Sibuk Sosialisasikan Cagub, Pejabt Pemkab Muna Bolos Masal


Mataharinews.com, Raha – Salah satu alasan  dari penerapan  otonomi daerah adalah untuk memperpendek  birokrasi pelayanan terhadap masyarakat. Namun tidak dengan Kabupaten Muna, penerapan otonomi daerah justeru semakin memperumit pelayanan. Kondisi itu mulai nampak  di era pemerintahan Dr. L.M. Baharuddin, M.Kes dan Malik Ditu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna.

Di era ini, jangankan masyarakat biasa, PNS yang nota bene adalah pelayan masyarakat juga  merasakan bagaimana amburadulnya pelayanan di Pemkab Muna. Hal ini tidak terlepas dari akibat malasnya para Kepala Dinas/ Badan serta Kabag masuk kantor, sehingga menjadi pemandangan yang umum apabila terdapat bawahan yang rajin membolos.

Hal tersebut diatas juga dialami oleh reporter mataharinews.com ketika hendak mengkonfirmasi berita tentang adanya fee  10% yang ditarik oleh Kepala SKPD dari kontraktor disetiap paket proyek yag ada di SKPD masing-masing, Kamis (11/10/2012).

Tidak kurang dari lima Dinas yang disambangi oleh reporter mataharinews.com, yakni, Dinas  Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Peternakan,  Pendidikan nasional dan Badan Kepegawaian rata-rata kepala Dinas/ Kepala Badannya sedang tidak berada di Tempat.

Demikian juga halnya dengan kantor Bupati Muna. Semua Bagian yang ada di Pemkab Muna, termasuk Kabagnya sedang tidak berada di ruangannya. Selain kepala dinas PNS di setiap Dinas yang dikunjungi juga terlihat sangat sedikit.

Menurut  salah seorang PNS di Dinas PU yang mewanti-wanti agar identitasnya dirahasiakan mengatakan, bahwa malas dan membolosnya para pegawai di kantornya adalah imbas dari malasnya kepala dinas mereka masuk kantor.

Menyikapi pejabat di Pemkab muna yang pemalas dan rajin membolos tersebut, Ketua Komisi I DPRD Muna  yang membidangi pemerintahan, Fatahillah Taate. SH mengatakatan, sebenarnya DPRD Muna telah merekomendasikan pada Bupati Muna untuk segera mencopot pejabat yang malas tersebut.

“ Yang kami lakukan  sebagai  DPRD, sebenarnya  sudah pada tahapan merekomendasikan untuk mengganti pejabat yang malas dan pembolos itu. Tapi lagi-lagi  untuk melakukan  penggantian, itu menjadi domain Bupati “ jelas Fatahillah saat ditemui di kantor DPRD Muna (11/10/2012).

Fatahillah juga mengaku heran, mengapa sampai saat ini rekomendasi DPRD tersebut belum juga ditindak lanjuti oleh Bupati. Padahal menurut dia, akibat seringnya pejabat bolos masuk kantor , berimplikasi pada turunnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu saran Fatahillah, Bupati Muna harus serius menyikapi malasnya para pejabat dan segera menindak lanjuti rekomendasi DPRD.

Lebih jauh menurut Fatahilah, malasnya para pejabat masuk kantor, karena penaliaian terhadap PNS untuk menjadi pejabat di Pemkab Muna bukan berdasarkan etos kerja indifidu atau jenjang karir, tetapi penilaiannya berdasarkan indeks pendekatan. Etos kerja tidaklah penting, untuk menjadi pejabat di Muna, cukup dengan mengikuti kemana Bupatinya pergi.

“ Baperjakat di Muna tidak berjalan dengan baik dalam menentukan kriteria seseorang yang akan menduduki jabatan. Kelihatannya, penilaian yang lebih menonjol untuk menentukan seseorang menduduki jabatan berdasarkan indeks pendekatan, baik pendekatan pada Parpol pendukung bupati atau pendekatan terhadap bupati atau oknum-oknum elit Parpol tertentu yang dapat menetukan seseorang menjadi pejabat”lanjut Fatahillah.

Pernyataan fatahilah tersebut diayakan oleh Made wastawa, salah seorang anggota DPRD Muna dari fraksi PDI-P. Menurut Made, untuk menjadi pejabat di muna saat ini tidak perlu lagi menunjukan kapasitas dan kapabilitas, tetapi cukup dekat dengan Bupati atau orang-orang tertentu maka sudah dapat menjadi pejabat.

Oleh karena itu menurut Made, jangan heran kalau banyak PNS yang kelihatan malas untuk berkantor. Karena tingkat kehadiran seorang PNS dan kemampuannya Sumber Daya Manusia ( SDM ), bukan menjadi dasar penilaian untuk seseorag layak atau tidak mendapatkan jabatan.

“ Sekarang PNS sudah tidak perduli lagi dengan tingkat kehadirnnya di kantor, karena itu bukan menjadi indikator penilaian atasan untuk mengangkat karirnya”jelas Made kepada mataharinews.com, Kamis (11/10/2012).

Sementara itu Lembaga Advokasi dan Pemberdayaan Manusia (Lakaspermai) melalui Direktur Advokasinya Amrin menilai, Jarangnya para pejabat masuk kantor karena, setidaknya untuk beberapa waktu belakangan ini karena sibuk mensosialisasikan salah satu calon Gubernur.

“ Pantas saja kalau para pejabat saat ini sedang tidak berada di kantor, karena mereka sibuk keluar kota untuk mensosialisasikan salah satu Cagub” tuding Amrin.

Amrin menjelaskan, apapun alasannya, para pejabat itu harus berada dikantor, kecuali ada tugas dinas luar. Karena keberadan mereka di kantor dapat menjadi teladan bagi bawahannya sehingga mereka juga tidak berani untuk membolos. Tapi kalau atasan mereka menunjukan sikap seperti itu maka jangan heran, kalau banyak juga bawahan yang tidak masuk kantor.

“ Pimpinan itu adalah teladan bawahannya. Kalau pimpinan disiplin dan rajin masuk kantor, bawahannya pun tidak ada yang berani bolos. Ya kalau atasan mereka sendiri memberikan contoh yang tidak baik dengan jarang masuk kantor, maka jangan heran kalau kelakuan anak buahnya lebih parah,”pungkasnya.( MA )

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s