Ketua LSM Lakaspermai : KTP Gratis Hanya Pembohongan Publik


27 September 2011

RAHA, BP-Janji layanan KTP gratis bagi masyarakat di Kabupaten Muna oleh pasangan DAMAI L.M Baharuddin, Malik Ditu mulai dipertanyakan. Pasalnya, Janji yang dilontarkan dalam Visi misi DAMAI saat perjalanan menjadi orang nomor satu di Muna, hingga kini belum terealisasi. Ketua LSM Lakaspermai, Alimudin, Jumat(23/9) mengatakan, dalam Visi misi jelas dikatakan bahwa ketika pasangan DAMAI terpilh, maka setiap pengurusan administrasi kependudukan seperti Kartu keluarga, Akta kelahiran dan KTP akan digratiskan. “Bupati dan wakil telah melakukan pembohongan publik. Lihat saja, setiap masyarakat yang akan mengurus, mereka masih dimintai uang. Ini adalah salah satu bentuk kegagalan dari pemerintahan pasangan DAMAI”katanya. Tak hanya itu, Alimudin juga menyoroti tentang pelayanan kesehatan yang juga digembar gemborkan bakal digratiskan dalam janji politik pasangan ini. Namun kenyataannya kata dia, lagi lagi hanya pembohongan terhadap masyarakat. Hal ini terbukti dengan lahirnya perda No.4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. “Terlantarnya pasien miskin di rumah sakit, membuktikan jika semua ini hanya pembohongan. Apa lagi dengan tidak tersedianya obat, ini sama saja Pemda sengaja menyengsarakan masyarakatnya”ungkapnya. Menanggapi hal itu, Kabag Humas Pemkab Muna, La Kusa mengatakan, untuk hal itu Pemkab Muna memang harus mewujudkannya. Namun untuk mewujudkan semua itu kata dia, tidak serta merta langsung terwujud. Tentunya harus melihat regulasinya lebih dulu. “Semua itu ada regulasi regulasi yang mengatur, seperti kita harus menyiapkan dulu Perdanya”ujarnya Mengenai pelayanan kesehatan lajut Kabag Humas, dia mengatakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu sudah berjalan. Masyarakat hanya tinggal meminta surat keterangan tidak mampu dari Desa dan Kelurahan yang kemudian diverifikasi oleh Pemda. “Pelayanan kesehatan ini diperuntukkan hanya bagi masyarakat yang tidak mampu”ungkapnya. Sebelum menutup pembicaraan La Kusa menambahkan, kurun waktu setahun, Pemerintah Daerah dan DPR telah menelorkan 17 Perda. 16 Perda tentang Pajak dan Retrubusi serta 1 Perda tentang APBD. “Ini merupakan suatu terobosan baru di Muna. Baru kali ini terjadi antara Pemda dan DPR, kurun waktu setahun sepakat melahirkan 17 Perda”tandasnya.(P9)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s