Peran Komunikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kabupaten Muna


Masyarakat pesisir di negeri kita, termasuk di Kabupaten Muna, masih diidentikan dengan kemiskinan dan keterbelakangan yang rentan terhadap tekanan pemilik modal. Terdapat sejumlah persoalan yang diduga memicu rendahnya taraf hidup masyarakat pesisir seperti akses yang terbatas akan aset dan sumber-sumber pembiayaan bagi nelayan kecil, aspek ekologis, dan sosial.

komunikasi

Salah satu upaya memecahkan sejumlah persoalan nelayan di negeri ini adalah komunikasi pembangunan partisipatif. Pendekatan ini dilakukan melalui pendidikan non formal dengan menitikberatkan pada komunikasi dialogis antar orang yang terlibat dalam proses pembangunan. Pola ini ditempuh dengan maksud memberdayakan semua elemen yang ada di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam konteks realisasi di lapangan, komunikasi program dalam menghadapi permasalahan masyarakat pesisir dapat dilakukan melalui lima hal yakni (pertama) Peningkatan keterampilan nelayan dan keluarganya dalam mengelola hasil tangkapan, memperbaiki sikap yang merusak lingkungan dengan mensosialisasikan pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya alam.

(kedua) Peningkatan kemampuan manajemen usaha penangkapan dan diversifikasi usaha yang disertai penguatan ekonomi keluarga melalui usaha produktif. (ketiga) Penguatan kelembagaan lokal termasuk organisasi pemasaran hasil perikanan; (keempat) Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dengan mengedepankan prinsip sustainability (sumberdaya alam) dan kesejahteraan masyarakat; serta (kelima) Membangun jejaring (network) dengan mitra usaha guna memperbesar armada dan menggunakan alat tangkap yang lebih efektif dan tidak merusak lingkungan.

Dari lima metode komunikasi itu, diharapkan pesan-pesan atau materi dalam komunikasi pembangunan masyarakat pesisir tidak sekedar mentransferkan informasi saja, namun menyangkut aspek transformasi keadaan dari kondisi sekarang yakni nelayan dan keluarganya yang masih terpinggirkan, menjadi lebih mandiri, sejahtera dan bermartabat.

Komunikasi pembangunan harus diselenggarakan secara partisipatif, sebab pendekatan ini memudahkan agent of change membantu masyarakat menyelesaikan persoalannya. Komunikasi pembangunan dapat dipandang sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, yang dalam kegiatannya berkaitan dengan orang dewasa.  Implikasi dari hal ini adalah pendekatan yang digunakan harus berorientasi pada pembelajaran orang dewasa (adult learning approach). Untuk itu, dalam penyiapan dan penyelenggaraannya perlu memperhatikan kebutuhan nyata peserta proses belajar.

Orang dewasa merupakan orang yang sudah kaya pengalaman sehingga perlu memperhatikan hal-hal berikut : (pertama) Pembelajaran orang dewasa didasarkan pada pengalaman masa lalu dan patut dihargai; (kedua) Pengalaman masa lampau tersebut harus dihargai oleh peserta lainnya dan harus diupayakan diterapkan dalam proses belajar. Pembelajaran yang melibatkan transformasi pengalaman masa lalu membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar dibandingkan model belajar lainnya.

(ketiga) Lingkungan mempengaruhi kemampuan orang dewasa dalam belajar.  Lingkungan terbaik seperti kondisi yang mengurangi gangguan pada orang dewasa yang sedang belajar akan memberikan dukungan yang berharga.  Peserta dewasa akan belajar dengan baik di lokasinya sendiri.  Orang dewasa tidak akan efektif jika belajar di bawah tekanan atau waktu yang dibatasi.  Mereka tidak  suka membuang waktu, dan orang dewasa lebih tertarik pada proses belajar yang memberikan hasil nyata dan cepat.

(keempat) Orang dewasa akan belajar selektif terhadap bahan atau materi yang dia perlukan, (kelima) Orang dewasa dapat didorong untuk belajar pada materi yang relevan pada peran dan kehidupannya saat ini, dan (keenam) Orang dewasa belajar untuk kehidupannya dan untuk mereka yang terlibat dalam kelompoknya.

Prinsip partisipasi dalam komunikasi pembangunan bukan sebatas proses sekedar hadir, memberikan pendapat atau hanya berdasarkan persepsi pemerintah atau penyuluh sendiri.  Sangat rasional, jika masyarakat pesisir belum mau terlibat dalam berbagai program pembangunan, khususnya kegiatan penyuluhan karena sejak awal masyarakat tidak terlibat dalam menentukan kegiatan yang diprogramkan.

Terkait hal ini, proses aksi sosial dan proses pengambilan keputusan dapat dimodifikasi. Proses aksi sosial meliputi lima tahap yakni (1) stimulasi minat (stimulation of interest) yaitu inisiatif dalam komunitas mulai berkembang pada tahap awal dalam ide baru dan praktek; (2) inisiasi (initiation) yaitu kelompok yang besar mempertimbangkan ide baru atau praktek dan alternatif dalam implementasi; (3) legitimitasi (legitimation) merupakan tahap saat pimpinan komunitas memutuskan akan meneruskan tindakan atau tidak; (4) keputusan bertindak adalah rencana spesifik tindakan mulai dibangun; dan (5) aksi yaitu penerapan rencana.

Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak cukup hanya dengan mengidentifikasi isu yang dihadapi saja, tetapi perlu diwujudkan beberapa aspek yaitu adanya aspek situasional, kolaborasi dan evaluasi diri dari setiap unsur yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program.

Sebagai sebuah sistem sosial, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki struktur sosial tertentu, memiliki status dan peran pada tiap anggota masyarakat. Strategi komunikasi pembangunan pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil harus bersifat spesifik untuk tiap wilayah. Setiap upaya perubahan perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti masalah sosial ekonomi, kondisi fisik lingkungan (sumber daya alam), dan sumber daya manusia secara umum (termasuk agen pembaharu).

Unsur-unsur yang terlibat dalam komunikasi pembangunan berubah-ubah dan harus diantisipasi secepatnya. Perubahan merupakan proses alamiah yang tidak bisa dihindari dan harus terjadi pada sesuatu, individu atau masyarakat sebagai reaksi atau adaptasi pada kondisi yang dihadapi.

Proses perubahan pada masyarakat pesisir dalam konteks perubahan sosial ke arah yang lebih baik berkaitan dengan transformasi struktur dan interaksi sosial dari sebuah masyarakat dan merupakan variasi atau modifikasi dalam pola organisasi sosial atau sub kelompok dalam masyarakat atau pada keseluruhan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, kendala-kendala yang dihadapi dan masalah yang timbul diantaranya adalah adanya keinginan untuk mempertahankan status quo (reluctant to change) oleh sekelompok masyarakat yang dapat mempengaruhi proses perubahan dapat diminimalisir.

Sebagaimana diketahui, dalam teori adopsi-inovasi ada tahapan yang dilalui jika suatu ide baru diterapkan dan proses itu merupakan proses mental.  Setiap tahap akan memerlukan waktu, pemikiran dan respon yang berlainan (awareness, interest, trial, evaluation dan keputusan apakah menolak ataukah menerima inovasi (pembaharuan–ide atau teknologi baru).  Mengantisipasi hal ini, sangat relevan bagi agen pembaharu untuk menerapkan pendekatan penyuluhan yang tepat sesuai dengan tahapan komunikasi yang sedang berlangsung di masyarakat.

Terdapat tiga pilihan metode pendekatan atau kombinasi ketiganya yang dapat digunakan dalam pelaksanaan program untuk memberdayakan masyarakat pesisir yakni : (pertama) Pendekatan perorangan, misalnya kegiatan kunjungan perorangan, konsultasi ke rumah, penggunaan surat atau telepon, dan magang. (kedua) Pendekatan kelompok, misalnya kursus tani-nelayan, demonstrasi cara atau hasil, kunjungan kelompok, karyawisata, diskusi kelompok, ceramah, pertunjukan film, slide, penyebaran brosur, buletin, folder, asah terampil, sarasehan, rembug, temu wicara, temu usaha, temu karya dan temu lapang. (ketiga) Pendekatan massal seperti pameran, pekan nasional (penas), pekan daerah (peda), pertunjukan film, drama, penyebaran pesan melalui siaran radio, televisi, surat kabar, selebaran atau majalah, pemasangan poster atau spanduk dan sebagainya. La Ode Muhammad Ramadan

Konflik Pengelolaan Sumberdaya Alam Akibat Otonomi Daerah dan Desentralisasi


Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia (unitary state, eenheidsstaat), sebagian urusan negara diselenggarakan secara sentralisasi, dan sebagian pula diselenggarakan melalui pemencaran kekuasaan kepada organ-organ yang menjalankan sebagian wewenang pemerintah pusat di daerah yang dikenal dengan dekosentrasi. Disamping itu, diselenggarakan pula sebagian urusan pemerintahan secara desentralisasi, yakni wewenang mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan oleh satuan-satuan pemerintahan ditingkat yang lebih rendah dan bersifat otonom. Dalam rangka otonomi tersebut, perlu dijalankan sistem mekanisme yang baik tentang hubungan antara pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan.

konflik-tanah

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan perubahannya, diletakkan dasar konstitusional tentang hubungan antara pusat dan daerah. Prinsip-prinsip yang termuat dalam pasal 18 UUD 1945 tersebut menjadi dasar dalam penyusunan undang-undang terkait dengan otonomi, terutama undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Salah satu aspek mendasar dalam otonomi daerah adalah hubungan antara pusat dan daerah, diantaranya mengenai pembagian urusan dan pembagian wewenang pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian urusan pemerintahan terdiri atas urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat; serta urusan yang dibagi antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, yang selanjutnya dikenal adanya urusan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Adapun pembagian kewenangan, kontennya adalah untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah tersebut diatas. Dalam hal inilah akan menentukan sejauhmana pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Objek urusan pemerintahan bisa sama, tetapi wewenang atau ruang lingkupnya berbeda.

Pembagian wewenang pemerintahan tersebut di atas, secara umum ditaur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 (perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembagian urusan pemerintahan tersebut, secara khusus juga diatur dalam berbagai Undang-undang sektoral, namun pengaturan tersebut seringkali menimbulkan persoalan karena kurang tepat dalam pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Terjadi tumpang tindih dan tarik menarik wewenang, misalnya masalah pertanahan di daerah, pengelolaan hutan, kelautan dan pertambangan. Ditengah-tengah sumberdaya alam yang melimpah, kehadiran otonomi daerah yang luas belum memberikan manfaat positif bagi masyarakat didaerah termasuk masyarakat adat, bahkan sebaliknya banyak menimbulkan dampak negatif.

Pembagian wilayah Indonesia kedalam daerah-daerah otonom, tidak menjadikan masyarakat adat sebagai salah satu faktor penentu. Bahkan, pembagian daerah-daerah otonom tersebut mengakibatkan struktur masyarakat adat dan budayanya menjadi terpecah-pecah (fragmented) dalam beberapa daerah otonom.

Tujuan dari desentralisasi yang digariskan prinsip-prinsipnya dalam UUD 1945 adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu sebagai perwujudan demokratisasi di daerah, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan keragaman daerah. Idealnya, aplikasi desentralisasi dalam undang-undang terkait dengan otonomi, antara lex generalis dan undang-undang sektoral (lex specialis) tersusun dalam bingkai yang sinkron.

Beranjak dari tujuan desentralisasi tersebut, maka dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terdapat permasalahan pokok (pokok konflik) yaitu bagaimana mensikronkan hubungan kewenangan dalam menyelenggarakan urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik urusan yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Perimbangan Keuangan, maupun urusan-urusan yang diatur dalam berbagai Undang-Undang sektoral, sehingga selaras dengan prinsip otonomi yang luas.

Jika ditelusuri lebih cermat, berbagai masalah yang muncul dari berbagai kebijakan pembangunan bersumber dari dua faktor yaitu (Pertama) Proses politik dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan dan perumusan aturan hukum yang menguatkan kebijakan pembangunan itu selalu bersandar pada kekuatan politik tertentu dan/atau kekuatan ekonomi global yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Akibatnya, kepentingan rakyat selalu terabaikan, ketidakadilan dalam hal pengelolaan sumber-sumber kehidupan atau faktor-faktor produksi bermunculan dimana-mana, termasuk upaya sistematis pemiskinan masyarakat dan kekerasan terhadap rakyat yang tak berdaya.

(Kedua) Kebijakan pembangunan selalu berorientasi kepentingan ekonomi global yang dipaksakan melalui agenda liberalisasi ekonomi atau perdagangan yang kemudian diikuti oleh berbagai agenda lainnya termasuk privitasasi pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan penjualan asset.

 BELAJAR DARI KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

Pelajaran penting yang bisa diperoleh dari masa lalu ialah masalah lingkungan telah  menjadi sangat penting karena sudah menyentuh hal-hal mendasar yaitu masalah hak-hak azasi, yang didalamnya menyangkut masalah ketidakadilan lingkungan atau  ketidakadilan ekologi. Mengapa demikian, karena masalah lingkungan telah mengedepankan kecenderungan penting yang berpengaruh pada keberlanjutan ekologi dan keberlanjutan kehidupan manusia.

Sejak pemerintah Orde Baru menandatangani letter of intent (LoI) dengan IMF pada tahun 1998 dan pinjaman utang hingga sekarang, peningkatan kerusakan lingkungan baik dalam bentuk penebangan liar, pencemaran air, tanah dan udara maupun kerusakan ekosistem sebagai akibat pengurasan sumberdaya alam oleh kegiatan industry terus terjadi. Sedangkan sektor-sektor yang banyak menyumbangkan pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah sektor industri yang sangat berkaitan dengan kepentingan ekonomi global seperti pertambangan, kehutanan, tekstil, pulp dan kertas, transportasi, serta sektor kelautan khususnya pertambakan.

Beberapa contoh kasus kerusakan lingkungan yang memicu terjadinya konflik meliputi (Pertama) Pembalakan liar (illegal logging). Sejak pemerintah menanda-tangani LoI dengan IMF pada 1998, terjadi peningkatan penebangan liar (illegal logging) di Indonesia sebesar 16,4 juta meter kubik, dan pada tahun berikutnya meningkat menjadi 20,2 juta meter kubik.

(Kedua) Konversi lahan untuk perkebunan sawit. Kini ekspansi kebun sawit telah mencapai 2,2 juta hektar atau hampir 90% dari total pertambahan kebun sawit secara keseluruhan. Dalam situasi seperti itu, pemerintah malah mempromosikan upaya adaptasi dan mitigasi melalui pengurangan penggunaan energi fosil dengan mempromosikan penggunaan biofiel dengan pembukaan/peluasan lahan kelapa sawit dan jarak. Areal hutan yang akan dikonversi menjadi industri besar kelapa sawit akan menimbulkan pengrusakan lingkungan, penggusuran, konflik lahan sampai ancaman kekerasan terhadap masyarakat.

(Ketiga) Eksploitasi kelautan. Pengelolaan kelautan tidak hanya diwarnai oleh pengalihan fungsi kawasan pantai untuk kepentingan industri tetapi juga diwarnai oleh penyingkiran kaum nelayan kecil dari kehidupannya. Penyingkiran selain karena faktor tekanan kelompok nelayan pemilik dana besar yang diproteksi pemerintah, mayoritas nelayan tradisional Indonesia juga hanya mampu beroperasi pada perikanan pantai yang telah mulai jenuh (over exploitated). Belum lagi karena sebagian besar nelayan juga tersingkir dari kawasan pantai karena adanya konversi kawasan untuk kepentingan industri tambak skala besar yang umumnya didukung oleh pendanaan utang luar negeri.

(Keempat) Pertambangan. Tahun 2008 lalu merupakan “tahun loby” bagi investor pertambangan, terutama perusahaan-perusahaan modal asing (PMA). Berbagai upaya loby kepada pemerintah pusat dan daerah dilakukan tidak lain untuk menderegulasi peraturan-peraturan disektor pertambangan seperti peraturan pemerintah mengenai limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) hingga Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 karena dianggap menghambat upaya eksplorasi pertambangan. Bahkan upaya lobby ini melibatkan pula pejabat-pejabat lembaga keuangan Internasional (Bank Dunia. ADB, JBIC) sedemikian rupa karena dianggap dapat lebih efektif untuk menekan pemerintah Indonesia.

Disisi lain, perbedaan orientasi kebijakan terkait pengelolaan sumberdaya alam antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kerap menimbulkan konflik vertikal. Salah satu contoh adalah pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pengembangan pertambangan nikel di salah satu wilayah kabupaten, sementara di kabuapten tersebut selaku daerah yang menjadi lokasi pengembangan pertambangan nikel oleh pemerintah pusat merupakan lokasi untuk pengembangan sektor pertanian.

Terkait masalah ini, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu pemahaman dan persepsi yang sama terhadap kewenangan daerah dan kewenangan pusat sehubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Selain itu, para pihak di negeri ini jangan hanya memikirkan keuntungan pribadi atau kejayaan kelompoknya, namun harus memfokuskan segala program pembangunan untuk kemakmuran seluruh elemen masyarakat negeri yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Kebijakan pembangunan di negeri ini, khususnya terkait dengan  penataan wewenang pemerintahan, terutama penyelenggaraan sentralisasi dan desentralisasi dalam sistem pemerintahan negara, haruslah berdasarkan dan diarahkan pada :

(Pertama) Semangat negara kesatuan RI harus menjadi pengikat penataan substansi yang mengatur wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

(Kedua) Asas desentralisasi diletakkan secara proporsional sehingga pembentukan organ-organ pemerintahan daerah berikut wewenangnya dapat efektif dan efisien selaras dengan pemerintahan tingkat atasnya.

(Ketiga) Pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli, oleh karena itu tidak seharusnya membongkar susunan dan struktur asli pemerintahan adat, tapi sebaliknya dikembangkan agar tetap aktual dalam penyelenggaraan negara moderen.

(Keempat) Kebhinekaan (heterogenitas); menghormati, mengakui, dan mengembangkan susunan asli pemerintahan Bangsa Indonesia. Di samping itu, akses yang paling kokoh atau secara tradisional dengan memberi pengakuan terhadap eksistensi budaya.

(Kelima) Pengaturan sumber-sumber pendapatan daerah ditata berdasarkan asas-asas desentralisasi sedemikian rupa, baik dalam bentuk kuantitas maupun kualitas secara seimbang, sinergis, dan harmonis.

(Keenam) Pengaturan wewenang dan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam tata kelola sumberdaya alam, tidak sekedar difokuskan pada pengaturan terhadap objeknya saja, tapi ditekankan pula kewajiban dan tanggung jawab pemerintah (pusat dan daerah) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(Ketujuh) Sejumlah undang-undang sektoral yang ada, perlu dilakukan revisi untuk selanjutnya disesuaikan dengan sumbernya yakni UUD 1945. Dalam konteks ini, semua produk hukum yang posisinya berada di bawah UUD 1945 harus sejalan dengan UUD 1945 dan tidak boleh merugikan rakyat Indonesia, termasuk penghapusan semua diktum aturan yang berpihak pada kekuatan asing.

(Kedelapan) Penguasaan sumberdaya alam di Indonesia ditujukan kepada sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sebagaimana amanah pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu prinsip-prinsip konstitusional pengelolaan sumberdaya alam harus dijabarkan secara normatif dalam aturan hukum sebagai dasar pelaksanaannya. La Ode Muhammad Ramadan

Peran Pokmaswas Terhadap Kelestarian Sumberdaya Pesisir dan Lautan di Kabupaten Muna


Kabupaten Muna merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyandang gelar kabupaten kepulauan. Hamparan air laut dan keanekaragaman biotanya yang hampir mengelilingi seluruh wilayah ini merupakan potensi yang dapat mensejahterakan masyarakat jika dikelola dengan bijak. Namun dibalik potensi tersebut, ada tantangan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut tidak ramah lingkungan (destruktif) yang harus dicarikan solusinya.

pokmaswas

Laut beserta potensi yang ada di dalamnya merupakan aset yang harus dijaga dan dikelola dengan baik untuk tujuan kesejahteraan seluruh elemen masyarakat. Menjaga potensi sumberdaya pesisir dan laut dari aksi pengrusakan bukanlah perkara mudah. Wilayah laut yang luas, sumberdaya manusia (personil pengawas perikanan) yang minim, dan tekhnologi yang terbatas merupakan kendala dan tantangan bagi kegiatan pengawasan dibidang perikanan. Sementara dilain pihak, jumlah pelanggaran dan pelaku pengrusakan potensi sumberdaya pesisir dan laut kian meningkat.

Terkait persoalan tersebut, keberadaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dapat menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah yang diharapkan mampu membantu pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di daerah ini. Pembentukan Pokmaswas bukan tanpa dasar yang jelas. Dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, tersirat amanah untuk membentuk pokmaswas. Dalam pasal 67 dari regulasi tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa masyarakat dapat diikutsertakan dalam pengawasan perikanan. Tujuan pengikutsertaan masyarakat itu adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, bertanggungjawab dan lestari.

Pokmaswas merupakan kelompok masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Merujuk Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dijelaskan bahwa Pokmaswas merupakan pelaksana pengawasan  ditingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya.

Pembentukan Pokmaswas berawal dari inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah, dan dikoordinir oleh seorang anggota masyarakat dalam Pokmaswas tersebut. Selain itu, para nelayan yang menjadi ABK kapal-kapal penangkap ikan dan nelayan-nelayan kecil serta masyarakat maritim lainnya, dapat menjadi anggota Pokmaswas.

Lahirnya Pokmaswas berangkat dari kesadaran kolektif bahwa tingkat partisipasi aktif masyarakat adalah kunci bagi keberhasilan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Sejalan dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar di tahun 2016 mendatang, maka peran pengawasan menjadi hal yang sangat vital. Produktivitas perikanan tangkap yang akan menjadi salah satu instrumen dalam mencapai visi tersebut, tidak akan terwujud jika ikan dan potensi laut lainnya terus menerus dijarah dan diendus oleh para pelaku illegal yang sifatnya merusak (destruktif).

Dalam konteks ini, tugas utama Pokmaswas sebagaimana tertuang dalam KEP.58/MEN/2001 sebagai rambu-rambu teknis pembentukan Pokmaswas adalah mengamati atau memantau (melihat dan mendengar) kegiatan perikanan dan pemanfaatan lingkungan yang ada di daerahnya, kemudian melaporkan adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perikanan atau dugaan tindak pidana dibidang perikanan kepada Pengawas Perikanan atau aparat penegak hukum. Berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, setiap Pokmaswas diharapkan memahami bagaimana sumberdaya pesisir dan laut dimanfaatkan, serta apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam pemanfaatan tersebut.

Sumberdaya pesisir dan laut (sumberdaya kelautan) merupakan segala unsur kelautan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, mencakup sumberdaya energi kelautan, sumberdaya hayati kelautan, dan sumberdaya non hayati lainnya, serta jasa-jasa di bidang kelautan. Pemanfaatan dibidang sumberdaya kelautan ini diantaranya adalah untuk pariwisata, usaha perikanan tangkap dan budidaya, bahan baku obat-obatan, pemanfaatan mangrove, pemanfaatan terumbu karang, serta perlindungan spesies yang dilindungi di kawasan konservasi.

Terkait dengan pemahaman Pokmaswas terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan, anggota Pokmaswas juga harus mengetahui hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan. Hal-hal yang dilarang tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 (revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007) meliputi penambangan terumbu karang; pengambilan terumbu karang di kawasan konservasi; penggunaan bahan peledak/bahan beracun/bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang; penggunaan peralatan/cara/metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang; penggunaan cara/metode yang merusak ekosistem mangrove; penebangan mangrove di kawasan konservasi; penggunaan cara/metode yang merusak padang lamun; penambangan pasir yang dapat merusak lingkungan; penambangan minyak dan gas yang dapat merusak/mencemari lingkungan atau merugikan masyarakat; penambangan mineral yang dapat merusak/mencemari lingkungan atau merugikan masyarakat; serta pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Apabila anggota Pokmaswas menemukan pelanggaran di lapangan maka kelompok tersebut dapat melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang yakni koordinator pengawas perikanan (PPNS), kepala pelabuhan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, petugas pengawas perikanan, TNI AL, Polisi terdekat, dan petugas karantina di pelabuhan.

Dengan adanya kelembagaan Pokmaswas di masyarakat diharapkan terbentuk tiga hal utama yakni (pertama) adanya mekanisme pengawasan berbasis masyarakat yang secara integratif dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan organisasi non pemerintah serta dunia usaha dengan tetap mengacu kepada peraturan dan perundangan yang ada/berlaku, (kedua)    meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan (ketiga) terlaksananya kerjasama pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh aparat keamanan dan penegak hukum serta masyarakat.La Ode Muhammad Ramadan

Filosofi Dibalik Gambar Kuda pada Lambang Daerah Kabupaten Muna


Kuda, menurut hemat saya, memiliki arti penting bagi masyarakat Muna. Saking penting dan begitu berartinya, makhluk ciptaan Allah SWT ini sampai-sampai dijadikan simbol daerah. Kuda menjadi salah satu unsur dalam lambang daerah Kabupaten Muna.

kuda

Kuda merupakan hewan yang mempunyai sifat gagah, kuat, lincah, dapat berlari cepat, melompat, berdiri dengan kaki belakang dan kaki depan siap mendobrak penghalang didepan sesuai kendali penunggangnya. Selain itu, Kuda juga memiliki sifat kesetiaan dan kepekaan.

Makna kehidupan yang bisa kita ambil dari sifat Kuda tersebut adalah kita sebagai manusia haruslah selalu menyadari bahwa jasmani, panca indera dan nafsu kita itu tergantung dari kendali jiwa dan budi pekerti kita sendiri.

Dengan jiwa dan budi pekerti yang baik, kita dapat menguasai, mengatur dan mengekang gejolak nafsu jasmani agar kita dapat hidup dengan tenang, tentram dan bahagia. Jika kita dikendalikan oleh gejolak nafsu, maka kita akan menemui badai dalam kehidupan.

Selain itu, saya juga berfikir bahwa ada filosofi yang tersirat dibalik sifat-sifat yang dimiliki Kuda. Setidaknya, Kuda memberikan isyarat kepada kita masyarakat Muna untuk :

  1. Memiliki kesetiaan, menghargai orang lain dan memberikan manfaat bagi daerah ini, bukan hanya mengambil manfaat/keuntungan dari daerah ini.

 

  1. Memiliki semangat kebersamaan dan kerjasama (team work). Bisa dibayangkan, satu ekor kuda rata-rata bisa menarik beban seberat 8.000 pound (sekitar 3,6 ton). Ketika dua ekor kuda disatukan, mereka bisa menarik hingga 32.000 pound (sekitar 14,5 ton). Fakta ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kebersamaan dan kerjasama yang baik untuk kebaikan semua elemen, itu lebih baik ketimbang menonjolkan egoisme dan arogansi.

 

  1. Memiliki kepekaan terhadap peluang maupun ancaman. Kuda adalah binatang yang sensitif. Kuda tidak pernah jahat. Yang jahat adalah manusia yang tidak mampu memperlakukannya dengan baik. Fakta ini memberikan pelajaran kepada kita untuk sensitif. Kita tidak boleh jahat, namun jika orang lain berbuat jahat, maka kita perlu mengambil tindakan sesuai dengan batas-batas kewajaran yang telah digariskan dalam berbagai norma kehidupan.

 

  1. Memiliki multifungsi dalam memajukan daerah dan mensejahterakan seluruh masyarakat tanpa pilih kasih dan pandang bulu dengan prinsip, “janganlah kebencianmu terhadap suatu kelompok membuat kamu berbuat tidak adil terhadap kelompok tersebut”.

 

  1. Memiliki sifat rendah hati dan tidak meremehkan siapapun juga. Ingatlah istilah “Kuda Hitam”. Orang ataupun tim yang tidak diperhitungkan tetapi akhinya bisa menang dan menjadi juara. Jadi, jangan selalu meremehkan dan menjustifikasi tanpa alasan yang jelas. Jangan selalu menganggap diri yang paling benar sehingga membuat hati menjadi ‘keras’ dan selalu melemparkan kesalahan pada orang lain.

 

Kuda pada lambang daerah kita bukan sekedar gambar, namun ada makna yang tersirat dibalik semua itu. la ode muhammad ramadan

Kuda dan Lambang Daerah Kabupaten Muna


Kuda (Equus caballus atau Equus ferus caballus) adalah salah satu dari sepuluh spesies modern mamalia dari genus Equus.

kuda-1

Hewan ini (sejak lama) merupakan salah satu hewan peliharaan yang penting secara ekonomis dan historis, dan telah memegang peranan penting dalam pengangkutan orang dan barang selama ribuan tahun.

Kuda dapat ditunggangi oleh manusia dengan menggunakan sadel dan dapat pula digunakan untuk menarik sesuatu, seperti kendaraan beroda, atau bajak. Pada beberapa daerah, kuda juga digunakan sebagai sumber makanan.

Dalam aspek kebudayaan manusia, kuda dianggap sebagai simbol kebebasan, kecerdasan dan kekuatan.

Di Kabupaten Muna, Kuda menjadi salah satu unsur dalam lambang daerah. Pada lambang daerah Kabupaten Muna, terdapat dua ekor kuda jantan dalam keadaan siap siaga menerkam lawan.

kuda-2

Kuda jantan dalam lambang daerah tersebut merupakan simbol yang menunjukkan kesiapan seluruh elemen di Kabupaten Muna dalam mengahadapi segala tantangan. Selain itu, simbol Kuda jantan juga menunjukkan keberanian mengalahkan musuh, termasuk mengalahkan hawa nafsu.

Terpilihnya kuda jantan sebagai salah satu unsur dalam lambang daerah tersebut bukan tanpa dasar yang jelas. Sejak zaman dahulu, masyarakat yang menghuni dan mendiami Pulau Muna diketahui sudah memelihara (beternak) kuda dan memiliki keahlian khusus dalam hal pemeliharaan ternak kuda.

Kuda yang  diternakan oleh masyarakat Muna saat itu diperuntukan bagi kemudahan (membantu) berbagai keperluan dan aktivitas pemilik ternak, termasuk untuk kegiatan atraksi budaya seperti pacuan kuda dan perkelahian kuda.

Pacuan kuda dan perkelahian kuda saat itu merupakan salah satu kegiatan spesifik dari masyarakat Muna saat menyambut tamu penting dari luar daerah atau saat adanya upacara resmi.

Namun beberapa tahun terakhir, kegiatan tersebut sudah jarang dilakukan, bahkan tidak pernah lagi diadakan. Bukan itu saja, populasi Kuda di Kabupaten Muna sudah teracam punah.

Mengingat salah satu unsur dari lambang daerah Kabupaten Muna adalah kuda, maka populasi kuda di Kabupaten Muna semestinya tidak sulit ditemukan. Sudah selazimnya jika di Kabupaten Muna terdapat penangkaran kuda atau terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang beternak kuda. Dengan demikian, kuda tidak hanya terdapat pada lambang daerah, namun juga mudah ditemukan didaratan Kabupaten Muna. la ode muhammad ramadan