. Dengan demikian berarti Sultan Buton dilarang mengadakan hubungan ketatanegaraaan dengan negara lain termasuk dengan Kerajaan Muna tanpa ada perintah dari Belanda, karena bagaimanapun Sultan Buton diharuskan mematuhi segala peraturan dan perintah yang datang dari pemerintah Belanda.
Berdasarkan penjelasan Prof Mahadi tersebut di atas, menunjukkan bahwa keputusan Syarat kesultanan Buton tentang pengangkatan raja Muna Laode Rere merupakan suatu hal yang mustahil
32
terjadi jika bukan karena politik Belanda, yakni dikenal dengan “devide et impera”. Dan hal tersebut di pertegas lagi oleh J. Couvreur, bahwa Laode Rere diangkat menjadi Raja Muna (bukan sebagai Lakina Muna) berdasarkan keputusan Syarat Buton No.27 tanggal 29 September 1926 atas perintah Belanda dalam hal ini Gubernur Sulawesi dan Daerah Taklukannya, namun tindakan tersebut ditolak raja Muna Laode Rere.
Dokumen pengangkatan raja Muna Laode Rere melalui keputusan Dewan Syarat Buton tersebut dijadikan sebagai dokumen pemerintahan kesultanan Buton, padahal sudah jelas bahwa tidak pernah terjadi atau tidak mungkin pengangakatan Raja Muna Laode Rere dengan keputusan Dewan Syarat Buton, mengingat Buton sudah tidak berdaulat karena sejak adanya perjanjian tahun 1667 dan tahun 1873 sampai Indonesia merdeka sudah merupakan bagian dari pemerintah jajahan Belanda, sehingga secara hukum ketatanegaraan Buton tidak dapat bertindak tanpa seizin pemerintah Belanda.
Meskipun dewan Syarat Muna telah dibubarkan oleh Belanda, akan tetapi dalam prakteknya Dewan Syarat Muna tetap aktif. Jika betul Syarat Buton yang mengangkat Laode Rere sebagai raja Muna, seharusnya pemberhentiannyapun dilakukan syarat Buton, namun dalam sejarah Laode Rere diberhentikan sebagai raja oleh Belanda karena dianggap musuh oleh Belanda (lihat : Penjelasan Couvreur dan La Kimi Batoa). Tindakan Belanda tersebut sebagai wujud intervensinya secara tidak langsung di kerajaan Muna.
Jika dilihat dari perjalanan sejarah hubungan sultan Buton dan raja Muna di masa pemerintahan kerajaan Muna dipimpin oleh Laode Ahmat Makutubu, nampaknya Belanda melalui sultan Buton merasa telah dapat mengendalikan raja Muna karena raja Muna Laode Ahmad Makutubu bersedia menerima korte verklaring tanggal 2 Agustus 1918 yang berarti bahwa raja Muna berada dibawah kekuasaan Swapraja Buton-Laiwoi atau dalam pemerintahan Belanda disebut sebagai onderafdeeling dari Afdeeling Buton-Laiwoi. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, sultan Buton saat itu beranggapan bahwa raja Muna selanjutnya akan sama menerima korte verklaring tersebut, sehingga pada saat untuk mengangkat Laode Rere sebagai raja Muna Dewan Syarat Buton tentu atas perintah dari Belanda segera mengeluarkan keputusan tentang pengangkatan Laode Rere sebagai raja Muna, namun Dewan Syarat Muna keberatan dan tidak memperhatikan keberadaan keputusan syarat Buton tersebut karena menurut Dewan Syarat Muna struktur pemerintahan Swapraja adalah struktur pemerintahan Belanda dan bukan struktur pemerintahan kesultanan Buton, Dewan Syarat Muna tetap melakukan pemilihan raja Muna.
Pengangkatan Laode Rere sebagai raja Muna dilakukan oleh Dewan Syarat Muna terdiri dari Bonto Balano, Mintarano Bhitara dan Empat Ghoera dan dua Kapitalao, dan bukan berdasarkan Syarat Buton.
Sebagai bukti sejarah bahwa Laode Rere diangkat oleh syarat Muna dapat dilihat dari pemilihan Laode Rere sebagai raja Muna dan saingannya Laode Huse sebagaimanan dijelaskan pada bagian diselanjutnya. Proses pemilihan raja Muna Laode Huse yang juga merupakan sepupu sekali dari Laode Rere melalui proses ketiga lembaga tersebut, meskipun sebenarnya ketiga lembaga itu sudah tidak
33
diakui oleh Belanda sejak tahun 1910, namun faktanya pemerintah kerajaan Muna saat itu masih tetap memberlakukannya sampai awal periode raja Muna Laode Rere.
Tidak beberapa lama Laode Rere dilantik oleh Dewan Syarat Muna menjadi raja Muna sudah memperlihatkan perlawanannya terhadap Belanda, yakni pertama menolak korte verklaring yang ditandatangani oleh Belanda dan sultan Buton tanggal 2 Agustus 1918, dan kedua begitu raja Muna Laode Rere selesai dilantik menjadi raja oleh Syarat Muna langsung memberikan pernyataan menolak untuk memberikan tanda mata untuk menunjukkan persahabatan/persaudaraan kepada sultan Buton sebagaimana yang pernah diperlihatkan oleh raja Muna La Posasu kepada adiknya La Kilaponto yang menjadi sultan Buton. Alasannya karena sultan Buton sudah menjadi bagian dari Belanda dan memperlihatkan sikap untuk menempatkan Muna juga sebagai bagiannya.
Tindakan Belanda memerintahkan Syarat Buton untuk mengintervensi kekuasaan Syarat Muna, dengan cara memerintahkan syarat Buton untuk menerbitkan keputusan pengangkatan raja Muna Laode Rere mendapat perlawanan dari raja Muna Laode Rere, karena disadari betul bahwa sultan Buton dipaksa Belanda, mengingat saat itu Buton sudah masuk dalam bagian pemerintah Belanda sesuai perjanjian penundukan yang dibuat Belanda dan Buton.
Secara pemerintahan, awalnya raja Muna memiliki kedudukan yang sejajar dengan sultan Buton, namun setelah lahirnya perjanjian penundukan Buton menjadi bagian dari Hindia belanda, sudah memperlihatkan gejala-gejala intervensi Belanda terhadap raja Muna Laode Rere namun mendapat tantangan dan lebih tegasnya lagi raja Muna Laode Rere tidak mengakui keputusan syarat Buton untuk mengangkat dirinya sebagi raja Muna.
Penunjukan Dewan Syarat Buton mengangkat Laode Rere sebagai raja Muna sebenarnya didasarkan atas korte verklaring tahun 1918. Dengan korte verklaring maka struktur pemerintahan Buton berubah dari bentuk kesultanan menjadi pemerintahan Afdeeling, yaitu Afdeeling Buton dan Laiwoi membawahi diantaranya Onderafdeeling Muna. Padahal korte verklaring yang dibuat oleh Belanda bersama Buton tersebut ditolak Raja Muna Laode Rere karena korte verklaring tersebut jelas merupakan politik adu domba atau politik pecah belah yang dilakukan Belanda terhadap Muna dan Buton atau yang dikenal dengan politik Devide et Impera.
Keputusan Syarat Buton tersebut di atas jika dikaitkan dengan status kerajaan Muna sebenarnya nyata bahwa kesultanan Buton menumpang kekuasaan Belanda untuk mendikte Raja Muna, sehingga secara sepihak mengeluarkan keputusan seakan-akan Raja Muna diangkat atas keputusan Syarat Buton.
Meskipun keputusan Syarat Buton terkait dengan pengangkatan Raja Muna Laode Rere sebagai hasil dari olahan politik adu domba Belanda (devide et impera), namun karena fakta menunjukkan bahwa keputusan tersebut ada. Oleh karena itu untuk dapat memaknai keputusan tersebut perlu dilakukan penjelasan agar masyarakat orang banyak tidak sampai memperoleh informasi yang keliru.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa jika keputusan Syarat Buton mengangkat Raja Muna Laode Rere dan dikaitkan dengan teori ahli hukum dari negeri Belanda yaitu Hans Kalsen dengan teorinya yang
34
sangat terkenal yaitu teori stufenbau, maka jelas bahwa keputusan tersebut tidak efektif karena faktanya sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pengangkatan Laode Rere sebagai Raja Muna dilakukan oleh Syarat Muna melalui pemilihan dari dua orang calon yang berasal dari adat sampuha, yaitu Laode Rere dan Laode Huse. Pemilihan pertama tiga ghoera yaitu Katobu(bukan Katobu sekarang), Lawa dan Kabawo memilih Laode Huse namun Ghoera Tongkuno menolak dan menyuruh supaya dilakukan pemilihan ulang dan dalam bahasa Muna “Pilih Fendua”, dan ternyata pada pemilihan yang kedua Laode Huse terpilih kembali, namun untuk yang ketiga kalinya Ghoera Tongkuno memerintahkan agar pilih fendua atau pilih kembali dan nampaknya tiga ghoera tersebut tidak dapat melawan kekuasaan dari Ghoera Tongkuno yang memiliki hak veto, sehingga pada akhirnya memilih Laode Rere.
Tradisi lisan di Muna menyebutkan bahwa di antara empat Ghoera, Ghoera Tongkuno yang dituakan dan dalam bahasa Muna disebut Oa Ma Mie No Tongkuno, sehingga jika ada keputusan tanpa persetujuan Mie No Tongkuno maka keputusan tersebut merupakan keputusan Bule atau keputusan haram, sehingga tidak diakui keberadaanya.
Sejak awal sudah dijelaskan bahwa kekuasaan dinasti kerajaan Muna meliputi juga sebagian besar wilayah pulau Buton. Sejarah mengenai kekuasaan raja Muna dapat dibuktikan dari mulai kekuasaan raja Muna ke-7 La Kilaponto yang juga membawahi kesultanan Buton selama 46 tahun dan sampai kepada keturunannya yang berkuasa di kesultanan Buton, menunjukkan bahwa kesultanan Buton menjadi bagian dari kerajaan Muna. Dan sebaliknya pengakuan dari kesultanan Buton bahwa kerajaan Muna sebagai bharatanya atau jajahannya tidak sesuai fakta sejarah dan tanpa didukung dengan bukti (lihat : J. Couvreur hlm 25).
Raja Muna ke-7 La Kilaponto adalah anak dari raja Muna ke-6 Sugi Manuru. Cerita mengenai raja Muna berkuasa begitu lama menjadi sultan Buton nampaknya banyak penulis kurang melihatnya, sehingga dipermukaan yang nampak ialah fatamorgana kekuasaan sultan Buton terhadap Muna. Pada akhirnya menimbulkan persoalan sejarah sampai saat sekarang, karena penulis sejarah Buton selalu menempatkan kerajaan Muna dijadikan sebagai daerah taklukan pemerintah Buton atau bharata dari Buton. Hal ini terjadi karena Buton mengartikan bharata sebagai daerah taklukan atau daerah jajahan, meskipun faktanya Buton tidak pernah berperang dan menguasai, apalagi menjajah kerajaan Muna, tapi kalau Buton bekerja sama dengan penjajahan Belanda untuk menguasai Muna ada benarnya, namun pemerintah dinasti kerajaan Muna mengadakan perlawanan atau menolak setiap keputusan sultan Buton yang menumpang kekuasaan Belanda. Padahal pengertian bharata menurut sejarawan dari Universitas Halu Oleo, La Niampe ialah wilayah.
Menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya “ Memahami Ilmu Politik” ( hlm 19), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wilayah tertentu ialah unit politik, seperti bangsa-bangsa (nation-state), propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Kongkritnya, ada keputusan politik yang menyangkut dan mempengaruhi seluruh bangsa-bangsa, yakni keputusan yang dibuat oleh pemerintah nasional. Ada pula keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi hanya suatu propinsi, yakni keputusan yang dibuat pemerintah daerah/propinsi. Demikian seterusnya sampai dengan keputusan desa.
35
Selanjutnya, Raja Muna ke-7 dan juga merangkap sebagai Sultan Buton ke-1 yaitu La Kilaponto Gelar Murhum, pernah mengatakan bahwa Saya sekarang memimpin dua kerajaan besar, yakni kerajaan Muna dan kesultanan Buton. Pernyataan dari raja Muna merangkap sultan Buton La Kilaponto menunjukkan bahwa beliau mempunyai keputusan yang mempengaruhi dua wilayah, yakni keputusan sebagai raja Muna dan sebagai sultan Buton.
Jika pengertian wilayah sebagaimana dijelaskan di atas dan dikaitkan dengan penjelasan raja Muna merangkap sultan Buton, yakni La Kilaponto tersebut, maka yang dimaksud dengan bharata sebenarnya ialah wilayah. Wilayah kekuasaan raja Muna La Kilaponto termasuk wilayah kesultanan Buton.
Hal ini karena Raja Muna ke-7 La Kilaponto merangkap menjadi sultan Buton ke-1. Dan beliau ialah anak dari raja Muna ke-6 Sugi Manuru. Disamping La Kilaponto raja Muna Sugi Manru juga mempunyai anak bernama La Posasu sebagai raja Muna ke-8. Namun sebelumnya, kedua raja Muna tersebut sewaktu ayahnya Sugi Manuru menjadi raja Muna ke-6 telah ditugaskan masing-masing untuk wilayah Muna Selatan dan Barat diberikan kekuasaan kepada La Kilaponto dan untuk wilayah Muna Utara dan Timur sampai di Kulinsusu diberikan kekuasaan kepada La Posasu.
Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kesultanan Buton sebenarnya tidak berdaulat sebagai pemerintahan kesultanan karena kekuasaannya berada dalam kekuasaan raja Muna ke-7 La Kilaponto, meskipun pada akhirnya jabatan La Kilaponto sebagai raja Muna sudah diserahkan kepada kakaknya yaitu La Posasu, namun dinasti kerajaan Muna bergeser menjadi penguasa di wilayah kesultanan Buton selama 46 tahun dan selanjutnya diturunkan lagi kepada anak-anaknya. Hal ini dibenarkan oleh Paul Conn, sebagaimana dikutip Ramlan Surbakti dalam buku yang sama (hlm 114), peristiwa peralihan kewenangan dapat dilalui dengan tiga cara, antara lain yakni secara turun temurun (Sampuha)
Peristiwa sejarah yang sangat penting tersebut di atas telah dibelohkan pihak kesultanan Buton, sehingga melahirkan sejarah baru dalam lingkungan pemerintah Buton menempatkan kerajaan Muna sebagai bharata. Dan dalam versi masyarakat Buton bharata ialah daerah taklukan atau jajahan, berarti kerajaan Muna adalah merupakan daerah taklukan atau jajahan dari kerajaan Buton. Padahal berdasarkan sejarah sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya dan menurut para peneliti tentang sejarah Buton dan Muna tidak ditemukan satu bukti pun yang memperkuat kebenaran sejarah baru yang di buat oleh penguasa Buton tersebut. Hal ini lah yang membuktikan bahwa pengungkapan sejarah Buton tidak sesuai fakta sejarah.
Selanjutnya banyak bukti sejarah terkait dengan sikap sultan Buton, sebagai contoh yaitu yang terkait dengan sumpahnya sewaktu melindungi pelarian raja Bone Arung Palaka. Sultan Buton saat itu berada dalam dilema antara kebenaran dan ketakutan terhadap Belanda karena harus melindungi sekutu Belanda yaitu raja Bone Arung Palaka yang bersembunyi di Buton karena dikejar oleh raja Goa. Dan demi menjaga hubungan baiknya dengan Belanda, sultan Buton berani meninggalkan kebenaran atau berbuat tidak jujur dengan bersumpah.
36
Berdasarkan peristiwa tersebut di atas nampak bahwa sultan Buton memperlihatkan sikap ketidakberanian untuk mempertahankan kebenaran dengan cara bertanggungjawab atas tindakannya melindungi atau menyelamatkan nyawa orang dari bahaya. Tangggungjawab yang dimaksud ialah harusnya dengan tegas mengatakan bahwa orang yang anda cari tidak ada disini dan jika tetap memaksa wajib hukumnya dilawan apapun resikonya. Bukan dengan cara bersumpa mengorbankan tanah dan rakyat Buton.
Di era Pemerintah Hindia Belanda, khusus wilayah Buton dikuasai oleh Belanda sejak tahun 1613 sampai Indonesia merdeka. Status wilayah Buton menjadi bagian dari pemerintahan jajahan Belanda sesuai dengan perjanjian yang dibuat Sultan Buton dan Pemerintah Jajahan Belanda isinya ialah pengakuan Sultan Buton bahwa kesultanan Buton sebagai bagian dari pemerintah jajahan Belanda. Hal ini jelas membuktikan bahwa secara ketatanegaraan Sultan Buton bukan lagi pemerintahan kesultanan yang berdaulat sebagaimana layaknya sebuah negara
Menurut M.Farid W. Makkulau dalam bukunya Sejarah Kekaraengan di Pangkep (hal:80), dan dikaitkan dengan status Pemerintahan kesultanan Buton sejak berada dalam kekuasaan pemerintah jajahan Belanda, maka sejak saat itu kedudukan Sultan Buton diibaratkan sebagai Sultan Tanpa Mahkota (Onttroonde Vorsten). Artinya meskipun seorang Sultan itu membawahi suatu wilayah dan begitu dihormati oleh rakyatnya, namun penguasa yang sesungguhnya adalah Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Buton meskipun dipilih dan diangkat oleh Dewan Syarat Buton, namun tetap mereka yang terpilih dan terangkat itu harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Hindia Belanda.
Sedangkan berdasarkan fakta sejarah wilayah dinasti kerajaan Muna saat itu tetap sebagai kerajaan yang berkuasa penuh dan pengangkatan raja dilakukan oleh Dewan Syarat Muna tanpa harus mengikuti kemauan dari pemerintah Belanda. Pemerintah jajahan Belanda mulai menancapkan kakinya diwilayah kerajaan Muna pada tahun 1906 dimasa raja Laode Ahmmad Makutubu. Dan sejak saat ini korte verklaring yang ditandatangani Sultan Buton Laode Muhammad Asikin dan wakil pemerintah jajahan Belanda Residen Bugman atau perjanjian tersebut dikenal dengan korte varklaring tanggal 2 Agustus 1918 diberlakukan di Muna. Dalam korte verklaring tersebut kerajaan Muna didudukan sebagai Onderafdeeling dan berada dibawah Afdeeling Buton dan Laiwoi. Perlu diketahui bahwa struktur yang berlaku berdasarkan korte verklaring ialah struktur pemerintahan jajahan Belanda, dimana saat itu Sulawesi Tenggara masuk atau berada dalam kekuasaan Keresidenan Sulawesi Selatan dan daerah taklukannya atau Gewestelijk Bestuur (Celebes en Onderhoorigheden) berkedudukan di Makassar dan Jabatan Residen ialah orang Belanda. Gewestelijk Bestur membawahi Afdeeling dan untuk Afdeeling Buton dan Laiwoi berkedudukan di Bau-Bau dan pejabatnya disebut Assistent Residen yang dijabat orang Belanda. Dan Afdeeling membawahi Onderafdeeling, diantaranya Onderafdeeling Muna dipimpin oleh Kontrolir, juga orang Belanda.
Kedudukan Buton sebagai Afdeeling sering dimanfaatkan oleh Sultan Buton untuk mengadakan rapat dan mengundang para raja-raja yang berada dalam Onderafdeeling dengan mengatasnamakan Afdeeling dan tentu hal ini sepengetahuan Asisten Residen Afdeeling Buton dan Laiwoi. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk melakukan praktek devide et imperanya. Ketika ada rapat di Afdeeling
37
Buton dan Laiwoi di Bau-bau yang dihadiri oleh para raja dari Onderafdeeling dan Afdeeling Buton dan Laiwoi, Buton dalam keputusannya menempatkan Muna sebagai daerah bharatanya atau daerah otonom dibawah kekuasaan Buton.
Menurut La Kimi Batoa dalam bukunya Sejarah Kerajaan Daerah Muna (hlm 51-52), menjelaskan bahwa Raja Muna Laode Rere menolak sebutan Muna sebagai bharata Buton, dan semenjak Laode Rere menjadi raja Muna menampakan permusuhan dengan sultan dan Belanda, sehingga Belanda menganggap Laode Rere tidak cakap dalam menjalankan pemerintahan. Dan lebih lanjut menurut La Kimi Batoa, bahwa raja Muna Laode Rere bersama anggota Dewan Kerajaan Muna bertolak ke Makassar maksudnya untuk menghadap kepada Gubernur( orang Belanda) untuk mempertanyakan tindakan Buton menjadikan Muna dibawah kekuasaannya. Namun rombongan raja Muna tersebut sebelum tiba di Makassar, Sultan Buton terlebih dahulu mengirim kawat kepada Gubernur isinya melaporkan bahwa mereka itu, maksudnya rombongan raja Muna itu adalah kaum pemberontak yang melawan Belanda di Muna. Begitu Belanda mendapat laporan dari Buton bahwa raja Muna sebagai pemberontak, mereka langsung dipecat di Makassar sebagai raja Muna. Tindakan Sultan Buton melaporkan raja Muna sebagai pemberontak tersebut sebagai bukti bahwa Sultan Buton merupakan bagian dari pemerintah jajahan Belanda.
Pertanyaan yang timbul dari pemecatatan raja Muna Laode Rere ialah, “ Mengapa pemerintahan penjajahan Belanda yang pecat Laode Rere sebagai Raja ?, bukan Dewan Syarat Muna“.
Semenjak Belanda resmi menancapkan kakinya di Indonesia, Ratu Belanda berpendapat bahwa semua raja-raja di Indonesia tunduk sama Ratu Belanda. Dan dengan masuknya Belanda di Muna pada tahun 1906 yang pertama dilakukan Belanda di Muna adalah pembubaran Dewan Syarat Muna yaitu pada tahun 1910 dan sebutan Ghoera diganti dengan Distrik. Konsekwensinya semenjak itu pula intervensi Belanda di Muna sudah dimulai. Karena Belanda lebih dahulu menancapkan kakinya di Buton maka tentu banyak informasi yang diperoleh Belanda tentang Raja Muna.
Dalam sejarah kerajaan, kerajaan Muna konsisten menentang yang namanya penjajahan. Oleh karena itu semenjak Sultan Buton bekerja sama dengan Belanda dan menjadi bagian dari pemerintah Belanda yaitu mulai tahun 1613, raja Muna sudah mewaspadai gerak gerik saudaranya ini. Mengingat jauh sebelumnya, yaitu sewaktu Raja Muna La Kilaponto selesai dilantik untuk merangkap menjadi Sultan Buton ke-1, mengatakan bahwa kedepan Muna akan dibuat oleh saudaranya seperti Kulincucu dipimpin seorang Lakina dan Kaledupa juga dipimpin Lakina (Lihat : La Niampe dan Laode Syukur hlm 83).
Selanjutnya, juga terdapat pandangan yang menjelaskan bahwa raja Muna Laode Rere dipecat sebagai raja oleh sultan Buton dan surat pemecatatannya dalam bahasa adat disebut Kaleleuno Kamba artinya sudah lepas jabatannya.
Jika pendapat tersebut di atas dan dikaitkan dengan sejarah Muna sebagaimana yang ditulis oleh J. Couvreur dan La Kimi Batoa serta dilihat dari silsilah dinasti raja Muna dan penjelasan dari Prof Mahadi (hlm 38) serta penjelasan dari M. Farid W. Makalau (hlm 80), maka dapat dipastikan bahwa pendapat tersebut tidak sesuai fakta sejarah dan kurang mengerti mengenai struktur pemerintahan di
38
pemerintahan Belanda atau sengaja hanya ingin untuk merendahkan kedaulatan kedinastian kerajaan Muna atau menambah kontribusi penting mitos tentang kekuasaan sultan Buton tehadap raja Muna
Pemerintahan Otonom bukan merupakan pemerintahan kesultanan, akan tetapi sebagai bagian atau otonomi yang diberikan kepada daerah jajahan Belanda yang berada di daerah, mengingat system pemerintahan sentralisasi yang dijalankan Belanda sebelumnya nampak tidak mampu untuk mengawasi daerah-daerah jajahannya, maka dibentuklah otonomi daerah dengan pemerintahan Swapraja. Oleh karena itu dalam pemerintahan jajahan Belanda di Buton, sesuai dengan kesepakatannya dengan Belanda yaitu menerima menjadi bagian dari pemerintah Belanda, maka keputusan Otonom Buton itu ialah keputusan sebagai manivestasi dari pemerintahan Belanda. Dan Sultan Buton saat itu hanya sebagai “Onttroonde Varsten” atau Sultan tanpa Mahkota
Bagaimanapun dinasti kerajaan Muna mulai dari raja Baidulzaman atau La Eli sampai raja Muna Laode Rere gelar Arowuna diakui eksistensinya sebagai kerajaan besar yang sejajar dengan kerajaan lain yang tergolong dalam 19 lingkungan adat di Indonesia sebagaimana hasil penelitian Guru Besar Universitas Leiden yang juga dikenal sebagai Bapak Hukum Adat yakni, Cornelis van Vollenhoven (lihat : Ter Haar hlm 301).
Dalam 19 lingkungan adat di Indonesia kerajaan Muna masuk salah satu diantaranya dan dikelompokan dalam wilayah Sulawesi Selatan. Dan sampai abad ke-19, kerajaan-kerajaan yang berada dalam wilayah Sulawesi Selatan telah dianggap merdeka baik oleh para pejabat kehakiman Belanda setempat maupun di Batavia. Namun karena mitos yang dibangun Speelman dengan menambah Sulawesi Selatan ke dalam Negara Hindia Belanda menjadi seakan-akan Sulawesi Selatan dibawah kekuasaan VOC. (lihat: G.J. Resink hlm 142)
Adapun fakta tentang keraguan Raja La Kilaponto terhadap Muna sebagaimana dijelaskan di atas nampaknya terjadi, meskipun baru hanya bersifat visi namun dapat membuat sejarah seakan-akan Muna menjadi bagian dari pemerintahan kesultanan Buton. Hal-hal tersebut di atas dapat terjadi karena tidak terlepas dari sikap sebagian Sultan Buton yang tidak melihat bahwa kebijakan Belanda yang diterapkan di jajahannya tidak lain semata-mata hanya untuk kepentingan Belanda, sehingga untuk memudahkan tujuan bisa tercapai maka jalan yang dapat dilakukan yaitu dengan politik “ devide et impera “ dan politik ini berhasil dipraktekannya dan sebagai contoh, Belanda menerima laporan dari Sultan Buton bahwa Muna sebagai bharatanya, sehingga semua terkait dengan Muna Belanda menugaskan kepada Buton, dan Buton menjalankan perintah dan bertindak atas nama Belanda. Dan contoh lain yang dilakukan kesultanan Buton yaitu mengeluarkan keputusan Dewan Syarat Buton atas perintah pemerintah Belanda, melalui keputusan Syarat Buton tanggal 29 September 1926 No.67 untuk mengangkat Laode Rere dengan gelar asli Raja Muna, bukan sebagai lakina Muna (lihat : J. Couvreur hlm 18).
Pertanyaan yang muncul yaitu, mengapa Laode Rere tidak diberi gelar jabatan Lakina Muna. Alasannya karena, pertama pengangkatannya dilakukan sebelum keluarnya keputusan pemberlakuan jabatan lakina Muna tahun 1927, kedua Laode Rere adalah Raja Muna yang dipilih oleh dewan syarat Muna dari dinasti kerajaan Muna.
39
Selanjutnya menurut filosuf paling berpengaruh di dunia Barat yaitu Aristoteles dalam bukunya Politik atau La Politica, mengatakan bahwa dinasti itu sama dengan kekuasaan dari keluarga yang sangat berkuasa dan saat itu keturunan Laode Rere sebagai pemegang kekuasaan yang sangat berkuasa saat itu dan sebagai dinasti terakhir kerajaan Muna.
Dokumen pengangkatan raja Muna Laode Rere melalui keputusan Dewan Syarat Buton dijadikan sebagai dokumen pemerintahan kesultanan Buton, padahal sebenarnya tidak pernah terjadi pengangakatan Raja Muna Laode Rere dengan keputusan Dewan Syarat Buton meskipun dewan Syarat Muna telah dibubarkan oleh Belanda, akan tetapi dalam prakteknya Dewan Syarat Muna tetap aktif.
Cara yang dilakukan oleh sultan Buton tersebut jika dikaitkan dengan penjelasan J. Couvreur (lihat hlm 23) menunjukkan bahwa dokumen yang ada di Buton tentang pengangkatan raja Muna Laode Rere sebagai raja Muna sebenarnya tidak benar karena dalam sejarah menurut J. Couvreur sering terjadi pernyataan atau sikap seakan-akan telah terjadi sesuatu peristiwa, namun sebenarnya tidak terjadi.
Dalam sejarah, sebenarnya Belanda tidak memberhentikan Laode Rere sebagai raja Muna karena yang berhak memberhentikan ialah dewan syarat Muna, namun yang dilakukan Belanda sebenarnya membubarkan system dinasti kerajaan Muna agar memudahkan mengendalikan pemerintahan di Muna. Buktinya setelah raja Muna Laode Rere berakhir system pemerintahan di Muna sudah bukan lagi kerajaan akan tetapi sudah bergeser menjadi pemerintahan Lakina Muna setingkat Lakina Kaledupa, Lakina Kulicucu. Dan Pemimpinnya setelah berakhirnya raja Muna Laode Rere tidak lagi sebagai raja, namun sebagai Lakina Muna sesuai keputusan pemerintah otonom tanggal 30 September 1927 No. 11
Selanjutnya menurut penuturan dari anak pertama raja Muna Laode Rere, yaitu Laode Badia Rere bahwa Sultan Buton pernah mempersoalkan kepada Belanda tentang terpilihnya Raja Muna Laode BulaE (Sangia Laghada) dan Laode Rere karena menurutnya, Laode BulaEng dan Laode Rere bukan orang Muna akan tetapi berasal dari Bugis Makassar, namun oleh Dewan Syarat Muna ketika itu berpendapat bahwa meskipun ketiganya berasal dari Bugis-Makassar namun karena keturunan merekalah yang menjadi Raja Muna secara turun temurun (dinasti) atau dalam bahasa Muna disebut dengan Sampuhando dan bahkan sistem dinasti raja Muna sampai menjadi Sultan Buton.
Demikian pula ketika itu sebagian masyarakat Muna tidak menerima Laode Rere menjadi raja Muna karena menurutnya, raja Muna Laode Rere bukan orang Muna yaitu berasal dari Bugis Makassar, akan tetapi oleh Dewan Syarat Muna ketika itu juga berpendapat yang sama, bahwa meskipun berasal dari Bugis-Makassar namun karena keturunan Laode Rere yang pernah menjadi raja Muna sebelumnya. Atas pertimbangan tersebut, maka Belanda tidak keberatan atas terpilihnyaLaode Rere sebagai raja Muna.
Jika dilihat dari perjalanan sejarah hubungan sultan Buton dan raja Muna di masa pemerintahan kerajaan Muna dipimpin oleh Laode Ahmat Makutubu, nampaknya sultan Buton merasa telah dapat mengendalikan raja Muna karena raja Muna Laode Ahmad Makutubu bersedia menerima korte
40
verklaring tanggal 2 Agustus 1918 yang berarti bahwa raja Muna berada dibawah kekuasaan Swapraja Buton atau disebut sebagai onderafdeeling dari Afdeeling Buton.
Dengan diterimanya korte verklaring tersebut oleh raja Muna Laode Ahmad Makutubu, sultan Buton saat itu beranggapan bahwa raja Muna selanjutnya akan sama menerima korte verklaring tersebut, sehingga pada saat Laode Rere terpilih menjadi raja Muna, syarat Buton segera mengeluarkan keputusan pengangkatan Laode Rere sebagai raja Muna, namun Dewan Syarat Muna keberatan dan menolak keputusan syarat Buton tersebut karena menurut Dewan Syarat Muna saat itu raja Muna tidak berada dibawah kekuasaan sultan Buton.
Selanjutnya pengangkatan Laode Dika sebagai Lakina Muna meskipun dilakukan oleh Kepala Swapraja Buton, akan tetapi tetap dilantik oleh Dewan Syarat Muna. Perubahan status kerajaan Muna menjadi lakina Muna tidak terlepas dari upaya-upaya penjajah Belanda untuk memperuncing perselisihan Muna dan Buton. Dengan jabatan lakina berarti Muna telah turun status dari kerajaan menjadi lakina dan jabatan lakina versi Buton disederajatkan dengan Lakina Kaledupa, Lakina Kulincucu, dan Kepulauan Tukang Besi.
Setelah beberapa bulan Laode Rere menjadi raja Muna, jabatan ghoera yang dipimpin seorang Dhesi diganti dengan distrik dipimpin oleh kepala Distrik, meskipun sebenarnya perubahan ini harusnya telah dimulai sejak tahun 1910.
Setelah penggantian wilayah ghoera menjadi distrik, Raja Muna Laode Rere menuntut pengembalian daratan Muna yang diambil Buton sewaktu La Kilaponto menjadi raja Wolio. Dan disepakati untuk diberikan penggantinya yaitu dua distrik yang ada di daratan Buton yaitu distrik Wakorumba dan distrik Kulinsusu, sehingga Muna bertambah dua dan menjadi enam wilayah, sekaligus untuk memperjelas batas-batas lautan antara pulau Muna dan pulau Buton, namun realisasinya setelah raja Muna Laode Rere tidak lagi menjadi raja.
Adapun mengenai Tiworo ketika itu dipersengketakan antara raja Muna Laode Rere dan Sultan Buton Laode Hamidi, namun tidak ada dokumen tentang penyelesaiaan hal tersebut. Entah bagaimana ceritanya yang jelas Tiworo sebenarnya sudah masuk wilayah Muna dimasa pemerintahan Kapita Waode Kadingke dan sekarang kenyataannya menjadi wilayah Muna.
Dalam dokumen kesultanan Buton jabatan Waode Kadingke adalah Sapati Toworo, penyebutan Sapati Tiworo dimaksud merupakan strategi politik Belanda agar Tiworo menjadi bagian dari kesultanan Buton. Padahal Tiworo yang berada dalam daratan Muna merupakan wilayah kekuasaan raja Muna dan sebagai pejabat yang ditempatkan oleh raja Muna ialah Waode Kadingke sebagai Kapita.
Menurut penjelasan dari anak perempuan raja Muna Laode Rere, yaitu Waode Mohia bahwa semenjak jabatan lakina diterima oleh Laode Dika, dengan lantang para pejabat kesultanan Buton menyuarakan bahwa “ O Wuna No Towulambe Mo “, artinya bahwa Muna telah tawar atau sudah tidak memiliki rasa manis karena towulambe dalam bahasa Muna ialah pohon tebu yang tidak memiliki rasa manis alias tawar. Pengertian towulambe jika diartikan dalam bahasa politik, yaitu
41
bahwa dinasti kerjaan Muna sudah hilang kekuasaannya. Dan semenjak Laode Dika menerima jabatan Lakina Muna, Buton menempatkan Muna dalam keprotokoleran kesultanan Buton sejajar dengan Sapati atau sama dengan kepala Distrik di Buton dan Lakina Muna mempunyai kewajiban untuk menyetorkan upeti kepada Sultan setiap tahunnya.
Oleh karena alasan ini yang dijadikan sebagai alasan mendudukan Kerajaan Muna sebagai bharatanya Kesultanan Buton. Tentu hal ini merupakan pandangan yang keliru karena status Muna menjadi lakina sudah dijelaskan sebelumnya bahwa karena politik devide et impera dari Belanda dan dimanfaatkan oleh Buton. Laode Dika meskipun diangkat sebagai lakina Muna, namun yang melantik ialah dewan syarat Muna dan begitu berakhir diberi gelar Komasigino.
Berdasarkan sejarah yang lebih tepat didudukan sebagai bharata sebenarnya adalah kesultanan Buton karena sesuai fakta. Fakta pertama, Raja La Mulae secara resmi menyerahkan wilayah Buton kepada Raja Muna ke-7 La Kilaponto karena tidak sanggup menghadapi musuh-musuhnya, seperti ancaman dari La Bolontio. Dan raja Muna ke-7 ini yang berhasil menyingkirkan musuh-musuh Buton diantaranya La Bolontio, sehingga karena keberhasilannya maka Raja La Mulae menyerahkan wilayahnya kepada raja Muna La Kilaponto dan setelah beberapa lama kemudian Islam masuk di Buton, sehingga didirikan kesultanan dan Sultan Buton ke-1 La Kilaponto adalah juga sebagai raja Muna ke-7 dan berkuasa di kesultanan Buton selama 46 tahun.
Fakta kedua, kesultanan Buton menurut Susanto Zuhdi dalam bukunya Sejarah Buton yang terabaikan Labu Rope Labu Wana, menjelaskan bahwa saat itu Buton berada dalam keadaan ketidakmandirian karena sangat tergantung dari pemerintah Belanda, sehingga bagi orang Ternate dan Gowa mendudukan Buton sebagai budaknya.
Fakta ketiga, penduduk Buton sebagian besar adalah orang Muna. Hal ini dapat dibuktikan dari bahasa yang digunakan orang Buton ialah bahasa Muna, meskipun dengan dialek yang berbeda namun mempunyai arti yang sama dan menurut Bapak Hukum Adat Hindia Belanda, Prof Ter Haar semasa hidupnya beliau banyak menfokuskan untuk mempelajari Hukum Adat Indonesia, sehingga dalam bukunya “ Azas-azas dan Susunan Hukum Adat “ halaman 301 menjelaskan bahwa secara tersirat Buton masuk suku Muna.
Fakta keempat, ekonomi Buton ditopan dari Muna melalui bantuan berupa sebagian hasil pajak yang diterima di Muna dibawah ke Buton karena Buton saat itu sangat miskin dan hanya yang dapat dilakukan menjual orang atau budak (lihat :Susanto Zuhdi :45). Pemberian bantuan yang bersumber dari pajak penghasilan orang Muna diberikan karena ada kesepakatan saling membantu antara sultan Buton Lakilponto dan kakaknya raja Muna Laposasu. Namun dikemudian hari pemberian bantuan tersebut oleh orang Buton diartikan sebagai upeti raja Muna kepada sultan Buton (pemutarbalikan fakta sejarah).
Fakta kelima, diketahui bahwa Buton berada dalam lingkungan hukum adat Muna
Penempatan Buton dalam lingkungan hukum adat Muna karena dalam pembagian wilayah hukum adat di Indonesia menjadi 19 (sembilan belas) lingkungan hukum adat Indonesia, Buton tidak
42
termasuk. Adapun Sembilanbelas lingkungan hukum adat tersebut, antara lain wilayah hukum adat di Sulawesi dibagi dua yaitu Sulawesi Selatan, terdiri dari orang Bugis, orang Bone, orang Goa, orang Laikang, orang Ponre, orang Mandar, orang Makassar, orang Selayar, orang Muna dan Tanah Toraja terdiri dari Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Baree, Toraja Barat, sigi, Kaili Tawalai, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kep. Banggai.
Jika pendapat Prof. Cornelis van Vollenhoven tersebut di atas dan dikaitkan dengan karakteristik dari aspek keturunan, kemasyarakatan dan Budaya sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka sejarah menunjukkan bahwa Buton masuk dalam lingkungan hukum adat Muna. Namun setelah penjajahan Belanda masuk di Buton tahun 1663, perlahan-lahan dan sampai pada akhirnya kesultanan Buton masuk dalam perangkap politik Belanda yang terkenal yaitu “Politik devide et impera”, sehingga antara Buton dan Muna menjadi kehilangan hubungan persaudaraan. Dan lebih jauh lagi pengaruh dari politik Belanda tersebut ialah justru berbalik menempatkan kerajaan Muna sebagai bagian dari kesultanan Buton dan hal ini terjadi dengan memaksakan kepada raja Muna Laode Ahmad Makutubu untuk menerima perjanjian antara Buton dengan Belanda pada tanggal 2 Agusutus 1918 atau dikenal dengan “Korte verklaring”. Dan semenjak saat itu kerajaan Muna seakan-akan berada dalam kekuasaan kesultanan Buton. Padahal sebenarnya, bahwa Muna berada dalam kekusaaan penjajahan Belanda yaitu merupakan Onderafdeling dari Afdeling Buton dan Laiwoi.
Sebelum pemerintahan penjajahan Belanda masuk di daratan Kerajaan Muna telah terbangun suatu sistem pemerintahan kerajaan yang dijalankan secara turun temurun atau merupakan dinasti kerajaan dan mempunyai hak mewaris, sehingga yang menjadi Raja kala itu adalah secara otomatis diambil dari keturunan Raja dan diantara keturunan Raja dipilih oleh Dewan Syarat Muna dengan memperhatikan hasil penilaian atau pengamatan secara spritual yang dilakukan oleh Dewan Syarat Muna.
Mengenai sistem pemerintahan dinasti kerajaan Muna jika dikaitkan dengan riwayat keberadaan Pulau Muna dilingkupi dengan kisah-kisah yang bersifat mistis seperti telah disampaikan diatas bahwa adanya pulau Muna terjadi melalui sebuah proses yang tidak lazim, keluar dari kaidah-kaidah ilmu geografi dan geologis yang dianut manusia modern dan sulit diterima nalar. Kisah-kisah tersebut diwariskan turun temurun dan diterima oleh generasi berikutnya tanpa tanya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa membincangkan tentang sistem pemerintahan kerajaan Muna adalah kurang menarik jika kita mengabaikan keberadaan dan asal mula pulau Muna itu sendiri sebagai daratan bercokolnya kerajaan. Ada 3 hal pokok menarik yang menjadi sandaran lahirnya kerajaan di Muna dimana satu sama lainnya merupakan sebuah rangkaian sebab musabab saling menguatkan dan berujung pada diri manusia yakni asal muasal Pulau Muna, raja Muna itu sendiri sebagai sentral kejadian dari Kerajaan Muna.
Seseorang yang akan diangkat oleh Syarat Muna sebagai raja didasarkan pada kedalaman pengetahuannya tentang Allah Swt, kealimannya dan kekuatan bathinnya baru setelah itu ditinjau asal usulnya. Hal ini sangat penting mengingat kedudukan seorang raja adalah sebagai Wakil Tuhan (Tuhan yang Nyata) dimuka bumi, pemegang amanah, pengatur kehidupan manusia dan pemutus segala perkara dan persoalan kemasyarakatan.
43
Sebagai contoh ketika Dewan Syarat Muna mencari pengganti raja Muna Laode Saete, Dewan Syarat sudah mendapatkan petunjuk bahwa sebagai pengganti raja Muna Laode Saete adalah anaknya, yaitu Laode BulaE. Padahal saat itu Laode BulaE masih tergolong anak-anak alias belum dewasa, namun karena berdasarkan hasil penelitian secara spritual yang dilakukan Dewan Syarat Muna, bahwa Laode BulaE yang tepat memangku raja Muna menggantikan ayahnya Laode Saete. Dan berhubung beliau belum dewasa, maka Dewan Syarat mengangkat Pelaksana Tugas Raja atau Raja Pengganti (Solewata Raja) yaitu Kapita Lakologou Laode Tumawo sampai menunggu Laode BulaE dewasa.
Dilingkungan masyarakat Muna dewasa ini banyak yang tidak mengetahui bahwa sistem pemerintahan kerajaan Muna adalah sistem dinasti, hal ini disebabkan banyak penulis sejarah nampaknya sengaja atau tidak sengaja, tapi yang jelas tidak menyampaikan kepada masyarakat melalui karyanya tentang eksistensi dinasti kerajaan Muna, sehingga dapat mengaburkan sejarah Muna yang sesungguhnya. Pemerintahan kerajaan dengan sistem dinasti rajanya diangkat secara turun temurun dan berasal dari keturunan raja. Dan di Indonesia pada umumnya sistem ini telah dihapuskan, kecuali Raja Jogyakarta.
Hal tersebut sejalan dengan penjelasan seorang sejarawan dari Paris yaitu Prof. Denys Lombard, Guru Besar dibidang Sejarah Asia Tenggara dalam buku I Nusa Jawa Silang Budaya (hlm:18), beliau menjelaskan bahwa sistem kerajaan dinasti, kecuali Raja Yogyakarta berakhir sampai menjelang Perang Pasifik yaitu pada tahun 1942, meskipun untuk kerajaan Muna berakhir jauh sebelum menjelang Perang Pasifik, yaitu pada tahun 1928.
Sistem pemerintahan dinasti di Kerajaan Muna jika dikaitkan dengan silsilah dinasti kerajaan menunjukkan bahwa masa pemerintahan dinasti Raja Muna mulai dari Raja Muna La Eli sampai Raja Muna Laode BulaE, kerajaan Muna merupakan kerajaan yang berdaulat penuh karena ketika itu pemerintah Belanda belum masuk di Muna. Belanda masuk di Muna pada tahun 1906 dan raja saat itu adalah Laode Ahmad Makutubu, sedangkan Belanda masuk di Buton pada tanggal 5 Januari tahun 1613 dan sultan Buton saat itu adalah La Elangi Dayanus HIS cucu raja Muna La Kilaponto.

Iklan

Silakan berkomentar dengan santun

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SOWITE : " Hansuru hansuru badha, sumano kono hansuru liwu, Hansuru hansuru ana liwu, sumano kono hansuru adhati- Hansuru hansuru ana adhati, sumano tangka agama "