Konflik Pengelolaan Sumberdaya Alam Akibat Otonomi Daerah dan Desentralisasi


Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia (unitary state, eenheidsstaat), sebagian urusan negara diselenggarakan secara sentralisasi, dan sebagian pula diselenggarakan melalui pemencaran kekuasaan kepada organ-organ yang menjalankan sebagian wewenang pemerintah pusat di daerah yang dikenal dengan dekosentrasi. Disamping itu, diselenggarakan pula sebagian urusan pemerintahan secara desentralisasi, yakni wewenang mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan oleh satuan-satuan pemerintahan ditingkat yang lebih rendah dan bersifat otonom. Dalam rangka otonomi tersebut, perlu dijalankan sistem mekanisme yang baik tentang hubungan antara pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan.

konflik-tanah

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan perubahannya, diletakkan dasar konstitusional tentang hubungan antara pusat dan daerah. Prinsip-prinsip yang termuat dalam pasal 18 UUD 1945 tersebut menjadi dasar dalam penyusunan undang-undang terkait dengan otonomi, terutama undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Salah satu aspek mendasar dalam otonomi daerah adalah hubungan antara pusat dan daerah, diantaranya mengenai pembagian urusan dan pembagian wewenang pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian urusan pemerintahan terdiri atas urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat; serta urusan yang dibagi antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, yang selanjutnya dikenal adanya urusan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Adapun pembagian kewenangan, kontennya adalah untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah tersebut diatas. Dalam hal inilah akan menentukan sejauhmana pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Objek urusan pemerintahan bisa sama, tetapi wewenang atau ruang lingkupnya berbeda.

Pembagian wewenang pemerintahan tersebut di atas, secara umum ditaur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 (perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembagian urusan pemerintahan tersebut, secara khusus juga diatur dalam berbagai Undang-undang sektoral, namun pengaturan tersebut seringkali menimbulkan persoalan karena kurang tepat dalam pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Terjadi tumpang tindih dan tarik menarik wewenang, misalnya masalah pertanahan di daerah, pengelolaan hutan, kelautan dan pertambangan. Ditengah-tengah sumberdaya alam yang melimpah, kehadiran otonomi daerah yang luas belum memberikan manfaat positif bagi masyarakat didaerah termasuk masyarakat adat, bahkan sebaliknya banyak menimbulkan dampak negatif.

Pembagian wilayah Indonesia kedalam daerah-daerah otonom, tidak menjadikan masyarakat adat sebagai salah satu faktor penentu. Bahkan, pembagian daerah-daerah otonom tersebut mengakibatkan struktur masyarakat adat dan budayanya menjadi terpecah-pecah (fragmented) dalam beberapa daerah otonom.

Tujuan dari desentralisasi yang digariskan prinsip-prinsipnya dalam UUD 1945 adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu sebagai perwujudan demokratisasi di daerah, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan keragaman daerah. Idealnya, aplikasi desentralisasi dalam undang-undang terkait dengan otonomi, antara lex generalis dan undang-undang sektoral (lex specialis) tersusun dalam bingkai yang sinkron.

Beranjak dari tujuan desentralisasi tersebut, maka dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terdapat permasalahan pokok (pokok konflik) yaitu bagaimana mensikronkan hubungan kewenangan dalam menyelenggarakan urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik urusan yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Perimbangan Keuangan, maupun urusan-urusan yang diatur dalam berbagai Undang-Undang sektoral, sehingga selaras dengan prinsip otonomi yang luas.

Jika ditelusuri lebih cermat, berbagai masalah yang muncul dari berbagai kebijakan pembangunan bersumber dari dua faktor yaitu (Pertama) Proses politik dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan dan perumusan aturan hukum yang menguatkan kebijakan pembangunan itu selalu bersandar pada kekuatan politik tertentu dan/atau kekuatan ekonomi global yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Akibatnya, kepentingan rakyat selalu terabaikan, ketidakadilan dalam hal pengelolaan sumber-sumber kehidupan atau faktor-faktor produksi bermunculan dimana-mana, termasuk upaya sistematis pemiskinan masyarakat dan kekerasan terhadap rakyat yang tak berdaya.

(Kedua) Kebijakan pembangunan selalu berorientasi kepentingan ekonomi global yang dipaksakan melalui agenda liberalisasi ekonomi atau perdagangan yang kemudian diikuti oleh berbagai agenda lainnya termasuk privitasasi pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan penjualan asset.

 BELAJAR DARI KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

Pelajaran penting yang bisa diperoleh dari masa lalu ialah masalah lingkungan telah  menjadi sangat penting karena sudah menyentuh hal-hal mendasar yaitu masalah hak-hak azasi, yang didalamnya menyangkut masalah ketidakadilan lingkungan atau  ketidakadilan ekologi. Mengapa demikian, karena masalah lingkungan telah mengedepankan kecenderungan penting yang berpengaruh pada keberlanjutan ekologi dan keberlanjutan kehidupan manusia.

Sejak pemerintah Orde Baru menandatangani letter of intent (LoI) dengan IMF pada tahun 1998 dan pinjaman utang hingga sekarang, peningkatan kerusakan lingkungan baik dalam bentuk penebangan liar, pencemaran air, tanah dan udara maupun kerusakan ekosistem sebagai akibat pengurasan sumberdaya alam oleh kegiatan industry terus terjadi. Sedangkan sektor-sektor yang banyak menyumbangkan pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah sektor industri yang sangat berkaitan dengan kepentingan ekonomi global seperti pertambangan, kehutanan, tekstil, pulp dan kertas, transportasi, serta sektor kelautan khususnya pertambakan.

Beberapa contoh kasus kerusakan lingkungan yang memicu terjadinya konflik meliputi (Pertama) Pembalakan liar (illegal logging). Sejak pemerintah menanda-tangani LoI dengan IMF pada 1998, terjadi peningkatan penebangan liar (illegal logging) di Indonesia sebesar 16,4 juta meter kubik, dan pada tahun berikutnya meningkat menjadi 20,2 juta meter kubik.

(Kedua) Konversi lahan untuk perkebunan sawit. Kini ekspansi kebun sawit telah mencapai 2,2 juta hektar atau hampir 90% dari total pertambahan kebun sawit secara keseluruhan. Dalam situasi seperti itu, pemerintah malah mempromosikan upaya adaptasi dan mitigasi melalui pengurangan penggunaan energi fosil dengan mempromosikan penggunaan biofiel dengan pembukaan/peluasan lahan kelapa sawit dan jarak. Areal hutan yang akan dikonversi menjadi industri besar kelapa sawit akan menimbulkan pengrusakan lingkungan, penggusuran, konflik lahan sampai ancaman kekerasan terhadap masyarakat.

(Ketiga) Eksploitasi kelautan. Pengelolaan kelautan tidak hanya diwarnai oleh pengalihan fungsi kawasan pantai untuk kepentingan industri tetapi juga diwarnai oleh penyingkiran kaum nelayan kecil dari kehidupannya. Penyingkiran selain karena faktor tekanan kelompok nelayan pemilik dana besar yang diproteksi pemerintah, mayoritas nelayan tradisional Indonesia juga hanya mampu beroperasi pada perikanan pantai yang telah mulai jenuh (over exploitated). Belum lagi karena sebagian besar nelayan juga tersingkir dari kawasan pantai karena adanya konversi kawasan untuk kepentingan industri tambak skala besar yang umumnya didukung oleh pendanaan utang luar negeri.

(Keempat) Pertambangan. Tahun 2008 lalu merupakan “tahun loby” bagi investor pertambangan, terutama perusahaan-perusahaan modal asing (PMA). Berbagai upaya loby kepada pemerintah pusat dan daerah dilakukan tidak lain untuk menderegulasi peraturan-peraturan disektor pertambangan seperti peraturan pemerintah mengenai limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) hingga Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 karena dianggap menghambat upaya eksplorasi pertambangan. Bahkan upaya lobby ini melibatkan pula pejabat-pejabat lembaga keuangan Internasional (Bank Dunia. ADB, JBIC) sedemikian rupa karena dianggap dapat lebih efektif untuk menekan pemerintah Indonesia.

Disisi lain, perbedaan orientasi kebijakan terkait pengelolaan sumberdaya alam antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kerap menimbulkan konflik vertikal. Salah satu contoh adalah pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pengembangan pertambangan nikel di salah satu wilayah kabupaten, sementara di kabuapten tersebut selaku daerah yang menjadi lokasi pengembangan pertambangan nikel oleh pemerintah pusat merupakan lokasi untuk pengembangan sektor pertanian.

Terkait masalah ini, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu pemahaman dan persepsi yang sama terhadap kewenangan daerah dan kewenangan pusat sehubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Selain itu, para pihak di negeri ini jangan hanya memikirkan keuntungan pribadi atau kejayaan kelompoknya, namun harus memfokuskan segala program pembangunan untuk kemakmuran seluruh elemen masyarakat negeri yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Kebijakan pembangunan di negeri ini, khususnya terkait dengan  penataan wewenang pemerintahan, terutama penyelenggaraan sentralisasi dan desentralisasi dalam sistem pemerintahan negara, haruslah berdasarkan dan diarahkan pada :

(Pertama) Semangat negara kesatuan RI harus menjadi pengikat penataan substansi yang mengatur wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

(Kedua) Asas desentralisasi diletakkan secara proporsional sehingga pembentukan organ-organ pemerintahan daerah berikut wewenangnya dapat efektif dan efisien selaras dengan pemerintahan tingkat atasnya.

(Ketiga) Pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli, oleh karena itu tidak seharusnya membongkar susunan dan struktur asli pemerintahan adat, tapi sebaliknya dikembangkan agar tetap aktual dalam penyelenggaraan negara moderen.

(Keempat) Kebhinekaan (heterogenitas); menghormati, mengakui, dan mengembangkan susunan asli pemerintahan Bangsa Indonesia. Di samping itu, akses yang paling kokoh atau secara tradisional dengan memberi pengakuan terhadap eksistensi budaya.

(Kelima) Pengaturan sumber-sumber pendapatan daerah ditata berdasarkan asas-asas desentralisasi sedemikian rupa, baik dalam bentuk kuantitas maupun kualitas secara seimbang, sinergis, dan harmonis.

(Keenam) Pengaturan wewenang dan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam tata kelola sumberdaya alam, tidak sekedar difokuskan pada pengaturan terhadap objeknya saja, tapi ditekankan pula kewajiban dan tanggung jawab pemerintah (pusat dan daerah) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(Ketujuh) Sejumlah undang-undang sektoral yang ada, perlu dilakukan revisi untuk selanjutnya disesuaikan dengan sumbernya yakni UUD 1945. Dalam konteks ini, semua produk hukum yang posisinya berada di bawah UUD 1945 harus sejalan dengan UUD 1945 dan tidak boleh merugikan rakyat Indonesia, termasuk penghapusan semua diktum aturan yang berpihak pada kekuatan asing.

(Kedelapan) Penguasaan sumberdaya alam di Indonesia ditujukan kepada sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sebagaimana amanah pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu prinsip-prinsip konstitusional pengelolaan sumberdaya alam harus dijabarkan secara normatif dalam aturan hukum sebagai dasar pelaksanaannya.*

Penulis : La Ode Muhammad Ramadan

ramadan............

Iklan

Silakan berkomentar dengan santun

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.