C. Tanah Muna Tanah Berkah


C. Tanah Muna Tanah Berkah

Dalam buku ini juga diuraikan mengenai kebenaran tentang terjadinya Pulau Muna yang merupakan suatu keniscayaan dan sangat sesuai dengan prinsip-prinsip “Pengetahuan Diri” yang menjadi pegangan orang Muna sebagai ilmu keselamatan dunia dan akhirat. Inti dari kisah kejadian Pulau Muna diyakini sama persis dengan kejadian manusia dalam rahim ibu bahwa pulau Muna adalah plasenta dari janin. Plasentalah yang menyuplai semua kebutuhan janin sehingga janin dapat tumbuh dan hidup, sampai tiba waktunya kelahiran. Boleh jadi dari sinilah kemudian orang Muna menyatakan kemakmuran Tanah Muna itu dalam bahasa Muna disebut dengan “Kabarakatino Witeno Wuna”. Pada zaman dahulu hingga Muna berubah menjadi Kabupaten, pernah menjadi lumbung pangan bagi Buton dan Kendari ibu kota Propinsi Sulawesi Tenggara, meskipun jika dilihat struktur tanahnya sama dengan pulau Buton.
Gugus Pulau Muna jika diamati sungguh-sungguh bersamaan dengan kita mengamati Pulau Buton yang berhimpit disampingnya akan nampak dua wujud unik bahwa Pulau Buton bagaikan janin dalam rahim sedangkan Pulau Muna adalah plasentanya (kakak atau ari-ari). Hal ini sebenarnya tidak aneh mengingat sejarah tercipta dan terbentuknya kedua pulau ini diselimuti oleh kisah-kisah mistis. Plasenta dikenal sebagai pemberi kehidupan terhadap janin, memberi makan dan minum bahkan plasentalah yang menjadi sahabat karib sang jabang bayi.
Dalam faham yang dianut oleh orang Muna dan Buton, plasenta disebut kaka atau “isano” yang tidak hanya berfungsi sebagai pemberi makan dan minum terhadap jabang bayi bahkan lebih jauh dari itu plasenta (baca: kaka / isa) adalah pelindung dari berbagai mara bahaya, menggembirakan dikala sedih, kawan karib selama-lamanya hingga si bayi lahir kedunia dan meninggal dikemudian hari. Boleh jadi dari sinilah kemudian Tanah Muna disimbolkan dengan Tanah yang Berkat (kabaraktino witeno Wuna) dan dari situ pulalah orang menarik salah satu kesimpulan bahwa Negeri Muna adalah Kakak dan Negeri Buton adalah Adik yang perlu dilindungi.
Keberkatan Tanah Muna ditandai pula dengan keberkatan manusianya. Sejarah membuktikan bahwa para pemangku kekuasaan pada kedua negeri Batni wal Munajat (Buton dan Muna) memiliki hubungan darah dan pengetahuan spiritual yang kental antara keduanya yang tak dapat dipisahkan dan tak lekang oleh zaman. Artinya ketika orang membicarakan Buton mesti membicarakan Muna demikian pula sebaliknya.
Keberkatan tanah Muna juga dibuktikan dari para pemimpinnya. Mengingat kerajaan Muna jika dilihat dari sejarah kerajaan di jazirah Tenggara Sulawesi merupakan kerajaan yang terbesar kekuasaannya, sebagai bukti sejarah dapat diketahui dari kepemimpinan raja Muna ke-7 La Kilaponto, yakni disamping beliau menjadi raja Muna juga menjadi sultan Buton selama 46 tahun dan di Buton diberi gelar “Murhum”. Selain itu juga menjadi raja di Laiwui (lihat: H.Konggoasa hlm 8).
13
Jika ada pandangan yang menempatkan kerajaan Muna sebagai bharatanya (jajahannya) atau vassal dari Sultan Buton, merupakan sikap yang berlebihan, bahkan pernyataan tersebut di buat-buat. Pandangan tersebut menurut masyarakat Muna merupakan politik pemerintahan jajahan Belanda agar Muna bereaksi terhadap Buton, namun Muna sama sekali tidak meresponnya dan bahkan Muna saat itu menutup pintu untuk melakukan hubungan kerja sama dengan Belanda.
Reaksi raja Muna untuk menutup pintu dalam dunia politik dikenal dengan istilah politik isolasi atau merupakan “bentuk perlawanan pasif terhadap Belanda.
Selanjutnya pandangan Sultan Buton bahwa Muna sebagai bharatanya, sebenarnya hanya memperlihatkan kelemahan sultan Buton dalam melihat kebenaran sejarah Muna dan Buton yang tidak berdasarkan fakta.
Pandangan Sultan Buton dalam mengungkapkan sejarah di Muna sebagaimana dijelaskan tersebut di atas juga sebagai cara untuk merendahkan derajat raja Muna dihadapan Pejabat Hindia Belanda. Perlu diketahui bahwa raja Muna menolak setiap perjanjian yang dibuat sultan Buton dengan Belanda, meskipun raja Muna mendapat tekanan dari Belanda untuk menerima perjanjian-perjanjian yang dibuat Sultan Buton dan Belanda, dan perjanjian terakhir yang dibuat yaitu, Korte Verklaring tanggal 2 Agustus 1918, namun raja Muna saat itu tetap menolak dan tidak mau tunduk dengan Belanda, meskipun sebagian besar kerajaan di Indonesia saat itu sudah harus tunduk pada raja Belanda.
Dalam situasi politik yang demikian itu, raja Muna dalam kondisi terjepit, sehingga tidak dapat menjalankan kekuasaannya secara paripurna.
Secara nasional jika dibuka kembali sejarah kerajaan di Indonesia dapat diketahui bahwa para raja yang berseberangan dengan Belanda kondisi pemerintahannya hampir sama, yaitu dalam sejarah tidak pernah terbangun atau selalu dilupakan dan bahkan yang lebih menonjol ialah para raja-raja yang menjadi bagian dari pemerintahan Hindia Belanda, secara politik dapat membangun dirinya seakan-akan kebenaran itu ada padanya.
Sebagai gambaran dapat diketahui dari sikap Kesultanan Buton terhadap raja Muna, dengan mengandalkan kekuatan pemerintahan jajahan Belanda dapat memberikan kontribusi penting bagi pembentukan mitos tentang sejarah seakan-akan kerajaan Muna pernah berada dalam kekuasaannya atau sebagai bharatanya.
Namun mengingat Muna dan Pemimpinnya memperoleh keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kerajaan Muna dikuasai Belanda tidak selama menguasai Buton, yakni Belanda masuk di Muna sejak tahun 1906 sampai 1947 dan sebenarnya secara efektif mulai dapat mengendalikan kerajaan Muna mulai dari keluarnya Korte Verklaring tahun 1918, meskipun demikian mendapat perlawanan keras dari rakyat Muna. Berbeda dengan saudaranya Buton, dimana Belanda menginjakan kakinya di tanah Buton sejak tahun 1663 sampai berakhirnya penjajahan, dan Buton tidak mengadakan perlawanan dan bahkan melakukan perjanjian penundukan (penjajahan) yang isinya menerima sebagai bagian dari pemerintah jajahan Belanda.
14
Perjanjian tersebut tidak dapat diartikan sebagai perjanjian kerja sama karena yang diperjanjikan tidak dalam posisi setara, namun menyangkut penundukan wilayah atau perjanjian pengakuan bahwa Buton tidak lagi sebagai bangsa Indonesia, namun merupakan bagian dari pemerintahan Hindia Belanda.
Menurut para pencetus paham nasionalis, antara lain J. Ernest Renan menjelaskan bahwa munculnya satu bangsa adalah karena satu kelompok manusia yang mau bersatu, dimana syarat persatuan itu adalah kehendak untuk bersatu. Sebagai contoh bangsa Swiss, yang berasal dari bermacam-macam suku, keturunan dan kebudayaan dapat menjadi satu bangsa dan menjadi satu Negara.
Jika penjelasan dari Ernest Renan dimaksud dan dikaitkan dengan sikap pemerintah kesultanan Buton untuk bergabung menjadi bagian dari pemerintah Hindia Belanda, maka jelas Buton bukanlah sebagai suatu bangsa yang berbentuk Negara kerajaan atau kesultanan.
Semenjak sultan Buton menjadi bagian dari pemerintah Hindia Belanda, raja Muna Laode BulaEng sudah melihat tindak tanduk sultan untuk merendahkan martabat kerajaan Muna, padahal cara demikian sangat bertentangan dengan adat yang dipegang para pendahulunya yaitu sultan Buton ke-1 La Kilaponto.
Adapun ajaran adat Muna dan Buton yang dijadikan sebagai landasan kehidupan dalam bermasyarakat dimaksud, yaitu tenggang rasa. Di Muna hal ini dikenal dengan istilah Panca Po dan di Buton disebut Syara Pata Angguna, sama-sama menggunakan bahasa Muna dengan dialek yang berbeda namun mengandung arti yang sama, yaitu (1) Po-horo-horomati, artinya saling menghormati, (2) Po adha-adhati, artinya saling adat mengadat,(3) Po pia-piara, artinya saling pelihara memelihara, (4) Po Moomoologhoo, artinya saling sayang menyayangi dan (5) Po angka-angkatau, artinya saling angkat mengangkat. Selanjutnya ajaran Tasawwuf yaitu Martabat Tujuh dan sifat dua puluh dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan Muna dan Buton juga telah ditinggalkan oleh penguasa Buton.
Sultan Buton dalam mempertahankan kelanggenan kedudukannya tidak ragu-ragu untuk memperlihatkan keberaniannya, bersumpa untuk menyangkali suatu kebenaran demi melindungi kepentingan Belanda dan sekutunya.
Sebagai bukti sejarah dapat diketahui sewaktu menyembunyikan Arupalaka raja Bone di Buton, yaitu suatu pulau sekarang di sebut pulau Makassar karena dikejar-kejar oleh Sultan Hasanuddin raja Goa. Adapun sumpah yang dilakukan, yaitu bahwa “ Aku rela di runtuhi gunung kalau Karaeng Andi Patunrung (Aropalaka) ada disini. Aku akan ditimpa penyakit kulit (puru jawa), akan bengkak dan luka leherku dan aku berjalan pincang kalau dia ada di Butung. Aku akan ditimpa penyakit pogek akan robek mulutku sampai mati di telengi kalau di ada di atas tanah Butung (lihat : Susanto Zuhdi hlm 170-171).
15
Peristiwa tersebut, lebih mempertegas bahwa sultan Buton saat itu wilayahnya menjadi daerah taklukan ( Onderworpen gebeiden) atau dengan kata lain tidak berdaulat layaknya sebagai sebuah negara kesultanan.

Iklan

Silakan berkomentar dengan santun

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SOWITE : " Hansuru hansuru badha, sumano kono hansuru liwu, Hansuru hansuru ana liwu, sumano kono hansuru adhati- Hansuru hansuru ana adhati, sumano tangka agama "