Fee Proyek Untuk Skpd, Sudah Menjadi Budaya Di Muna


Matahari news.com, Raha – Kabar adanya fee proyek yang disetor para kontraktor kepada SKPD di Kabupaten Muna yang sempat beredar, ternyata bukan isapan jempol belaka, tapi sudah menjadi tradisi yang membudaya. Fakta ini teraungkap saat salah seorang aktivis perempuan di Kabupaten Muna Wa Ode Habiba, mengkonfirmasi langsung hal tersebut pada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Muna Drs. Tarmon.
Menurut pengakuan Tarmon, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Muna, fee bagi kuasa anggaran di kalangan Pemkab Muna sudah menjadi kebiasaan. Dia Juga mengakui, kalau dirinya pernah menerim fee 10% dari total anggaran proyek dari kontraktor yang bernama Eti.
Fee yang diserahkan Eti tersebut menurut Tarmon, berkaitan dengan proyek rehabilitasi bangunan bersejarah di bawah Dinas Kebudayaa dan Pariwista, yang dikerjakannya . Namun, kata Tarmon uang tersebut bukan hanya untuk dirinya, tetapi dibagi-bagi dengan panitia.
“ Benar saya menerimah fee 10% dari kontraktor, tapi itu sudah menjadi komitmen antra kontraktor dan kuasa anggaran. Tapi uang itu saya sudah bagi-bagi dengan panitia “ jelasnya.
Konfirmasi tersebut menurut Habiba, dilakukan karena dirinya merasa di zalimi oleh Pemkab Muna dan kontraktor, karena bangunan yang sedang direhabilitasi tersebut, sebelumnya digunakan sebagai taman bacaan gratis bagi masyarakat. Taman bacaan tersebut dilkelola oleh yayasannya, dan pemakiannya pun melalui surat penunjukan yang ditanda tangani Bupati Muna saat itu Ridwan, Bae.
Pada saat dalam pengelolannya, aku Habiba pihaknya mengeluarkan banyak dana untuk memperbiki kerusakan-kerusakan bangunan, dan hal itu dibuktikn dengan kuitansi-kuitansi. Namun ketika mau melakukan rehabiitasi secara total bangunan tersebut, dirinya dicampakn begitu saja. Olehnya itu dia menuntut penggantian atas pengeluaran yang dilakun selama ini untuk diganti oleh Pemkab atau kontraktor yang mengerjakan rehabilitasi tersebut.
Pada saat melakukan pencarin keadilan tersebutlah, dia mendapatkan pengakuan dari kontraktor yang bernama Eti kalau dirinya sudah menyetor 10% pada Kadis, sehingga sang kontraktor menyarankan pada Hbiba agar menghubungi Kadis untuk mendapatkan gati kerugian atas dana yang dikeluarkan.
“ Eti menyarakan untuk meminta ganti rugi pada bapak. Karena menurut Eti, dia telah membayar fee sebesr 10% pada bapak” urai Habiba pada Kadis Kebudayaan dan Pariwista, Drs. Tarmon di kantornya (10/10).
Kendati demikian, Tarmon tetp berkeras untuk tidak memenuhi keinginan Habiba, karena menurutnya fee yang 10% tersebut bukan diporsikan untuk ganti rugi, tetapi untuk Kadis dan panitia.
Pengakuan Tarmon tersebut, boleh jadi sebagai justifikasi atas tuduhan beberapa kalangan selama ini kalau para SKPD di Pemkab Muna selalu menarik fee pada kontraktor setip kali mereka mendapatkan paket proyek. Untuk itu Habiba akan melaporkan hal itu ke kejksaan karena hal itu sudah masuk dalam pemerasan dan korupsi.
“ Saya akan laporkan prktek pemerasan atau suap tersebut pad Kejaksaan, karena itu sudah masuk tindak pidana korupsi, Saya juga meminta agar semua SKPD diperiksa, sebab boleh jadi praktek eperti itu sudh membudya disemua SKPD. Selain itu kontrktor juga dipnggil sebagai saksi ata bahkan tersangka, karena boleh jadi itu sudah menjadi kesepakatan bersama” tandasnya.
Pada saat melakukan konfirmai, Habiba didampingi oleh Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Muna Munartin.
Sementara itu Amrin, Direktur Avokasi LSM Lakaspermai mengungkapan, pengakuan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata tersebut semakin memperjelas tudingan masyarakat selama ini tentang adanya setoran fee proyek kepada para SKPD. Untuk itu dia mendesak aparat kejaksaan untuk segera turun gunung memeriksa para SKPD di lingkup Pemkab Muna, teristimewa tarmon yng telah mengakui menerima fee dari kontraktor.
“ Sudah tidak ada lagi alasan bagi aparat kejaksaan di Muna untuk tidak memeriksa para Kepala SKPD di Muna. Apalagi sudah ada pengakuan dari Tarmon” tegas Amrin.
Lanjut Amrin, pengkuan Trmon itu seperti fenomena gunung es, boleh jadi saat ini yang mengaku baru Tarmon, namun sesungguhnya praktek seperti itu terjadi diseluruh SKPD.
Tudingan `Amrin trsebut sangat beralasan, pasalnya beberapa waktu yang lalu, ada seorang kontraktor yang melaporkan kerabat Bupati Muna dengan tuduan penipuan. Tuduhan yang dilontarkan kontraktor tersebut ungkap Amrin, karena setelah menyetor sejumlah uang sebagai fee , proyek yang dijanjikan tidak jug didapatkan.
“ Praktek menaik fee pada kontraktor, sepertinya sudah menjadi budaya di lingkup Pemkab Muna dan kroni-kroni para pejabat di Muna” cetusnya.( MA)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s