Peran Pokmaswas Terhadap Kelestarian Sumberdaya Pesisir dan Lautan di Kabupaten Muna


Kabupaten Muna merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyandang gelar kabupaten kepulauan. Hamparan air laut dan keanekaragaman biotanya yang hampir mengelilingi seluruh wilayah ini merupakan potensi yang dapat mensejahterakan masyarakat jika dikelola dengan bijak. Namun dibalik potensi tersebut, ada tantangan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut tidak ramah lingkungan (destruktif) yang harus dicarikan solusinya.

pokmaswas

Laut beserta potensi yang ada di dalamnya merupakan aset yang harus dijaga dan dikelola dengan baik untuk tujuan kesejahteraan seluruh elemen masyarakat. Menjaga potensi sumberdaya pesisir dan laut dari aksi pengrusakan bukanlah perkara mudah. Wilayah laut yang luas, sumberdaya manusia (personil pengawas perikanan) yang minim, dan tekhnologi yang terbatas merupakan kendala dan tantangan bagi kegiatan pengawasan dibidang perikanan. Sementara dilain pihak, jumlah pelanggaran dan pelaku pengrusakan potensi sumberdaya pesisir dan laut kian meningkat.

Terkait persoalan tersebut, keberadaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dapat menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah yang diharapkan mampu membantu pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di daerah ini. Pembentukan Pokmaswas bukan tanpa dasar yang jelas. Dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, tersirat amanah untuk membentuk pokmaswas. Dalam pasal 67 dari regulasi tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa masyarakat dapat diikutsertakan dalam pengawasan perikanan. Tujuan pengikutsertaan masyarakat itu adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, bertanggungjawab dan lestari.

Pokmaswas merupakan kelompok masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Merujuk Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dijelaskan bahwa Pokmaswas merupakan pelaksana pengawasan  ditingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya.

Pembentukan Pokmaswas berawal dari inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah, dan dikoordinir oleh seorang anggota masyarakat dalam Pokmaswas tersebut. Selain itu, para nelayan yang menjadi ABK kapal-kapal penangkap ikan dan nelayan-nelayan kecil serta masyarakat maritim lainnya, dapat menjadi anggota Pokmaswas.

Lahirnya Pokmaswas berangkat dari kesadaran kolektif bahwa tingkat partisipasi aktif masyarakat adalah kunci bagi keberhasilan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Sejalan dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar di tahun 2016 mendatang, maka peran pengawasan menjadi hal yang sangat vital. Produktivitas perikanan tangkap yang akan menjadi salah satu instrumen dalam mencapai visi tersebut, tidak akan terwujud jika ikan dan potensi laut lainnya terus menerus dijarah dan diendus oleh para pelaku illegal yang sifatnya merusak (destruktif).

Dalam konteks ini, tugas utama Pokmaswas sebagaimana tertuang dalam KEP.58/MEN/2001 sebagai rambu-rambu teknis pembentukan Pokmaswas adalah mengamati atau memantau (melihat dan mendengar) kegiatan perikanan dan pemanfaatan lingkungan yang ada di daerahnya, kemudian melaporkan adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perikanan atau dugaan tindak pidana dibidang perikanan kepada Pengawas Perikanan atau aparat penegak hukum. Berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, setiap Pokmaswas diharapkan memahami bagaimana sumberdaya pesisir dan laut dimanfaatkan, serta apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam pemanfaatan tersebut.

Sumberdaya pesisir dan laut (sumberdaya kelautan) merupakan segala unsur kelautan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, mencakup sumberdaya energi kelautan, sumberdaya hayati kelautan, dan sumberdaya non hayati lainnya, serta jasa-jasa di bidang kelautan. Pemanfaatan dibidang sumberdaya kelautan ini diantaranya adalah untuk pariwisata, usaha perikanan tangkap dan budidaya, bahan baku obat-obatan, pemanfaatan mangrove, pemanfaatan terumbu karang, serta perlindungan spesies yang dilindungi di kawasan konservasi.

Terkait dengan pemahaman Pokmaswas terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan, anggota Pokmaswas juga harus mengetahui hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan. Hal-hal yang dilarang tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 (revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007) meliputi penambangan terumbu karang; pengambilan terumbu karang di kawasan konservasi; penggunaan bahan peledak/bahan beracun/bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang; penggunaan peralatan/cara/metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang; penggunaan cara/metode yang merusak ekosistem mangrove; penebangan mangrove di kawasan konservasi; penggunaan cara/metode yang merusak padang lamun; penambangan pasir yang dapat merusak lingkungan; penambangan minyak dan gas yang dapat merusak/mencemari lingkungan atau merugikan masyarakat; penambangan mineral yang dapat merusak/mencemari lingkungan atau merugikan masyarakat; serta pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Apabila anggota Pokmaswas menemukan pelanggaran di lapangan maka kelompok tersebut dapat melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang yakni koordinator pengawas perikanan (PPNS), kepala pelabuhan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, petugas pengawas perikanan, TNI AL, Polisi terdekat, dan petugas karantina di pelabuhan.

Dengan adanya kelembagaan Pokmaswas di masyarakat diharapkan terbentuk tiga hal utama yakni (pertama) adanya mekanisme pengawasan berbasis masyarakat yang secara integratif dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan organisasi non pemerintah serta dunia usaha dengan tetap mengacu kepada peraturan dan perundangan yang ada/berlaku, (kedua)    meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan (ketiga) terlaksananya kerjasama pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh aparat keamanan dan penegak hukum serta masyarakat.La Ode Muhammad Ramadan

Iklan

Silakan berkomentar dengan santun

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.