Kejari Raha Diminta Usut Penerapan Perda 34


RAHA- Penerapan Perda No 34 Tahun 2009 dalam karcis masuk pelabuhan Raha oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Muna dinilai sebagai perampokan uang rakyat Muna, pasalnya Perda No 34 tahun 2009 sebagaimana yang tertera dalam karcis masuk itu tidak pernah ada. Menyikapi hal ini Ketua LSM Lakaspermai, Muh Alimuddin mendesak pihak kejaksaan dan kepolisian untuk segera mengusut hal ini.
   “Kami medesak kejaksaan dan kepolisian, untuk segera memeriksa kepala dinas dan sekretarisnya dinas perhubungan, untuk mempertangung jawabkan kebijakan mereka dalam melakukan pungutan  dana publik yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Karena itu merupakan korupsi,” tegas Alimuddin.
   Bahkan kata Alimuddin, pihak kepolisian dapat menerapkan pasal perampokan pada pelaku dan  yang memerintahkan untuk melakukan pungutan tersebut karena  mereka telah mengambil uang rakyat dengan cara pemaksaan.
   “Saya rasa masyarakat Muna, mau berpartisipasi memberikan kontribusinya dalam membangun daerah, tapi jangan dong dengan cara-cara premanisme seperti itu. Seharusnya pemerintah dapat menggunakan cara yang memiliki regulasi yang jelas dalam mengajak  untuk berpartisipasi membangun daerah. Kalau sudah sesuai aturan masyarakat Muna pasti mendukung,” ucapnya.
   Sebelumnya ujar mantan Ketua LSM Swami ini, pernyataan sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Muna, Guntur, disalah satu media mengatakan bahwa retribusi  masuk pelabuhan yang dibebankan pada pihak ketiga bukan berdasarkan Perda No 34 tahun 2009, tapi  berdasarkan Peraturan Bupati No 34 tahun 2009, sebagai penjabaran Perda No 11 tahun 2007 tentang pungutan pada pihak ketiga. Hal ini makin memperjelas bahwa pungutan yang dilakukan selama ini merupakan suatu kesalahan, karena secara jelas  dalam karcis tertulis  perda 34 bukan  perbub 34.
   “Jadi pungutan yang berlangsung selama ini sama saja dengan perampokan terhadap rakyat. Atau dalam kata lain masyarakat dipalak uangnya oleh preman yang berbaju aparatur  sebab pemalakan tersebut dilakukan secara paksa pada seluruh rakyat yang masuk pelabuhan,” ujar Amiluddin.
   Dengan kondisi itu tambah Alimuddin, jangan sampai kepala dinas dan sekretaris dinas perhubungan tidak bisa membaca, sehingga tidak bisa membedakan tulisan Perda dan Peraturan Bupati, karena terus berlangsungnya perampokan uang rakyat. “Atau mungkin juga ini merupakan bentuk kepanikan birokrasi Muna, yang melihat kondisi keuangan daerah yang sangat memprihatinkan. Sehingga walaupun mereka tahu sesuatu yang salah mereka tetap paksakan walaupun itu merampok uang rakyat,” katanya berang. (cr1)

One thought on “Kejari Raha Diminta Usut Penerapan Perda 34

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s