Lukman Abunawas Dianggap Gagal Pimpin Konawe


Mataharinews.com, Konawe – Masa kepemimpinan Bupati Konawe Lukman Abunawas, M.Si periode kedua akan berakhir akhir Mei 2013 mendatang, namun  Pemerhati Anggaran dan Pembangunan Konawe menganggap bahwa selama 10 tahun memimpin Konawe, khususnya lima tahun terkhir masih banyak program-program yang dijanjikan Lukman pada saat kampanye yang belum terselesaikan.

Lalang Saranani pemerhati anggaran dan Pembangunan   Konawe berpendapat, selain banyak program yang belum diselesaikan, selama kepemimpinan Lukman juga banyak terindikasi terjadi korupsi. Misalnya saja kata Lalang, Lukman sendiri pernah dijadikan tersangka korupsi oleh kejaksaan Negeri Unaaha.

“ Kendati kasus yang membelit Lukman abunawas tersebut kemudian dinyatakan tidak cukup bukti, namun setidaknya itu memberi  gambaran bahwa pemerintahan Kabupaten Konawe di bawah kendali Lukman   tidak bersih dari kasus korupsi “ beber Lalang ( 8/12).

Masih menurut Lalang, kalau dilihat dari struktur APBD Konawe dari tahun ke tahun masa kepemimpinan  Lukman terlihat sangat terjadi ketimpangan dimana belanja  aparatur porsinya lebih besar dari pada belanja  Publik. Ditahun anggaran 2012-2013 saja belanja aparatur mendapat porsi 70% lebih dari total APBD Konawe sebesar Rp. 660 M lebih.

Tudingan beberapa Pemerhati Anggaran dan Pembangunan Konawe tersebut dibantah oleh Sekretaris Bappeda Konawe , Ir. H Rafid, M.Si. Menurutnya, semua program kerja Pemerintahan Lukman sudah terlaksana sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe. RPJMD jelas Rafid, memuat semua renstra SKPD termasuk janji-janji kampanye pasangan Bupati Lukman Abunawas dan Mahmuddin.

“ Saya tidak tahu kalau masih ada yang mengatakan janji-janji Bupati ada yang tidak jalan. Padahal semua itu kan sudah dipertanggungjawabkan bupati pada saat memberikan laporan pertanggungjawab bupati setiap tahunnya. Dan pada saat itu tidak ada complain dari DPRD ” jelas Rafid.

Kalau kemudian ada terjadi korupsi lanjut Rafid, itu sifatnya indifidual bukan menjadi tanggungjawab dari bupati.  Jadi kalau ada korupsi di SKPD bukan sebagai ukuran berhasil tidaknya Buati menjalankan visi dan misi nya, tetapi masalah individu yang melakukan korupsi.

 “ Kalau terjadi Korupsi di SKPD itu bukan berarti yang gagal adalah Bupati, tetapi individunya yang melakukan pelanggaran hokum “ pungkas Rafid. (MA)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s