Reklamasi Teluk Kendari Labrak UU dan Permendagri


Mataharinews.com, Kendari – Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara (Walhi Sultra ) menilai kebijakan Pemerintah Kota Kendari yang menyerahkan pengelolaan Teluk Kendari pada investir merupakan proyek pembunuhan ribuan nelayan dan pedagang Kaki Lima ( PKL), serta penghancuran ekositen Teluk Kendari.

Direktur Eksekutif Walhi Sultra, Susianti Kamil mengungkapkan, proyek yang berlabel revitalisasi Teluk Kendari tersebut, selain melabrak Undang-Undang No. 32 tahu 2010 Tentang Lingkungan Hidup, juga menyalahi Permendagri No.1 tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Perkotaan.

Pasalnya, dalam MOU antara pemerintah Kota dengan investor, termuat tentang kewenangan investor untuk melakukan reklamasi Teluk Kendari seluas 250 Ha. Areal yang direklamasi nantinya akan dibangun Sarana Olah Raga (SOR) dan Gelanggang Olah Raga ( GOR). Semua fasilitas yang akan dibangun oleh investor tersebut pengelolaannya sepenuhnya di tangan investor dengan masa kelola selama 35 tahun.

Pemberiaan kewenangan terhadap investor untuk melakukan reklamasi yang dinilai Walhi menyalahi Permendagri No 1/2008 pasal 24 yakni, Rencana Reklamasi Pantai haruslah tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang /Rencana Wilayah kota ( RT/RW).

Sedangkan pasal 25 Permendagri tersebut menegaskan, sebelum rencana reklamasi pantai masuk dalam RT/RW Kota, haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan Mendagri.

Walhi Mensinyalir, Reklamasi Teluk Kendari yang saat ini telah berjalan, tidak tertuang dalam Perda Kota Kendari No. 1 tahun 2012 tentang RT/RW Kota.Kalaupun tertuang dalam Perda dimaksud, kata Susi, besar kemungkinannya belum mendapat persetujuan Mendagri.

Dugaan Walhi tersebut diperkuat dengan surat DPRD Kota Kendari No. 622.31/DPRD/ 2012 tanggal 7 September 2012. Surat DPRD tersebut intinya memerintahkan Pemerintah Kota Kendari untuk menghentikan segala aktivitas pengerukan dan penimbunan di Teluk Kendari. “Sangat tidak masuk akal, DPRD memintah pemghentian reklamasi kalau ijin mendagri telah kelur” jelas Susi.

Selain masalah pelanggaran hukum, yang menjadi konsen Walhi dalam kasus ini adalah masalah sosial rkonomi yang akan ditanggung masyarakat akibat reklamasi tersebut. Dalam catatan Walhi ada lebih dari seribu KK Akan kehilangan mata pencaharian akibat proyek itu.

Mereka itu adalah nelayan tangkap, nelayan budidaya rumput laut, dan penyedia jasa motor penyebrangan yang tinggal di sepanjang pesisir teluk. Selain itu ada jyga pedagang kaki lima yang menjajakan jajanan khas Sulawesu Tenggara.

Khusus pedagang kaki lima ini, telah menjadi ikon Kota Kendari. Sebab setiap orang yang berkunjung ke Kota kendari merasa belum benar-benar datang di Kendari bila belum mencicipi jajan yang dijajakan Disepanjanjang pinggiran teluk.

Olehnya itu, Walhi Sultra secara tegas meolak proyek reklamasi yang berkedok revitalisasi Teluk Kendari. Alasannya Kata Susu sudah sangat jelas yaitu proyek tersebut akan mendatangkan bencana bagi kelstarian ekosisten di teluk Kendari.

Selain itu, proyek tersebut juga dapat menghilangkan ruang keloa dan mata pencahariaan masyarakat. Hal lain yang juga menjadi perhatian Walhi adalah akibat proyek itu dapat menyebabkan terkikisnya budaya lokal dan menghilangkan ikon Kota Kendari.

“Jelasnya, Walhi akan terus menhkampanyekan penghentian reklamasi Teluk Kendari. Kalau perlu Walhi akan mempelopori untuk mendorong kasus ini sampai padapenegak hukum” Ancam Susi. (MA)

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s