Gubernur Tekan Walikota, Teluk Kendari Terancam Hancur


Mataharinew.com, Kendari- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi )Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari dalam waktu dekat akan mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Kota Kendari terkait dengan rencana Pemkot Kendari melakukan reklamasi pantai di Teluk Kendari.

Direktur Eksekutif Walhi Sultra, Susianti Kamil mengatakan langkah ini terpaksa ditempuh karena pendekatan persuasif yang telah ditempuh oleh pihaknya selama ini seperti diskusi menemui jalan buntu, sementara itu Pemkot Kendari lebih memilih tancap gas untuk merealisasikan ambisinya.

Menurut Walhi, revitalisasi teluk dengan alas an laju sedimentasi, dapat dilkukan dengan banyak cara yang ramah lingkungan. Namun Pemkot Kendari tetap kukuh lebih memilih melakukan reklamasi sebagai satu-satunya jalan keluar.

Susi menjelaskan, cara yang dimaksud Walhi adalah pengerukan, menjadikan kawasan teluk sebagi kawasan konsevasi dan membangun dam-dam penangkap lumpur di setiap kali yang bermuara di Teluk Kendari.

“ Masih banyak cara yang ramah lingkungan yang dapat dilakukan untuk merevitalisasi Teluk Kendari. Bukan dengan cara mlakukan penimbunan dan menyerahan pada investor untuk pengelolahannya “ cetus Susi.

Selain itu, bedasarkan analisis Walh, ngototnya Wali Kota Kendari untuk melakukan reklamasi berkaitan dengan intervensi pemodal dalam prosesnya. Asusmsi itu semakin diperkuat dengan pernyataan Wali Kota di beberapa media lokal, bahwa investor yang akan diberi kewenangan untuk memngelola teluk telah menyiapkan dana yang cukup besar.

Sementara itu, Direktur LBH Kendri Anselmus Masiku, SH. Mengatakan, gugatan legal standing yang akan diajukan Walhi merupkan jawaban dari tantangan Wali Kota Kendari, Ir. Asrun, M.Eng yang dikutip beberapa media bahwa Walhi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan gugatan hukum terhadap permasalahan teluk.

“Asrun perlu ketahui, bahwa masalah teluk adalah masalah lingkungan, dan Walhi aalah LSM lingkungan yang memiliki legal standing untuk melakukan gugatan. Gugatan legal standing yang akan diajukan oleh Walhi nanti akan diuji di Pengadilan Negeri, apakah benar Walhi memiliki legal standing untuk itu, dan apakah kebijakan Asrun bertentangan dengan kebijakan lingkungan atau tidak” Tegas Ansel.

Ansel juga menegaskan, sebenarnya ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk melakukan gugatan terhadap rencana Pemkot Kendari tersbut, yakni legal stading, class action dan cityzen lawswit. Namun yang dipilih oleh Walhi adalah gugatan legal standing.

Selain untuk melindungi kepentingan investor dalam proyek reklamasi Teluk Kendari, proyek tersebut juga disinyalir ada campur tangan Nur Alam sebagai Gubernur Sultra dan ketua DPW Partai Amanat Nasional.

Dalam hal ini, Susi menilai, Wali Kota Kendari Asrun tidak dapat berbuat banyak untuk membatalkan rencana reklamasi karena mendapat tekanan dari Gubernur Sultra. Apalagi secara struktural kelembagaan partai Asrun yang menjabat sebagai Ketua DPD PAN Kota Kendari akan manut pada Nur Alam yang nota bene Ketua DPW PAN Sultra.

“ Ada informasi, Wawali Kendari Musadar Mappasomba juga tidak setuju dengan rencana reklamasi tersbut, namun kebenaran info itu masih perlu konfirmasi pada yang bersangkutan” tutu Susi. ( MA)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s