IHPS I Tahun 2012 BPK: Kerugian Keuangan Negara di Pemrop Sultra Mencapai Rp.1,3 Triliun


Mataharinews,com, Baubau – Dalam kurun waktu 2008 – 2012, Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) menemukan 13.205 kasus penyimpangan keuangan negara, dengan total kerugian mencapai  Rp.12.48 triliun. Dari total kasus dan nilai kerugian negara tersebut, 321 kasus terjadi pada pemerintah Propinsi  Sulawesi Tenggara ( Sultra ) dengan nilai  Rp.1,93 triliun.

Data audit BPK tersebut disampaian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buton Raya, melalui siaran persnya yg dikirimkan Erwin Usman,SH. Direktur LBH Buton  Raya, via surat elektronik ( Surel) ke jurnalis Mataharinews.com (8/10).

Dari temuan itu, tulis Erwin dalam surelnya tersebut, mengutip Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI semester I (IHPS I) Tahun 2012, BPK merekomendasikan Rp 84,6 Milyar untuk ditindaklanjuti. Hasilnya, masih ada Rp 39,4 Milyar belum sesuai dan masih dalam proses tindakanjut. Sedangkan yang belum ditindaklanjuti sama sekali sebesar Rp 13,6 Milyar.

Selain indikasi kerugian negara yang terjadi pada pemerintah Propinsi. (IHPS I) Tahun 2012, yang disampaikan Ketua BPK RI Hadi Purnomo tersebut lanjut Erwin, juga penyimpangan yang terjadi di 12 kota/kabupaten di Provinsi Sultra. Dari 12 Kabupaen/Kota di Sutlra, penyimpangan terbesar terjadi di Kota Kendari dengan 200 kasus dengan niai kerugian Negara  Rp 546 Miliar. Dari total  kerugian keuangan negara di Kota Kendari tersebut yang dikembalikan ke negara baru Rp 4,5 Miliar.

Berikut Temuan Penyimpangan Keuangan di Provinsi Sultra Periode 2008-2012, Provinsi Sultra Rp 1,933 Triliun (321 kasus), Kota Kendari, Rp 546,234 M (200 kasus), Bombana, Rp 290,633 M (185 kasus), Kolaka, Rp 136,537 M (193 kasus),  Wakatobi, Rp 170,218 M (132 kasus), Muna  Rp 95,148 M (176 kasus), Kolaka Utara, Rp 71,535 M (156 kasus).

Sedangkan di Kota Baubau, Rp 42,373 M (151 kasus), Konawe Selatan,  Rp 39,081 M (158 kasus), Buton,  Rp 24,489 M (112 kasus), Konawe, Rp 264 M (525 kasus), Buton Utara (2009-2012), Rp 67,160 M (105 kasus), Konawe Utara (2009-2012), Rp 65,584 (99 kasus).

LBH Buton Raya berharap, temuan BPK ini, segera  diusut tuntas oleh aparat penegak hukum, sebab aroma korupsi kuat tercium di dalamnya. Apalagi jumlah penyimpangan dana rakyat cukup besar. Caranya segera periksa Gubernur Nur Alam beserta Bupati dan Walikota se-Sultra.

“ Kami mendesak aparat penegak hokum untuk segera memeriksa Gubernur Sultra Nur Alam,SE dan seluruh Bupati /Walikota Sesultra dalam kasus ini. Aparat penegak hokum dapat menggunakan temuan BPK tersebut sebagai pintu masuk untuk memeriksa mereka” Tegas Erwin.

Karena  untuk memeriksa Kepalah Daerah saat ini lanjut Erwin ,sudah tidak lagi membutuhkan persetujuan presiden, maka sudah tidak ada lagi alasan bagi penegak hokum untuk mengulur-ulur prosesnya. Sebab  temuan BPK tersebut, merupakan suatu tindak pidana yang ekstra ordinary maka penangannya pun harus ekstra.  ( MA )

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s