Gubernur Sultra Dituding Terlibat Kasus Tindak Pidana Kehutanan dan Penyalahgunaan Kewenangan


 

Matahariews.com,  Kendari –  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi )  Sulawesi Teggara ( Sutra ) menuding  kasus pemerasan  yang melibatan salah seorang mantan staf  Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang berinisial LYA, berhubugan  erat dengan dugaan keterlibatan Gubernur Sultra Nur Alam, SE  dalam kasus tindak pidanan kehutanan dan penyalah gunaan kewenangan.

 Hasil investigasi sementara Walhi pemerasan tersebut terjadi berkaitan dengan keluarnya  Ijin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT . Anugrah Harisma Barakah ( AHB ) di Pulau Kabaena seluas 3084 ha. Konsesi PT. AHB tersebut  sampai melibatkan Gubernur karena berada pada wilayah lintas kabupaten yakni Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton.

  Menurut Direktur Eksekutif  Walhi Sultra Susyanti Kamil, kasus yang saat in masih dalam proses persidangan tersebut,  tidak berdiri sendiri  sebagai kasus pemerasan sebagai mana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) terhadap LYA, tetapi memiliki kaitan erat dengan  keluarnya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara bernomor 435 tahun 2010, tanggal 26 Juli 2010 tentang persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT. AHB, seluas 3084 ha terletak di Kabupaten Buton dan Bombana.

 “ Awalnya kasus ini bukan  pemerasan,  tetapi percobaan penyuapan oleh Gubernur Sultra  terhadap anggota KPK,  yang saat itu melakukan penyelidikan kasus dugaan tindak pidanan kehutanan yag diduga dilakukan oleh  Gubernur Sultra Nur Alam berkaitan dengan  persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT.AHB di Kabupaten Buton dan Bombana” jelas Susi dalam surat elektronok ( surel ) nya yang dikirim pada jurnalis Matharinews.com ( 22/12).

  

 

 Dari 3084 ha luas kawasan IUP PT.AHB tersebut lanjut Susi, sebagian masuk kawasan Hutan Lindung. Sementara, berdasarkan peta Direktorat Jendral Planologi Kehutanan Republik Indonesia, yang dikeluarkan Juni 2011, PT. AHB tidak masuk dalam daftar pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Sulawesi Tenggara. Hal itu berarti Nur Alam mengeluarkan IUP eksplorasi maupun IUP operasi produksi kepada PT. AHB tanpa Izin Pinjam Pakai dari Menteri Kehutanan RI.

 Walhi berharap penegak hukum menjalankan fungsinya dengan sebenar-benarnya dalam kasus ini. Menurut  Walhi  kalau penegak hukm dalam hal ini Kejaksaan  bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka  kasus pemerasan LAY ini, dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap beberapa kasus hukum yang lain yang diduga melibatkan pejabat di Sulawesi Tenggara, diantaranya Atikurahman (eks Bupati Bombana) yang mengeluarkan rekomendasi persetujuan IUP dan Nur Alam sebagai Gubernur yang mengeluarkan IUP tersebut.  

 Menurut analisis yang dilakukan Walhi, pemberian IUP di Hutan Lindung tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan, tidak hanya terkait dengan dugaan tindak pidana kehutanan, namun dugaan lain seperti penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat daerah dan provinsi dan dugaan praktek penyuapan yang dilakukan oleh pemegang IUP terhadap pejabat daerah. 

 “  Dengan menggunakan logika yang sederhana saja kata susi, JPU sebenarnya dapat merekonstruksi  kasus ini denga baik sehingga dapat menyimpulkan apakah kasus ini benar pemerasan sebagai mana yang dituduhkan JPU tehadap LYA, atau percobaan  penyuapan yang dilakukan oleh Gubernur melalui koleganya Amran Yunus “ ungkap Susi.

 Lanjut Susi, siapa  sebenarnya pihak yang ditekan atau diperas kasus ini? Dari pengakuan saksi dipersidangan terungkap,  sebenarnya terdakwa hanya berupaya untuk membantu gubernur membungkam  anggota KPK yang mlakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus tindak pidana kehutanan yang dilakukan Gubernur dan  para aktivis yang melakukan demo di KPK yang megungkap kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Nur Alam.

 Dalam kasus  ini,  actor yang diperas adalah Nur Alam, selaku Gubernur Sultra pada waktu itu. Lalu mengapa pihak Nur Alam melalui koleganya Amran Yunus,  bersedia memberikan sejumlah uang kepada pelaku?. Kemudian mengpa Nur alam melakukan beberapa kali pertemuan dengan pelaku?  Hal ini sebenarnya semakin menegaskan bahwa sesungguhnya benar, Nur Alam terkait dengan kasus hukum yang merugikan Negara, dan lebih jelas lagi kasus tersebut adalah  penyalahgunaan wewenang, suap dalam penerbitan IUP PT. AHB dan tindak pidana kehutanan.

 Maka, berdasarkan kasus ini, WALHI Sultra meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengembangkan kasus pemerasan ini, sehingga membuka tabir  kasus pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Gubernur Sultra dalam hal ini Nur Alam maupun mantan pejabat yang terkait kasus tersebut , hal ini menjadi penting bagi penegakan hukum dan pembelajaran bagi pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya yang menjadikan sumberdaya alam Sultra menjadi modal bargaining kekuasaan.

 “ Untuk melengkapi temuan sementara ini, WALHI Sultra  melakukan investigasi yang mendalam terkait dengan pemberian IUP AHB yang melibatkan pejabat daerah termasuk Nur Alam, dan akan melakukan upaya advokasi yang lebih massif demi penyelamatan lingkungan di Sulawesi Tenggara” tegas Susi.(MA) 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s