Isu Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Muna


Isu Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Muna
by. la ode muhammad ramadan

Pengelolaan pulau-pulau kecil yang ada di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Muna sebaiknya mempertimbangkan isu-isu yang sedang berkembang, baik dari segi politik, pertahanan, keamanan, lingkungan, maupun sosial, ekonomi dan budaya.

ISU GLOBAL
Beberapa Konvensi Internasional menjadi dasar dalam pengelolaan pulau-pulau kecil seperti konvensi yang berkaitan dengan perlindungan spesies tertentu, penetapan kawasan terlarang dan/atau kawasan terbatas, emisi senyawa kimia yang dapat menimbulkan perubahan iklim global, hukum pengendalian pencemaran akibat angkutan di laut dan lain lain.

Hasil-hasil KTT Bumi pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil telah menghasilkan beberapa dokumen penting antara lain; Prinsip-prinsip Rio, Konvensi Perubahan Iklim dan Konvensi Keanekaragaman Hayati, dan Prinsip-prinsip Kehutanan. Pertemuan World Summit on Sustainable Development (WSSD) yang diprakarsai oleh PBB juga menghasilkan dokumen-dokumen penting yang menjadi dasar dan panduan upaya bersama masyarakat dunia menjalankan pembangunan yang berkelanjutan.

Program pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang kepulauan seperti Indonesia dan didalamnya adalah Kabupaten Muna, harus memperhatikan beberapa masalah prioritas yang membutuhkan perhatian khusus yaitu :
1. Perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut.
2. Bencana alam dan kerusakan lingkungan.
3. Sumberdaya air bersih.
4. Ekosistem pesisir dan terumbu karang.
5. Sumberdaya energi terbarukan.
6. Pariwisata untuk melindungi lingkungan dan budaya.

Kenaikan suhu permukaan bumi yang dikenal dengan fenomena pemanasan global (global warming) telah menyebabkan naiknya permukaan air laut karena ekspansi thermal permukaan air laut dan terjadinya pencairan es di kutub akibat berbagai aktivitas di daratan seperti industrialisasi, penebangan dan kebakaran hutan, pencemaran udara dan penggunaan gas/bahan-bahan kimia lainnya. Kecenderungan global naiknya permukaan air laut mencapai 13 sentimeter per 10 tahun, sedangkan kenaikan suhu dunia mencapai 0,019 oC pertahun. Di Indonesia, gejala kenaikan permukaan air laut mencapai 1-3 sentimeter pertahun dan kenaikan suhu mencapai 0,03 oC pertahun.

Naiknya permukaan air laut dapat menyebabkan dampak yang serius terhadap keberadaan pulau-pulau kecil, karena sebagian besar pulau-pulau kecil di Indonesia, khususnya di Kabupaten Muna berupa dataran rendah dan memiliki ketinggian hanya beberapa meter di atas permukaan laut. Dengan naiknya permukaan laut beberapa sentimeter, akan berdampak pada berkurangnya luasan daratan pulau-pulau kecil secara signifikan.

ISU REGIONAL
Pengelolaan pulau-pulau kecil yang kurang memperhatikan aspek lingkungan dan mempunyai keterkaitan dengan wilayah lain dalam lingkup regional, misalnya kegiatan penambangan pasir di laut yang tidak terkendali dapat menyebabkan lenyapnya pulau-pulau kecil. Sehubungan diberlakukannya pasar bebas ASEAN dan Asia Pasifik serta meningkatnya kerjasama ekonomi sub-regional IMT-GT, IMS-GT, BIMP-EAGA, dan AIDA, maka akan memacu pengembangan pulau-pulau kecil terutama dalam kegiatan investasi.

ISU NASIONAL
Dengan jumlah pulau dan potensi sumberdaya alamnya yang besar serta lokasinya yang tersebar sehingga sulit untuk mencapainya, maka sudah saatnya pemerintah memberi perhatian yang lebih besar terhadap isu nasional yang berkaitan dengan pengelolaan pulau-pulau kecil, yaitu :

(1) Belum terkoordinasinya bank data (database) pulau-pulau kecil yang berisi nama, luas, potensi, karakteristik, peluang usaha, permasalahan dan lain lain;

(2) Sebagian besar pulau-pulau kecil merupakan kawasan tertinggal, belum berpenghuni atau jarang penduduknya namun memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah;

(3) Terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan laut yang dapat menghubungkan dengan pulau induk (mainland) dan antara pulau-pulau kecil;

(4) Beberapa pulau kecil telah menjadi sengketa antar propinsi dan kabupaten/kota;

(5) Belum jelasnya kewenangan pengelolaan pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan antara Pemerintah dan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota ;

(6) Terjadinya pencemaran di sekitar perairan pulau-pulau kecil akibat meningkatnya pembuangan limbah padat dan cair;

(7) Pulau-pulau kecil berpotensi menjadi tempat kegiatan yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan nasional;

(8) Masih terbatasnya sistem pemantauan, patroli dan pengawasan (Monitoring, Controling dan Surveillance/MCS) di pulau-pulau kecil.

ISU DAERAH
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (revisi Undang-undang No. 22 Tahun 1999) telah memunculkan beberapa isu dan kendala dalam pengelolaan pulau-pulau kecil di daerah yaitu:

(1) Minimnya upaya pemberdayaan dan peningkatan peran serta kelembagaan daerah dan masyarakat dalam rangka pengelolaan pulau-pulau kecil. Hal ini terjadi akibat pengalihan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provisnsi;

(2) Tekanan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan pesisir-lautan mengalami peningkatan akibat adanya upaya signifikan dalam mewujudkan peningkatan pendapatan daerah;

(3) Ketersediaan data, informasi dan peraturan yang diperlukan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pengelolaan pulau-pulau kecil berpeluang menemui kendala akibat munculnya stigma bahwa pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan atas pengelolaan wilayah pesisir dan lautan;

(4) Terjadinya sengketa antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi terkait status kepemilikan dan kewenangan pengelolaan pulau-pulau kecil. Disatu sisi, pulau-pulau kecil merupakan wilayah administrasi kabupaten, namun disisi lain, kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah pesisir dan laut yang ada disekitar pulau-pulau kecil tersebut.
Dalam rangka mengantisipasi isu daerah yang berkembang maka diperlukan identifikasi ketentuan dan peraturan hukum yang bersifat lintas daerah yang mengatur aspek pesisir dan pulau-pulau kecil serta identifikasi kegiatan-kegiatan yang dampaknya dirasakan melewati batas administratif. la ode muhammad RamadamIMG_0162

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s