Rusaknya Hutan Waranga, Bupati Harus Bertangung Jawab


Mataharinews.com, Raha – Pembiaran Pemda Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), terhadap perambahan hutan Warangga merupakan letupan akan terjadi pelanggaran HAM, sebab masyarakat di Kota Raha, kelak akan kesulitan mendapatkan air bersih, sehingga penyelesain perambahan ini harus dilakukan lewat mekanisme hukum. Dan yang bertangungjawab adalah Bupati Muna dr.HLM Baharuddin.

“Saya kira, penegakan hukum merupakan pintu terbaik, dan ini mutlak harus dilakukan. Jadi proses hukum ini bersifat struktural. Yaitu masyarakat yang melakukan perambahan dan Pemda Muna yang melakukan pembiaran sehingga masyarakat melakukan perambahan”ujar Muhammad Salim SH, alumni Unhalu, di Raha, baru lalu.

Aktifis HMI ini menambahkan, tuntutan terjadi pelanggaran HAM, adalah konsekwensi logis dari gerakan perambahan yang beradampak kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kota Raha. Anehnya, sejumlah aktifis LSM yang dulu gemar berteriak, kini lumpuh tak lagi bersuara. Dan semua tahu, sejumlah perambah di Kontu telah dilakukan penyelesaian secara hukum dan masyarakat masuk penjara yang melakukan perambahan di kontu.

“Jika sejumlah masyarakat yang melakukan perambahan telah dilakukan proses hukum, maka untuk kasus Warangga mutlak juga dllakukan, namun bukan hanya warga yang melakukan perambahan, tapi pejabat yang melakukan pembiaran harus juga diproses hukum”terang Salim.

Menurutnya, secara struktural, antara kontu dan warangga harus berbeda penanganannya. Ketika kasus kontu merebak, Bupati Muna Ir Ridwan Bae bersama Muspida tak melakukan pembiaran, justru mendorong penyelesaian hukum. Sementara saat ini, publik diperhadapkan dilematis, karena ada ketakutan Pemkab Muna untuk menyelesaikan secara hukum, sebab ketika kasus ini didorong ke wilayah hukum, maka Bupati Muna harus bertangungjawab.

“Bupati Muna sangat dilematis, memberi ruang agar kasus ini diselesaikan lewat jalur hukum, diapun akan diproses, karena melakukan pembiaran”ungkap Salim.

Dikatakan, apapun alasannnya, Bupati Muna harus bertanggungjawab terhadap pembiaran di warangga sehingga masyarakat melakukan perambahan. “Aneh, terjadi tawar menawar musim panen, jadi ketika jagung ditanam, alasannya nanti setelah panen, tapi menjelang musim panen jagung lalu kacang ditanam, dalilpun sama, nanti setelah panen kacang baru mereka mengosongkan warangga.

Ini adalah bentuk kekalahan sekaligus fakta melakukan pembiaran. Jadi DPRD Muna harus melakukan hearring terhadap Bupati Muna, agar masalah ini tidak berlarut larut”tandas Salim. ( ahimsa)

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s