Membahas Polemik Penetapan Ibukota Butur


Gubernur Dan Bupati Butur MelakukanKonspirasi Melawan Undang Undang ,

Peta Kabupaten Butur Spionasenews.com, Kendari Setelah Mendagri mendeadline paling lambat Maret 2013 Ibukota Butur sudah bertempat di Buranga sebagai mana amanat pasal 7 UU No.14 /2004 tentang pembentukan Kabupaten Buton Utara, Gubernur Sultra Nur Alam langsung menggelar rapat koordinasi dengan seluruh elemen untuk membicarakan hal tersebut (11/1), di ruang rapat kantor gubernur Sultra. Rapat tersebut diikuti oleh Wagub Saleh Lasata, Sekda Pemprop Sultra Sainal Abidin , Bupati Butur, Ridwan Zakariah, Wakil Bupati Butur Harmin Hari, Kepala Dinas PU dan Tata Ruang, Ir Hado Hasina ST MT, unsur pimpinan DPRD serta sejumlah tokoh masyarakat Buton Utara.

Rapat yang seyogyanya membicarakan strategi yang dapat dilakukan oleh pemkap Butur untuk memindahkan seluruh infrastruktur pemerintahan dari Ereke, Ibukota Butur saat ini ke Buranga. Namun kenyataannya, rapat tersebut terkesan hanya untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Mendagri dalam suratnya bernomor 130.74/4973/SJ tanggal 4 Desember 2012. Bahkan rapat tersebut dapat dikatakan sebagai konspirasi antara Pemprov Sultra dengan Pemkab Butur untuk melawan undang-undang dengan tetap mempertahankan Ereke sebagai Ibukota Butur.

Bupati Butur Ridwan Zakaria sepertinya enggan hengkang ke Buranga sebagaimana perintah Mendagri dalam suratnya tersebut. Keengganan Ridwan tersebut terlihat dari paparannya yang mengatakan bahwa Posisi Buranga sebagai ibukota Kabupaten Buton Utara (Butur) tidak pernah berubah.

Yang terjadi Kata Ridwan dalam paparanya tersebut, hanya perluasan cakupan wilayah Buranga, dari yang sebelumnya hanya sebuah desa, ibukota dari kecamatan Bonegunu menjadi sebuah kawasan yang meliputi sebagian kecamatan Bonegunu dan Kulisusu. Perluasan cakupan wilayah dilakukan setelah dilakukan pengkajian secara teknis, yang melibatkan perguruan tinggi, sehingga Buranga menjadi benar-benar memenuhi syarat menjadi sebuah ibukota kabupaten.

Padahal kalau ditinjau dari letak geografi dan administrasi antara Buranga di Kecamatan Bonegunu dan Ereke ( Ibukota Butur saat ini-red) di Kecamatan Kulisusu letaknya sangat berjauhan yaitu lebih dari 50 Km, serta diantarai satu wilayah administrasi kecamatan yaitu Kecamatan Kulisusu Barat. Jadi pernyataan Ridwan tersebut terkesan berkelit dan melakukan pembenaran atas kebijakannya menetapkan Ereke sebagai Ibukota Butur.

Anehnya pernyataan Ridwan dalam paparannya tersebut mendapat dukungan dari Gubernur Sultra Nur Alam. Untuk melegitimasi dukungannya tersebut Nur Alam menyitir aspirasi sebagian masyarakat Kulisusu yang menginginkan Ereke sebagai Ibukota Butur.

Terkait kuatnya aspirasi yang menginginkan pemindahan ibukota kabupatan dari Buranga ke Kulisusu dan telah mendapat rekomendasi dan persetujuan dewan sebagaimana disampaikan Bupati Ridwan Zakaria pada rapat ini, maka saya meminta Pemkab dan DPRD untuk membahasnya lebih seksama dan komprehensif dengan melibatkan komponen masyarakat tegas Nur alam sebagai bentuk dukungan atas kebijakan Pemkab Butur yang menempatkan Ibukota Butur di Kulisusu.

Untuk meralisasikan hal itu lanjut Nur Alam, sangat dimungkinkan sebagai mana diatur dalam peraturan Mendagri No. 30 tahun 2012. Untuk itu saat ini sedang di Kaji bersama-sama pemerintah kabupaten, DPRD bersama pemerintah provinsi untuk mewujudkannya.

Pernyataan Bupati Butur dan Gubernur Sultra mendapat kritikan keras dari masyarakat khususnya warga Buranga Kecamatan Bonegunu. La Dali, salah seorang warga Buranga mengatakan pernyataan Ridwan dan Nur Alam dalam paparannya tersebut jelas-jelas sebagai pembohongan publik serta pembenaran atas kebijakan mereka yang nyata-nyata menurut penilaian Mahkamah Konstitusi salah.

Ini adalah konspirasi Bupati dan Gubernur melawan undang-undang dan pembangkangan terhadap Putusan MK cetus La Dali.

Apapun alasannya lanjutnya, gubernur dan bupati tidak boleh lagi berkelit untuk tetap bertahan menjadikan Ereke sebagai Ibukota Butur. Sebab MK telah memutuskan Ibukota Buranga sesuai dengan UU pembentukan Kabupaten butur.

Kalau Bupati dan Gubernur tetap bertahan dan tidak mengindahkan Putusan MK, perintah undang-undang serta instruksi Mendagri berarti mereka telah melanggar sumpah jabatannya. Untuk itu dia menyarankan agar DPRD Butur dan DPRD Sultra segera melakukan sidang paripurna untuk melakukan pemakzulan terhadap keduanya.

Dari kasus ini sebenarnya DPRD Butur dan DPRD Sultra sudah dapat segera melakukan rapat paripurna dengan agenda melakukan pemakzulan terhadap keduanya, karena telah melakukan pelanggaran terhadap sumpah jabatannya pungkas La Dali.(MA)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s