BAB I


BAB I

pendahuluan

A. Kebenaran Sejarah Dinasti Kerajaan Muna

Menurut para pakar sejarah, bahwa sejarah itu tidak hanya sekedar catatan masa lalu, tetapi sejarah juga menjadi bagian hidup suatu bangsa yang harus menjadi pegangan, menjadi pertimbangan untuk melangkah kemasa depan. Dengan selalu melihat lagi sejarah, sebuah bangsa tidak akan melakukan kesalahan yang sama.
Dengan demikian kelahiran sejarah itu sendiri, dimana dilahirkan oleh penulis sejarah yang memiliki sikap profesional. Tuntutan untuk menjadi seorang profesional, menurut pakar hukum Universitas Diponegoro Semarang Prof. Satjipto Raharjo (alm), menjelaskan bahwa biasanya apabila kita bicara tentang profesionalisme, kita hanya menyinggung aspeknya yang lebih bersifat teknis. Memang profesionalisme menurutnya mengandung banyak muatan teknis, keahlian khusus, keterampilan dan seterusnya. Tetapi, profesionalisme seperti itu hanya akan menjadi alat yang mati apabila tidak disertai atau dilengkapi dengan dimensi yang bersifat moral.
Selanjutnya menurut pakar hukum tersebut, yang dimaksud dengan moral disini adalah rasa empati, kepedulian, komitmen, dedikasi, tekad dan keberanian dalam menangani suatu masalah serta memiliki integritas (kejujuran). Untuk mencapai hal tersebut tidak dapat diukur melalui pendekatan akademik. Rasanya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kecerdasan intelektual menghasilkan ilmu pengetahuan melalui pendidikan umum dan dapat diukur melalui kecerdasan akademik dan hasilnyapun mampu membuat rencana dan aturan yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi tidak otomatis mampu membangun sikap dan perilaku yang konsisten dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kadir Gani mantan Kakanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Tenggara, kecerdasan intelektual, piawai dalam hal membangun konsep dan teori, tetapi kurang memiliki energizer yang berfungsi sebagai kekuatan pembangkit sikap dari perilaku manusia.
Lebih lanjut menurut Kadir Gani, pendekatan yang digunakan seorang profesional biasanya lebih banyak menggunakan kecerdasan intelektual yang bersumber dari dunia pendidikan, seperti Perguruan Tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri dengan predikat akademik yang mempunyai kemampuan membuat rencana, aturan yang baik, hanya saja sering tidak konsisten dan tidak disiplin dan kelemahan seperti ini bersifat individual dan tidak merata, tetapi karena sudah berjalan cukup lama, sehingga berkembang dalam bentuk yang lebih memprihatinkan serta cenderung membudaya yang memasuki kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan jika kita kembali menengok ke belakang di era kepemimpinan Soeharto pernah terjadi seorang sejarawan di Indonesia, yaitu Prof.Dr. Nugroho Notosusanto menulis buku tentang sejarah Indonesia dan isi buku tersebut diantaranya menerangkan bahwa mantan Presiden RI pertama Soekarno juga pernah korupsi. Tentu isi buku tersebut banyak mendapatkan perlawanan dari masyarakat Indonesia, sehingga dengan bijaksana Pemerintah Indonesia saat itu melarang buku tersebut beredar.
6
Jika dianalisis lebih jauh, mengapa sampai buku yang ditulis seorang sejarawan ternama di Indonesia dilarang beredar. Kembali kepada sejarah itu sendiri, dimana menurut para pakar, antara lain Guru Besar Universitas Sumatera Utara Prof.Dr. Bachtiar,SH menjelaskan bahwa, hal-hal pokok bagi sejarawan yang perlu antara lain. Pertama memanfaatkan bukti-bukti sejarah, sejarawan menggunakan “ akal secara sistimatis”. Maksudnya, bukti-bukti yang diperolehnya itu tidak dapat dipergunakan begitu saja, oleh karena peneliti (sejarawan harus mempunyai sikap kritis, apakah bukti-bukti itu asli, apakah isinya dapat dipercaya, dan bagaimana cara mengetahui hal itu semuanya. Dengan demikian seorang peneliti dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yaitu apa isinya, apakah isi pernyataan itu, Siapa pembuatnya, bagaimana hubungan antara tempat serta waktu dengan penulis serta keterangannya dan bagaimana hasil perbandingan dengan pertanyaan tentang hal yang sama serta apakah yang diketahui tentang penulis dan apakah keterangannya dapat dipercaya.
Untuk memperkuat kebenaran atas bukti-bukti tersebut, metode sejarah menggunakan akal secara sistimatis yang didasarkan kepada keteraturan dan penjabaran serta keinginan membanding-bandingkan. Terkait dengan hal ini, dalam penulisan sejarah dinasti kerajaan Muna juga tidak dapat dipisahkan dengan kondisi yang terjadi pada daerah lain, sehingga setiap peristiwa sejarah di satu daerah selalu tidak terlepas dengan peristiwa sejarah yang terjadi di daerah lain. Dan oleh karena itu penulisan sejarah dinasti kerajaan Muna juga membandingkan dengan peristiwa beberapa sejarah yang ada di Indonesia.
Kedua, kecenderungan untuk mengikuti pentahapan yang sistimatis atau teratur (periodisasi). Melalui periodisasi akan dapat memahami dan mengungkapkan perkembangan kelembagaan, sistem kelembagaan yakni mengenai bentuknya, kedudukannya, peranannya, ciri-cirinya, proses dan penerapannya pada setiap periode tertentu. Pada setiap periodisasi atau pentahapan itu pula dibuat analisa secara mendalam mengenai seluk beluk obyek yang diteliti. Kalau misalnya suatu lembaga tertentu itu menunjukkan perkembangan-perkembangan, maka dianalisa, dicari bagaimana proses terjadinya perkembangannya, apa sebab musabab dan akibatnya dan sebagainya.
Sebagai contoh dalam periodisasi, yang dilakukan oleh Moh. Koesnoe seorang peneliti sejarah Hukum Adat di Indonesia, meneliti tentang perkembangan Hukum Adat setelah Perang Dunia II, yang dibaginya dalam 4 (empat) periodisasi, yaitu masa 1945-1950, masa UUDS 1950 dan Masa 1959-1966. Melalui periodisasi demikian, kita dapat memahami dan penelitinnya dapat mengungkapkan tentang peranan Hukum Adat termasuk fungsi lembaga-lembaga hukum adatnya pada periode-periode tersebut.
Terkait dengan periodisasi, dalam penulisan Sejarah Dinasti Kerajaan Muna, pada bagian dari penulisan buku ini terdapat pemberian periodisasi yaitu periode pemerintahan dinasti kerajaan, periode pemerintahan Lakina, Periode Pemerintahan Hadat dan periode pemerintahan setelah kemerdekaan. Dan selanjutnya pembahasan mengenai bharata menurut pandangan Buton, Muna dan pandangan J. Couvreur dilihat dari masa sebelum penjajahan dan masa penjajahan Belanda.
Ketiga, kejujuran tidak hanya dibutuhkan dalam hal yang terkait dengan pengelolaan keuangan, namun mencakup semua aspek termasuk dalam penulisan sejarah. Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam penulisan sejarah dinasti kerajaan Muna juga sangat mempertimbangkannya, terutama
7
semua informasi yang telah diperoleh para penulis terdahulu tetap diungkapkan meskipun dirasakan kurang baik jika dihubungkan dengan kehidupan bermasyarakat, karena ada kesesuaian dengan fakta yang diperoleh dalam penulisan buku ini. Demikian pula perolehan informasi dari masyarakat, dalam penulisan buku ini sangat mempertimbangakan kredibilitas seseorang dengan melihat latar belakang kehidupannya selama mengabdi pada negara, entah itu menjadi seorang aparatur atau masyarakat biasa. Terkait dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat atau disebut dengan tradisi lisan dan di Muna hal tersebut dapat dilihat dari pengakuan mengenai “ Ome” atau tanah rakyat yang diakui pemiliknya hanya berdasarkan tradisi lisan. Sebagai hasil tingka laku adalah pesan lisan berdasarkan pesan lisan sebelumnya, paling tidak satu generasi. Prosesnya menunjukkan transmisi pesan melalui kata yang diucapkan dari masa kemasa sampai menghilangnya pesan tersebut dan melalui metode ini diperoleh informasi tentang masa lampau dan struktur pengalaman berdasarkan ingatan kolektif kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang bersangkutan (lihat : Susanto Zuhdi hlm 33).
Jika ketiga hal pokok sebagaimana yang dimaksud Prof. Bachtiar dan dikaitkan dengan penulisan Sejarah Dinasti Kerajaan Muna Laode Rere Raja Muna Terakhir Gelar Arowuna, maka penulis sangat menyadari bahwa dalam mengungkapkan kebenaran sejarah dibutuhkan fakta, meskipun pahit. Fakta sejarah dijadikan sebagai bagian dari kehidupan manusia, mengingat bahwa setiap peristiwa yang pernah terjadi tidak menutup pintu akan terulang jika tidak mengenalnya peristiwa tersebut dan sebaliknya menjadikan koreksi dan bahkan yang terungkap dapat menyinggung perasaan dan bahkan dapat membuat amarah, namun karena sejarah merupakan bagian hidup suatu bangsa yang harus menjadi pegangan, menjadi pertimbangan untuk melangkah kemasa depan.
Dengan selalu melihat lagi sejarah, sebuah bangsa tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Prinsip inilah yang menjadi pegangan penulis, sehingga segala fakta yang terkait dengan sejarah kerajaan Muna dapat terungkap secara sistimatis, periodisasi dan dengan berpegang pada prinsip kejujuran.
Penulisan sejarah Muna, khususnya mengenai “ Sejarah Dinasti Kerajaan Muna Laode Rere Raja Terakhir Gelar Arowuna” tidak bisa dipisahkan atau erat kaitannya dengan kesultanan Buton karena dilatarbelakangi oleh keturunan yang sama dan memiliki filosofis kehidupan yang sama, sehingga menurut penulis masih penting diketahui dalam masa modern sekarang.
Banyak penulis sejarah tentang Buton dan Muna, namun sayangnya para penulis tidak melihat perspektif sejarah dalam kontes yang obyektif. Padahal jika menulis sejarah Buton tidak akan sempurna jika tidak mendalami sejarah Muna, demikian pula sebaliknya, meskipun disadari bahwa sumber data yang terkait dengan sejarah Muna sangat minim, namun dari hasil beberapa penulis buku antara lain yang diterbitkan J. Couvreur seorang mantan kontrolir van Moena atau setingkat Bupati pada era setelah kemerdekaan sudah dapat dijadikan acuan yakni “ Etnografisch Overzicht van Moena” atau “Ikhtisar etnografis mengenai Muna” dan telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diberi judul “ Sejarah dan kebudayaan Kerajaan Muna” oleh Dr. Rene van den Berg seorang pakar dibidang sejarah berasal dari Belanda dan H. Konggoasa mantan Pegawai Pamongpraja Propinsi Sulawesi Tenggara.
8
Kebenaran Sejarah Muna banyak diungkap dalam buku ini, khususnya mengenai pemerintahan di Muna baik di era kerajaan maupun di era pemerintahan Lakina Muna dan termasuk persoalan bharata (daerah taklukan) yang sering orang Buton menempatkan Muna sebagai bharatanya, padahal menurut J. Couvreur pendapat tersebut tidak benar karena tidak ada bukti bahwa Muna itu sebagai bharata Buton. Demikian pula penguasa militer Gortmans dalam laporan serah terimanya pada tahun 1923 juga menyimpulkan bahwa “sebenarnya Muna tidak pernah ditaklukan oleh Buton, namun sebaliknya berdasarkan fakta sejarah, bahwa Buton atau Wolio sebelum menjadi kerajaan, kedudukan pemerintahannya setingkat Kino atau Lakina Bombonawulu dan Lakina Lakudo. Kedua Lakina tersebut masuk dalam wilayah kekuasaan Raja Muna dan sewaktu raja Muna Lakilaponto diangkat untuk merangkap Lakina Wolio membawa dua Lakina tersebut ke Buton. Dan setelah raja Muna Lakilaponto resmi menjadi raja Buton, maka Lakina Wolio, Lakina Bombonawulu dan Lakina Lakudo menjadi satu wilayah pemerintahan Wolio dan sebagai rajanya masih dirangkap oleh raja Muna Lakilaponto ( lihat : J.Couvreur hlm: 9 dan 25)
Meskipun J. Couvreur telah membuat sebuah catatan sejarah mengenai Muna, namun bagaimanapun juga seorang J. Couvreur dalam penulisannya tidak terlepas dari kepentingan narasumber saat itu dan beliau juga mengatakan bahwa apa yang disampaikan kepadanya berbeda dengan apa yang ditemukan dilapangan, sehingga tidak berarti apa yang diketahui dalam bukunya sudah menunjukkan suatu kebenaran sejarah Muna. Dan untuk itu merupakan tanggung jawab kita semua untuk lebih mendalaminya atau memberikan kajian lebih mendalam tentang sejarah Muna.
Seorang tokoh adat Buton, yakni La Globe alias Matajali menyusun tentang kebenaran Silsilah Kerajaan Muna dan Kerajaan Buton, dimana silsilah tersebut sebenarnya sangat jelas menunjukkan bahwa kerajaan Muna dibangun dari sistem kedinastian. Demikian pula antara kerajaan Muna dan Buton merupakan satu keturunan dan lebih diperjelaskan lagi oleh La Niampe dan Laode Syukur sejarawan dari Universitas Haluole Kendari, dalam bukunya “Silsilah Bangsawan Buton”, (hlm 13) menjelaskan bahwa Sultan-sultan di Butun umumnya berasal dari orang Muna yaitu dari keturunan Raja Muna La Kilaponto yang merangkap menjadi Sultan Buton ke-1 dengan gelar Sultan Murhum.
Murhum atau La Kilaponto ialah anak dari raja Muna Sugi Manuru, dimana sebelum menjadi raja Wolio keenam terlebih dahulu sebagai raja Muna ketujuh. Sewaktu Wolio berubah menjadi kesultanan La Kilaponto juga dinobatkan sebagai sultan Buton pertama dengan gelar Murhum.
Nama Murhum oleh mayarakat Buton diakui tentang kepemimpinannya, sehingga diabadikan sebagai nama pelabuhan samudra Kota Bau-Bau. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Bau-Bau khususnya dan umumnya masyarakat Buton mengakui kebenaran eksistensi kekuasaan raja Muna ketujuh tersebut di tanah Buton atau di Bau-Bau dan ini merupakan bukti sejarah yang tidak dapat disangkali lagi bahwa raja Muna pernah memiliki kekuasaan sampai ke kesultanan Buton
Dan lebih lanjut menurut DR. La Niampe, bahwa Raja Muna La Kilaponto membawahi kesultanan Buton selama lebih kurang empat puluh enam tahun dan dilanjutkan oleh anak-anak dan cucu-cucunya menjadi sultan Buton, sehingga sejarah mencatat bahwa kesultanan Buton cukup lama dikendalikan oleh keluarga raja Muna, namun hal ini tidak pernah diungkap dengan jelas oleh sejarawan.
9
Jika bharata yang dimaksud oleh orang Buton ialah merupakan daerah taklukan, maka lebih tepat sebenarnya kesultanan Buton merupakan bharata dari kerajaan Muna, meskipun kedua pemerintahan ini oleh La Kilaponto setelah beliau menjadi sultan Buton sebagaimana dijelaskan La Niampe barulah merupakan dua kerajaan besar yang sejajar berada di wilayah Sulawesi bagian Tenggara
Prof Ter Haar, bukunya Azas-azas Dan Susunan Hukum Adat (hlm 250), menjelaskan bahwa di Muna ada adat yang berlaku, yaitu “ barang-barang dari rumah yang satu tidak boleh beralih ke rumah yang lain ”. Meskipun yang dimaksud oleh Ter Haar dimaksud ialah mengenai barang-barang keluarga, namun dalam masyarakat adat Muna sebenarnya tidak hanya yang terkait dengan barang-barang dalam pengertian yang terkait dengan perkawinan saja, namun juga mengenai kekuasaan juga tidak boleh beralih kepada yang bukan pewarisnya atau di Muna dikenal dengan “ Adat Sampuha”, atau “Dinasti” atau “Keturunan”.
Dan sebagai bukti kebenaran bahwa di Muna merupakan kerajaan dinasti atau sampuha, dapat dilihat dalam silsilah kerajaan Muna sebagaimana digambarkan pada bab 2 angka (5) bagian buku ini.
Dari silsilah kerajaan Muna jelas menunjukkan bahwa raja Muna terakhir adalah Laode Rere dengan gelar Arowuna.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s