Mataharinews.com, Raha -. Tidur tim sembilan PLTU Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), hampir dipastikan tak nyenyak, pasalnya Pansus akan segera melakukan paripurnah, sekaligus akan merokomendasikan agar masalah PLTU diselesaikan lewat jalur hukum..

“Saya mendapat info dari teman teman Pansus, bahwa semangat yang dimiliki, masalah PLTU akan didorong ke jalur hukum. Jika ini benar, maka dipastikan semua anggota Pansus dan Camat Duruka serta Kades akan masuk penjara, karena pelanggaran ini dilakukan secara berjamaah”ujar Laode Harmini, S,sos anggota DPRD Muna. Di Raha (8/10)

Politisi Demokrat ini menambahkan, penyelesaian jalur hukum harus lewat KPK,karena kerugian negara sudah memungkinkan untuk ditangani KPK. Jadi dengan temuan temuan Pansus, merupakan fakta yang tak bisa dipungkiri.”Saya hanya menghimbau agar kasus ini didorong ke KPK, sebab telah cukup bukti termasuk kerugian negara”tegas Harmini, seraya mengatakan, banyak yang spekulasi, bahwa peran Kades sangat besar, tapi harus diingat, Kades melakukan pasti ada kekuatan lain. Dan ini sangat wajar untuk disikapi.

Informasi yang berhasil dihimpun dari salah seorang anggota Pansus terungkap, bahwa ada transfer bukti rekening dari PLN Sulselbar ke Tim sembilan sebanyak Rp 4,5 milyar.”Kami mencari di PLN Raha terkait bukti transfer dana, tak ditemukan, nanti di Makasar, bukti rekening tersebut kami temukan. Ini adalah petunjuk dan bukti yang tak terbantahkan”ujar sumber yang menolak namanya disebut, seraya mengatakan, ketua tim identifikasi lahan adalah sekda Muna Drs La Ora, sementara ketua tim penetapan harga dijabat Asisten I Pemda Muna.

Ketika ditanya, bagaimana anggota Pansus menyikapi permasalahan di PLTU, anggota pansus tersebut mengatakan, dugaan terjadi pelanggaran sangat jelas, makanya Pansus akan mendorong ke jalur hukum. “Saya belum bisa mengungkap secara terbuka, tunggulah hasil sidang Paripurnah.

Namun perlu dicatat, teman teman yang ada di Pansus, semangatnya kasus ini harus diselesaikan lewat proses hukum”ungkapnya, seraya mengatakan, semua anggota Tim Sembilan bertandatangan, baik identifikasi lahan maupun penetapan harga, jadi tak benar kalau Kadis Pertambangan mengatakan dia tak tahu menahu, karena fakta hukum dia bertanda tangan di berita acara.( ahimsa)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s