Kuda dan Lambang Daerah Kabupaten Muna


Kuda (Equus caballus atau Equus ferus caballus) adalah salah satu dari sepuluh spesies modern mamalia dari genus Equus.

kuda-1

Hewan ini (sejak lama) merupakan salah satu hewan peliharaan yang penting secara ekonomis dan historis, dan telah memegang peranan penting dalam pengangkutan orang dan barang selama ribuan tahun.

Kuda dapat ditunggangi oleh manusia dengan menggunakan sadel dan dapat pula digunakan untuk menarik sesuatu, seperti kendaraan beroda, atau bajak. Pada beberapa daerah, kuda juga digunakan sebagai sumber makanan.

Dalam aspek kebudayaan manusia, kuda dianggap sebagai simbol kebebasan, kecerdasan dan kekuatan.

Di Kabupaten Muna, Kuda menjadi salah satu unsur dalam lambang daerah. Pada lambang daerah Kabupaten Muna, terdapat dua ekor kuda jantan dalam keadaan siap siaga menerkam lawan.

kuda-2

Kuda jantan dalam lambang daerah tersebut merupakan simbol yang menunjukkan kesiapan seluruh elemen di Kabupaten Muna dalam mengahadapi segala tantangan. Selain itu, simbol Kuda jantan juga menunjukkan keberanian mengalahkan musuh, termasuk mengalahkan hawa nafsu.

Terpilihnya kuda jantan sebagai salah satu unsur dalam lambang daerah tersebut bukan tanpa dasar yang jelas. Sejak zaman dahulu, masyarakat yang menghuni dan mendiami Pulau Muna diketahui sudah memelihara (beternak) kuda dan memiliki keahlian khusus dalam hal pemeliharaan ternak kuda.

Kuda yang  diternakan oleh masyarakat Muna saat itu diperuntukan bagi kemudahan (membantu) berbagai keperluan dan aktivitas pemilik ternak, termasuk untuk kegiatan atraksi budaya seperti pacuan kuda dan perkelahian kuda.

Pacuan kuda dan perkelahian kuda saat itu merupakan salah satu kegiatan spesifik dari masyarakat Muna saat menyambut tamu penting dari luar daerah atau saat adanya upacara resmi.

Namun beberapa tahun terakhir, kegiatan tersebut sudah jarang dilakukan, bahkan tidak pernah lagi diadakan. Bukan itu saja, populasi Kuda di Kabupaten Muna sudah teracam punah.

Mengingat salah satu unsur dari lambang daerah Kabupaten Muna adalah kuda, maka populasi kuda di Kabupaten Muna semestinya tidak sulit ditemukan. Sudah selazimnya jika di Kabupaten Muna terdapat penangkaran kuda atau terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang beternak kuda. Dengan demikian, kuda tidak hanya terdapat pada lambang daerah, namun juga mudah ditemukan didaratan Kabupaten Muna. la ode muhammad ramadan

Minawisata Bahari (Tawaran Konsep Pembangunan di Muna)


Muna merupakan salah satu Kabupaten Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Daerah ini memiliki wilayah laut yang lebih luas ketimbang wilayah daratannya. Atas kondisi ini, cukup bijak jika sektor kelautan dan perikanan dijadikan sebagai salah satu prioritas program pembanguan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

mina-wisata

Merujuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, salah satu program pembangunan yang bisa digalakkan oleh Pemerinth Kabupaten Muna adalah program MINAWISATA.

Minawisata (mina = perikanan, wisata = pariwisata) adalah pendekatan pengelolaan terpadu yang berbasis konservasi dengan menitikberatkan pada pengembangan perikanan dan pariwisata bahari.

Minawisata juga dapat didefinisikan sebagai pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat dan wilayah yang berbasis pada pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan, perikanan dan pariwisata secara terintegrasi pada wilayah tertentu.

Terdapat empat item aktivitas pada kegiatan minawisata yaitu (1) wisata mina, (2) wisata konservasi dan pendidikan lingkungan, (3) wisata bahari, dan (3) wisata kuliner.

Wisata mina berbasis perikanan dan kombinasinya dapat berupa pengembangan wisata budidiaya laut seperti melihat proses budidaya ikan, memberi makan ikan dan memanen ikan.

Wisata konservasi dapat berupa ekowisata mangrove dan pendidikan konservasi.

Wisata bahari dapat berupa diving, wisata fotografi bawah air, berenang, snorkeling, olahraga pantai, dan festival pantai.

Sementara wisata kuliner mencakup makanan produk perikanan, mengamati dan praktek membuat makanan olahan dari ikan, rumput laut dan buah mangrove seperti kerupuk ikan, manisan rumput laut, otak-otak, abon ikan, dan beragam makanan dari buah mangrove.

Selain empat item tersebut, mina wisata juga dapat berupa pengembangan pulau-pulau kecil yang dipadukan dengan pariwisata supaya dapat memberikan manfaat pada masyarakat sekitar. Konkretnya, program mina wisata merupakan perpaduan antara perikanan dan pariwisata. =la ode muhammad ramadan=

Dampak Negatif Penambangan Pasir Laut


Penambangan pasir di laut merupakan salah satu aktivitas yang dilarang. Aktivitas ini melanggar Undnag-Undang  Nomor 1 Tahun 2014 (revisi atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

tambang-pasir-laut

Pelarangan penambangan pasir baik di wilayah pesisir maupun di wilayah pulau-pulau kecil bukan tanpa alasan. Aktivitas ini memiliki efek/dampak negatif diantaranya :

  1. penambangan pasir laut menyebabkan tingkat kekeruhan air laut sangat tinggi. Keruhnya air laut akan berdampak pada terumbu karang sebagai habitat pemijahan, peneluran, pembesaran anak, dan mencari makan bagi sejumlah besar organisme laut, terutama yang memiliki nilai ekonomis penting. jika terumbu karang tercemar, kematian biota laut di dalamnya pun akan tercemar. Hanya beberapa jenis biota yang bisa bertahan. Terumbu karang keberadaannya dipengaruhi kejernihan air, mudah rusak bahkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan endapan.
  2. Penambangan pasir laut memicu berkurangnya hasil tangkapan ikan oleh nelayan. Hal ini disebabkan seluruh isi laut disedot tanpa pandang buluh. Tidak hanya pasir yang diangkat, tetapi telur-telur, anak ikan, terumbu karang, serta biota lainnya juga ikut musnah.
  3. Penambangan pasir laut memicu terjadinya abrasi dan hilangnya pulau-pulau kecil. Di Kabupaten Muna, dampak ini sudah mulai muncul yakni aktivitas penambangan pasir di sekitar Pulau Munante telah mengancam hilangnya pulau kecil tersebut.
  4. Penambangan pasir laut menyebabkan terjadinya perubahan pola arus dan perubahan struktur geomorfologi pantai.*La Ode Muhammad Ramadan*

BUDIDAYA RUMPUT LAUT


(Dapatkah Mengurangi Pengangguran dan Meningkatkan PAD Kabupaten Muna?)

Rumput laut merupakan salah satu komoditas andalan pemerintah Kabupaten Muna di sektor Perikanan. Hal ini bukan tanpa alasan. Luas perairan laut Kabupaten Muna yang mencapai 2.559,4 kilometer persegi dengan panjang garis pantai mecapai 337 kilometer merupakan salah satu dasar pijakanya.

rumpt-laut

Pada peraiaran laut yang dimiliki Kabupaten Muna tersebut terdapat sekitar 30 ribuan hektar lahan potensial untuk usaha budidaya rumput laut. Dari potensi lahan yang tersebar di 55 desa dan/atau kelurahan tersebut, baru termanfaatkan sekitar 10 ribuan hektar dengan produksi kira-kira baru mencapai angka 32.000-an ton pertahun.

Menilik potensi tersebut, tidaklah berlebihan jika dilakukan upaya peningkatan produksi pada komoditas rumput laut di Wilayah Kabupaten Muna melalui kegiatan revitalisasi. Kabupaten Muna sendiri memiliki perairan laut yang memberikan kehidupan bagi masyarakat di sektor perikanan dan perhubungan. Potensi wilayah laut Kabupaten Muna memiliki sumberdaya alam yang belum dikembangkan secara optimal sampai saat ini. Sebagai salah satu komoditas unggulan, rumput laut mempunyai prospek pasar yang sangat besar dan menjanjikan serta baik untuk dikonsumsi lokal (dalam negeri) maupun luar negeri atau ekspor.

Meskipun prospek bisnis rumput laut begitu cerah, tetapi dalam upaya pengembangannya masih banyak kendala yang dihadapi. Di bidang budidaya misalnya, ketersediaan bibit yang berkualitas masih jarang dilakukan, teknis budidaya, pengolahan pasca panen dan pemasarannya juga masih terdapat kendala.

Telah diketahui bahwa untuk mencapai suatu produksi yang maksimal di dalam kegiatan budidaya rumput laut, maka diperlukan beberapa faktor pendukung, diantaranya penggunaan bibit yang bermutu, teknik budidaya yang intensif, pascapanen yang tepat dan kelancaran hasil produksi. Selain itu kunci suksesnya pengembangan rumput laut di Kabupaten Muna yaitu perlu adanya kesamaan persepsi, komitmen dan sinergi program diantara pihak-pihak yang terlibat seperti Pemda, investor, petani, perbankan dan pihak terkait lainnya.

Jika pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Muna dapat dilakukan secara terencana dan berkesinambungan, ada secuil harapan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).La Ode Muhammad Ramadan

Bijak Menggunakan Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan


Aktivitas penankapan ini tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bom, racun, dan trawl telah menjadi momok, khususnya kalangan pemerhati kelestarian sumberdaya pesisir dan laut. Betapa tdak, aktivitas destruktif ini telah menyebabkan rusaknya sumberaya hayati peraiaran laut.

Mengantisipasi hal itu, selain langkah pengakkan hukum terhadap pelaku penangkap ikan yang bersifat merusak lingkungan, upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan menggugah kesadaran para nelayan untuk bijak menggunakan alat tankap ikan yang ramah lingkungan.

alat-tangkap-long-line

Untuk mengetahui jenis alat tangkap ikan yang tergolong ramah lingkungan dan dianjurkan penggunaanya oleh pemerintah, berikut penjelasannya. Setidaknya ada sembilan kriteria suatu alat tanagkap ikan dapat dikategorikan ramah lingkungan yakni :

  1. Alat tangkap harus memiliki selektivitas yang tinggi…… Alat tangkap tersebut diupayakan hanya dapat menangkap ikan/organisme lain yang menjadi sasaran penangkapan saja. Ada dua macam selektivitas yang menjadi sub kriteria, yaitu selektivitas ukuran dan selektivitas jenis.
  2. Alat tangkap yang digunakan tidak merusak habitat, tempat tinggal dan berkembang biak ikan dan organisme lainnya.
  3. Tidak membahayakan nelayan (penangkap ikan)…….Keselamatan manusia menjadi syarat penangkapan ikan, karena bagaimana pun, manusia merupakan bagian yang penting bagi keberlangsungan perikanan yang produktif.
  4. Menghasilkan ikan yang bermutu baik…….. Jumlah ikan yang banyak tidak menjamin ikan-ikan tersebut dalam kondisi baik.
  5. Produk tidak membahayakan kesehatan konsumen…… Ikan yang ditangkap dengan peledakan bom pupuk kimia atau racun sianida kemungkinan tercemar oleh racun.
  6. Hasil tangkapan yang terbuang minimum……. Alat tangkap yang tidak selektif dapat menangkap ikan/organisme yang bukan sasaran penangkapan (non-target). Dengan alat yang tidak selektif, hasil tangkapan yang terbuang akan meningkat, karena banyaknya jenis non-target yang turut tertangkap.
  7. Alat tangkap yang digunakan harus memberikan dampak minimum terhadap keanekaan sumberdaya hayati (biodiversity).
  8. Tidak menangkap jenis yang dilindungi undang-undang atau terancam punah.
  9. Diterima secara sosial………Penerimaan masyarakat terhadap suatu alat tangkap, akan sangat tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di suatu tempat. Suatu alat tangkap ikan diterima secara sosial oleh masyarakat bila : (1) biaya investasi murah, (2) menguntungkan secara ekonomi, (3) tidak bertentangan dengan budaya setempat, (4) tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

Bila ke sembilan kriteria ini dilaksanakan secara konsisten oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan, maka dapat dikatakan ikan dan produk perikanan akan tersedia untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Hal yang penting untuk diingat bahwa generasi saat ini memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan ketersediaan sumberdaya ikan bagi generasi yang akan datang dengan pemanfaatan sumberdaya ikan yang berkesinambungan dan lestari.

Perilaku yang bertanggung jawab ini dapat memelihara, minimal mempertahankan stok sumberdaya yang ada, kemudian akan memberikan sumbangan yang penting bagi ketahanan pangan (food security), dan peluang pendapatan yang berkelanjutan. la ode muhammad ramadan

Strategi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Muna


Kegiatan pembangunan yang merupakan bentuk pengelolaan potensi yang ada di pulau-pulau kecil Kabupaten Muna harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang mengutamakan keseimbangan ekologi, ekonomi dan konservasi. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa menurunkan atau merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Definisi di atas tidak melarang aktivitas pembangunan ekonomi, tetapi menganjurkannya dengan persyaratan bahwa laju (tingkat) kegiatan pembangunan tidak melampaui daya dukung (carrying capacity). Dengan demikian, generasi mendatang tetap memiliki aset sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang sama kualitasnya dengan kondisi saat ini.

 

pantai-dan-perumahan

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil Kabupaten Muna harus diarahkan pada 4 (empat) pilar yaitu pengentasan kemiskinan (pro-poor), membuka lapangan kerja (pro-job), pertumbuhan ekonomi (pro-growth), dan menjaga kelestarian lingkungan (pro-sustainability). Melalui konsep ini, diharapkan dapat mengatasi problem pembangunan di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil Kabupaten Muna, terutama dalam menggerakkan potensi ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, upaya pendayagunaan pulau-pulau kecil di Kabupaten Muna harus mewujudkan perpaduan antara keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang inovatif dan ramah lingkungan, dan pada waktu bersamaan juga harus menjaga kelestarian sumberdaya dan keragaman hayati, serta beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

 

pasi-kuta-3

Perlu juga dipahami bahwa pembangunan ekonomi di pulau-pulau kecil Kabupaten Muna memerlukan pendekatan yang berbeda dengan pembangunan di daratan (mainland), bahkan dapat berbeda untuk tiap pulau (site specific). Hal ini disebabkan oleh beragamnya kondisi fisik dan karakteristik pulau-pulau kecil di Kabupaten Muna.

Berdasarkan potensi yang ada dan karakter masarakat pulau-pulau kecil Kabupaten Muna, maka srategi pengelolaan pulau-pulau kecil di Kabuaten Muna dapat dirumuskan sebagai berkut :

  1. Mewujudkan keterpaduan dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan/keamanan dan kelembagaan. Pengelolaan sumberdaya yang ada di pulau-pulau kecil Kabupaten Muna harus dilakukan secara menyeluruh/komprehensif dari berbagai aspek pembangunan sehingga terwujud suatu mekanisme pengelolaan pulau-pulau kecil yang optimal dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan, misalnya, aspek perikanan (tangkap dan budidaya), pariwisata, perhubungan, pemukiman, pertanian dan lain-lain.
  2. Melaksanakan penataan dan penguatan kelembagaan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta/dunia usaha. Kelembagaan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta/dunia usaha secara umum masih perlu ditingkatkan baik kualitas maupun peran sertanya dalam proses pembangunan. Peningkatan kemampuan pemangku kepentingan melalui penyuluhan, pelatihan dan pendidikan baik formal maupun non formal sangat diperlukan agar pengelolaan pulau-pulau kecil di Kabupaten Muna terlaksana dengan baik. Peningkatan kelembagaan pemerintah di daerah diarahkan dalam rangka kerjasama yang harmonis antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta peningkatan kemampuan daerah dalam rangka pengelolaan pulau-pulau kecil secara mandiri.
  3. Melakukan penyusunan basis data (database) dan penataan ruang (laut, pesisir dan pulau-pulau kecil). Ketersediaan database pulau-pulau kecil Kabupaten Muna masih tersebar diberbagai instansi di daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu kerjasama dalam menginventarisir dan mengumpulkan semua data dan informasi dalam bentuk database sehingga pemanfaatan pulau-pulau kecil di Kabupaten Muna dapat dilakukan secara efisien dan efektif karena didukung oleh data yang akurat. Dalam rangka penanganan dan pengelolaan pulau-pulau kecil di Kabupaten Muna, maka penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan (pemanfaatan), dan pengendalian perlu dilakukan. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam menentukan alokasi dan pemanfaatan sumberdaya, sehingga secara konseptual, pengelolaan pulau-pulau kecil di Kabupaten Muna dapat mengintegrasikan semua kepentingan di wilayah darat, pesisir dan laut sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling mempengaruhi.
  4. Melakukan pengembangan dan penataan sarana dan prasarana dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Salah satu kendala dalam pengelolaan pulau-pulau kecil di Kabupaten Muna adalah masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi seperti kapal reguler, ketersediaan tambatan/dermaga, mercu suar untuk keselamatan pelayaran, listrik, air bersih dan lain lain. Oleh karena itu dukungan dan peran pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan sangat diperlukan.
  5. Menyusun rencana pengelolaan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat dan sumberdaya lokal dengan memperhatikan hukum adat/kearifan lokal. Tujuan utama pengelolaan pulau-pulau kecil di Kabupaten Muna adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penghuninya. Oleh karena itu keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap monitoring dan evaluasi sangat diperlukan sehingga kegiatan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi sumberdaya lokal yang selanjutnya akan terbangun rasa memiliki terhadap sumberdaya yang ada.
  6. Meningkatkan partisipasi dan akses masyarakat terhadap informasi, modal, pemasaran dan teknologi. Dalam pengelolaan pulau-pulau kecil di Kabupaten Muna, keterlibatan/partisipasi masyarakat sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan serta evaluasi sangat diperlukan. Hal ini dilakukan agar pengelolaan pulau-kecil di Kabupaten Muna lebih akuntabel dan sesuai dengan proses demokratisasi. Salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat pulau-pulau kecil Kabupaten Muna adalah terisolasinya kawasan tersebut dari akses informasi dan teknologi yang disebabkan belum tersedianya (minimnya) fasilitas transportasi dan komunikasi. Oleh karena itu perlu dibangun sarana dan prasarana yang memadai sehingga perkembangan informasi dan teknologi dapat dinikmati masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan arus modal dan pemasaran. Dengan demikian akan merangsang minat para investor untuk berinvestasi di pulau-pulau kecil Kabupaten Muna.
  7. Mewujudkan peluang dan iklim usaha yang kondusif bagi investasi. Pengembangan investasi di pulau-pulau kecil Kabupaten Muna diharapkan mampu memberikan terobosan dalam meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan Dalam perspektif ekonomi makro, peranan investasi ditentukan oleh kebijakan yang mengatur tingkat investasi dan penyerapan tenaga kerja. Dalam kerangka otonomi daerah, adanya pedoman dan peraturan investasi mutlak diperlukan untuk menjaga kesalahan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil. Pembangunan pulau-pulau kecil di Kabupaten Muna sesungguhnya merupakan upaya membangun ekonomi lokal, maka komoditas yang akan dikembangkan harus berbasis pada permintaan pasar lokal, nasional dan regional. Hal ini perlu didukung dengan pemberian kemudahan dalam berinvestasi, penyediaan sarana dan prasarana, kemudahan administrasi, adanya kejelasan peraturan dan kepastian hukum, sampai pada tersedianya jaminan kelayakan investasi.
  8. Melaksanakan inventarisasi, kajian, pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi. Ekosistem pulau-pulau kecil di Kabupaten Muna cenderung memiliki spesies endemik yang tinggi, memiliki resiko lingkungan yang tinggi, dan terbatasnya daya dukung pulau (ketersediaan air tawar dan tanaman pangan), sehingga sangat rentan terhadap segala bentuk perubahan, baik yang disebabkan faktor alam maupun manusia. Adanya inventarisasi dan kajian terhadap penetapan kawasan konservasi baru sangat membantu dalam menjaga kelestarian ekosistem pulau-pulau kecil di Kabupaten Muna yang bersifat khas tersebut. Perencanaan pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi laut di wilayah pulau-pulau kecil perlu dilakukan secara terpadu antara pusat dan daerah. Kajian kebutuhan pengembangan kawasan konservasi perlu dilakukan secara nasional, dengan mempertimbangkan karakteristik alamiah biofisik dan keterkaitan fungsi dukungan biologis dari beberapa kawasan perairan yang dapat dipandang sebagai suatu kesatuan kawasan ekologis (eco-region).
  9. Menyediakan perangkat hukum yang memadai dan melakukan penegakan hukum dengan memperhatikan hukum adat. Guna menghindari terjadinya ketimpangan dan konflik kepentingan serta optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan pulau-pulau kecil di Kabupaten Muna, maka perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundangan di pusat dan daerah serta memperhatikan hukum adat yang berlaku di Kabupaten Muna.
  10. Mengembangkan potensi pertanian, peternakan dan perikanan. Pengembangan pertanian dan peternakan secara berkelanjutan di wilayah pulau-pulau kecil Kabupaten Muna dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut dikembangkan melalui pengolahan tanah dan pemeliharaan ternak yang seminimal mungkin dapat mengganggu kualitas perairan di sekitarnya. Potensi sumberdaya ikan laut yang cukup besar baik dari segi kuantitas maupun keragamannya perlu dikembangkan baik dari segi penangkapan maupun budidayanya. Dengan demikian, stok ikan yang secara alami merupakan salah satu faktor pembatas dalam peningkatan produktivitas usaha dalam kegiatan penangkapan dapat dihindarkan.
  11. Pengelolaan potensi hutan mangrove berwawasan lingkungan. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi hutan mangrove harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan. Sebagian dari pulau- pulau kecil di Kabupaten Muna memiliki potensi hutan mangrove yang bila dikelola dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Namun bila pengelolaannya tidak terkontrol, maka akan mengakibatkan degradasi lingkungan baik di kawasan darat maupun perairannya. Degradasi lingkungan darat dapat menyebabkan rusaknya habitat flora dan fauna, khususnya yang bersifat endemik dan yang berada dalam ambang kepunahan. Degradasi lingkungan laut sebagai akibat pencemaran, penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, dan sebagainya akhirnya bermuara pada bertambahnya desa-desa nelayan yang miskin.
  12. Pengelolaan potensi pariwisata. Kekayaan sumberdaya alam laut pulau-pulau kecil Kabupaten Muna dengan kualitas keindahan dan keasliannya berpotensi menjadi tujuan wisata seperti diving, fishing serta marine eco-tourism. Di samping itu, wilayah pulau-pulau kecil Kabupaten Muna juga mempunyai potensi wisata terrestrial, yaitu wisata dengan pemanfaatan lahan daratannya. Wisata terrestrial pulau-pulau kecil merupakan daya tarik tersendiri bagi penikmat pariwisata, mengingat kawasan pulau-pulau kecil adalah pulau-pulau yang sangat sepi (bahkan tidak terjamah oleh penduduk), sehingga alamnya masih sangat asri, disamping itu juga akan banyak ditemui flora-fauna endemik di kawasan tersebut. Dengan mempertimbangkan peran ekonomis dan fungsi ekologis serta potensi sumberdaya pulau-pulau kecil tersebut maka kegiatan kepariwisataan dilakukan melalui pendekatan ekosistem, pemberdayaan masyarakat setempat, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan.
  13. Pengembangan industri dan perdagangan. Kegiatan pengembangan industri dan perdagangan di wilayah pulau-pulau kecil Kabupaten Muna diarahkan pada kegiatan yang sesuai dengan jenis dan skala ekonomi, ketersediaan sumberdaya lokal, daya dukung kawasan, dampak terhadap lingkungan, jumlah dan kualitas sumberdaya manusia yang tersedia, pasar lokal dan regional yang akan dituju, sarana dan prasarana perhubungan yang menunjang dan lain lain. Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah dan antar pelaku serta untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperluas basis ekonomi sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam peningkatan ekonomi daerah Kabupaten Muna.
  14. Peyediaan sarana perhubungan dan telekomunikasi. Sektor perhubungan dan telekomunikasi merupakan pendukung bagi sektor riil dalam pelayanan jasa transportasi dan telekomunikasi di pulau-pulau kecil Kabupaten Muna. Penyediaan sistem perhubungan perintis dalam mendukung stabilitas, pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan pulau-pulau kecil Kabupaten Muna sangat penting. Pengembangan perhubungan dan telekomunikasi ini diharapkan akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain itu juga akan mendorong penataan potensi kemampuan sarana transportasi darat, laut, dan telekomunikasi.

la ode muhammad ramadan

PULAU TASIPI


Pulau Tasipi merupakan salah satu pulau kecil berpenghuni tetap yang terdapat di Selat Tiworo.

Pulau ini merupakan wilayah administratif Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat yang berada pada koordinat 04o37’283” Lintang Selatan dan 122o20’002” Bujur Timur.

pulau-tasipi-1

Luas pulau ini hanya sekitar 3 (tiga) hektar dengan panjang garis pantai kurang dari 1 (satu) kilometer.

Pulau Tasipi mulai dihuni oleh etnis Bajo sejak tahun 1960-an. Seiring perjalanan waktu, pulau ini juga didiami oleh etnis Muna dan Bugis.

Saat ini, penduduk yang bermukim di Pulau Tasipi diperkirakan sudah mencapai 800-an jiwa. Seluruh penghuni pulau ini beragama Islam.

Mata pencaharian penduduk yang mendiami Pulau Tasipi umumnya nelayan dan pembudidaya ikan.

Di Pulau ini terdapat infrastruktur dermaga, sekolah, balai desa, Mesjid, genset, dan pembangkit listrik tenaga surya. la ode muhammad ramadan