Peran Pokmaswas Terhadap Kelestarian Sumberdaya Pesisir dan Lautan di Kabupaten Muna


Kabupaten Muna merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyandang gelar kabupaten kepulauan. Hamparan air laut dan keanekaragaman biotanya yang hampir mengelilingi seluruh wilayah ini merupakan potensi yang dapat mensejahterakan masyarakat jika dikelola dengan bijak. Namun dibalik potensi tersebut, ada tantangan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut tidak ramah lingkungan (destruktif) yang harus dicarikan solusinya.

pokmaswas

Laut beserta potensi yang ada di dalamnya merupakan aset yang harus dijaga dan dikelola dengan baik untuk tujuan kesejahteraan seluruh elemen masyarakat. Menjaga potensi sumberdaya pesisir dan laut dari aksi pengrusakan bukanlah perkara mudah. Wilayah laut yang luas, sumberdaya manusia (personil pengawas perikanan) yang minim, dan tekhnologi yang terbatas merupakan kendala dan tantangan bagi kegiatan pengawasan dibidang perikanan. Sementara dilain pihak, jumlah pelanggaran dan pelaku pengrusakan potensi sumberdaya pesisir dan laut kian meningkat.

Terkait persoalan tersebut, keberadaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dapat menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah yang diharapkan mampu membantu pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di daerah ini. Pembentukan Pokmaswas bukan tanpa dasar yang jelas. Dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, tersirat amanah untuk membentuk pokmaswas. Dalam pasal 67 dari regulasi tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa masyarakat dapat diikutsertakan dalam pengawasan perikanan. Tujuan pengikutsertaan masyarakat itu adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, bertanggungjawab dan lestari.

Pokmaswas merupakan kelompok masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Merujuk Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dijelaskan bahwa Pokmaswas merupakan pelaksana pengawasan  ditingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya.

Pembentukan Pokmaswas berawal dari inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah, dan dikoordinir oleh seorang anggota masyarakat dalam Pokmaswas tersebut. Selain itu, para nelayan yang menjadi ABK kapal-kapal penangkap ikan dan nelayan-nelayan kecil serta masyarakat maritim lainnya, dapat menjadi anggota Pokmaswas.

Lahirnya Pokmaswas berangkat dari kesadaran kolektif bahwa tingkat partisipasi aktif masyarakat adalah kunci bagi keberhasilan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Sejalan dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar di tahun 2016 mendatang, maka peran pengawasan menjadi hal yang sangat vital. Produktivitas perikanan tangkap yang akan menjadi salah satu instrumen dalam mencapai visi tersebut, tidak akan terwujud jika ikan dan potensi laut lainnya terus menerus dijarah dan diendus oleh para pelaku illegal yang sifatnya merusak (destruktif).

Dalam konteks ini, tugas utama Pokmaswas sebagaimana tertuang dalam KEP.58/MEN/2001 sebagai rambu-rambu teknis pembentukan Pokmaswas adalah mengamati atau memantau (melihat dan mendengar) kegiatan perikanan dan pemanfaatan lingkungan yang ada di daerahnya, kemudian melaporkan adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perikanan atau dugaan tindak pidana dibidang perikanan kepada Pengawas Perikanan atau aparat penegak hukum. Berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, setiap Pokmaswas diharapkan memahami bagaimana sumberdaya pesisir dan laut dimanfaatkan, serta apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam pemanfaatan tersebut.

Sumberdaya pesisir dan laut (sumberdaya kelautan) merupakan segala unsur kelautan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, mencakup sumberdaya energi kelautan, sumberdaya hayati kelautan, dan sumberdaya non hayati lainnya, serta jasa-jasa di bidang kelautan. Pemanfaatan dibidang sumberdaya kelautan ini diantaranya adalah untuk pariwisata, usaha perikanan tangkap dan budidaya, bahan baku obat-obatan, pemanfaatan mangrove, pemanfaatan terumbu karang, serta perlindungan spesies yang dilindungi di kawasan konservasi.

Terkait dengan pemahaman Pokmaswas terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan, anggota Pokmaswas juga harus mengetahui hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan. Hal-hal yang dilarang tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 (revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007) meliputi penambangan terumbu karang; pengambilan terumbu karang di kawasan konservasi; penggunaan bahan peledak/bahan beracun/bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang; penggunaan peralatan/cara/metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang; penggunaan cara/metode yang merusak ekosistem mangrove; penebangan mangrove di kawasan konservasi; penggunaan cara/metode yang merusak padang lamun; penambangan pasir yang dapat merusak lingkungan; penambangan minyak dan gas yang dapat merusak/mencemari lingkungan atau merugikan masyarakat; penambangan mineral yang dapat merusak/mencemari lingkungan atau merugikan masyarakat; serta pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Apabila anggota Pokmaswas menemukan pelanggaran di lapangan maka kelompok tersebut dapat melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang yakni koordinator pengawas perikanan (PPNS), kepala pelabuhan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, petugas pengawas perikanan, TNI AL, Polisi terdekat, dan petugas karantina di pelabuhan.

Dengan adanya kelembagaan Pokmaswas di masyarakat diharapkan terbentuk tiga hal utama yakni (pertama) adanya mekanisme pengawasan berbasis masyarakat yang secara integratif dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan organisasi non pemerintah serta dunia usaha dengan tetap mengacu kepada peraturan dan perundangan yang ada/berlaku, (kedua)    meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan (ketiga) terlaksananya kerjasama pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh aparat keamanan dan penegak hukum serta masyarakat.La Ode Muhammad Ramadan

Filosofi Dibalik Gambar Kuda pada Lambang Daerah Kabupaten Muna


Kuda, menurut hemat saya, memiliki arti penting bagi masyarakat Muna. Saking penting dan begitu berartinya, makhluk ciptaan Allah SWT ini sampai-sampai dijadikan simbol daerah. Kuda menjadi salah satu unsur dalam lambang daerah Kabupaten Muna.

kuda

Kuda merupakan hewan yang mempunyai sifat gagah, kuat, lincah, dapat berlari cepat, melompat, berdiri dengan kaki belakang dan kaki depan siap mendobrak penghalang didepan sesuai kendali penunggangnya. Selain itu, Kuda juga memiliki sifat kesetiaan dan kepekaan.

Makna kehidupan yang bisa kita ambil dari sifat Kuda tersebut adalah kita sebagai manusia haruslah selalu menyadari bahwa jasmani, panca indera dan nafsu kita itu tergantung dari kendali jiwa dan budi pekerti kita sendiri.

Dengan jiwa dan budi pekerti yang baik, kita dapat menguasai, mengatur dan mengekang gejolak nafsu jasmani agar kita dapat hidup dengan tenang, tentram dan bahagia. Jika kita dikendalikan oleh gejolak nafsu, maka kita akan menemui badai dalam kehidupan.

Selain itu, saya juga berfikir bahwa ada filosofi yang tersirat dibalik sifat-sifat yang dimiliki Kuda. Setidaknya, Kuda memberikan isyarat kepada kita masyarakat Muna untuk :

  1. Memiliki kesetiaan, menghargai orang lain dan memberikan manfaat bagi daerah ini, bukan hanya mengambil manfaat/keuntungan dari daerah ini.

 

  1. Memiliki semangat kebersamaan dan kerjasama (team work). Bisa dibayangkan, satu ekor kuda rata-rata bisa menarik beban seberat 8.000 pound (sekitar 3,6 ton). Ketika dua ekor kuda disatukan, mereka bisa menarik hingga 32.000 pound (sekitar 14,5 ton). Fakta ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kebersamaan dan kerjasama yang baik untuk kebaikan semua elemen, itu lebih baik ketimbang menonjolkan egoisme dan arogansi.

 

  1. Memiliki kepekaan terhadap peluang maupun ancaman. Kuda adalah binatang yang sensitif. Kuda tidak pernah jahat. Yang jahat adalah manusia yang tidak mampu memperlakukannya dengan baik. Fakta ini memberikan pelajaran kepada kita untuk sensitif. Kita tidak boleh jahat, namun jika orang lain berbuat jahat, maka kita perlu mengambil tindakan sesuai dengan batas-batas kewajaran yang telah digariskan dalam berbagai norma kehidupan.

 

  1. Memiliki multifungsi dalam memajukan daerah dan mensejahterakan seluruh masyarakat tanpa pilih kasih dan pandang bulu dengan prinsip, “janganlah kebencianmu terhadap suatu kelompok membuat kamu berbuat tidak adil terhadap kelompok tersebut”.

 

  1. Memiliki sifat rendah hati dan tidak meremehkan siapapun juga. Ingatlah istilah “Kuda Hitam”. Orang ataupun tim yang tidak diperhitungkan tetapi akhinya bisa menang dan menjadi juara. Jadi, jangan selalu meremehkan dan menjustifikasi tanpa alasan yang jelas. Jangan selalu menganggap diri yang paling benar sehingga membuat hati menjadi ‘keras’ dan selalu melemparkan kesalahan pada orang lain.

 

Kuda pada lambang daerah kita bukan sekedar gambar, namun ada makna yang tersirat dibalik semua itu. la ode muhammad ramadan

Kuda dan Lambang Daerah Kabupaten Muna


Kuda (Equus caballus atau Equus ferus caballus) adalah salah satu dari sepuluh spesies modern mamalia dari genus Equus.

kuda-1

Hewan ini (sejak lama) merupakan salah satu hewan peliharaan yang penting secara ekonomis dan historis, dan telah memegang peranan penting dalam pengangkutan orang dan barang selama ribuan tahun.

Kuda dapat ditunggangi oleh manusia dengan menggunakan sadel dan dapat pula digunakan untuk menarik sesuatu, seperti kendaraan beroda, atau bajak. Pada beberapa daerah, kuda juga digunakan sebagai sumber makanan.

Dalam aspek kebudayaan manusia, kuda dianggap sebagai simbol kebebasan, kecerdasan dan kekuatan.

Di Kabupaten Muna, Kuda menjadi salah satu unsur dalam lambang daerah. Pada lambang daerah Kabupaten Muna, terdapat dua ekor kuda jantan dalam keadaan siap siaga menerkam lawan.

kuda-2

Kuda jantan dalam lambang daerah tersebut merupakan simbol yang menunjukkan kesiapan seluruh elemen di Kabupaten Muna dalam mengahadapi segala tantangan. Selain itu, simbol Kuda jantan juga menunjukkan keberanian mengalahkan musuh, termasuk mengalahkan hawa nafsu.

Terpilihnya kuda jantan sebagai salah satu unsur dalam lambang daerah tersebut bukan tanpa dasar yang jelas. Sejak zaman dahulu, masyarakat yang menghuni dan mendiami Pulau Muna diketahui sudah memelihara (beternak) kuda dan memiliki keahlian khusus dalam hal pemeliharaan ternak kuda.

Kuda yang  diternakan oleh masyarakat Muna saat itu diperuntukan bagi kemudahan (membantu) berbagai keperluan dan aktivitas pemilik ternak, termasuk untuk kegiatan atraksi budaya seperti pacuan kuda dan perkelahian kuda.

Pacuan kuda dan perkelahian kuda saat itu merupakan salah satu kegiatan spesifik dari masyarakat Muna saat menyambut tamu penting dari luar daerah atau saat adanya upacara resmi.

Namun beberapa tahun terakhir, kegiatan tersebut sudah jarang dilakukan, bahkan tidak pernah lagi diadakan. Bukan itu saja, populasi Kuda di Kabupaten Muna sudah teracam punah.

Mengingat salah satu unsur dari lambang daerah Kabupaten Muna adalah kuda, maka populasi kuda di Kabupaten Muna semestinya tidak sulit ditemukan. Sudah selazimnya jika di Kabupaten Muna terdapat penangkaran kuda atau terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang beternak kuda. Dengan demikian, kuda tidak hanya terdapat pada lambang daerah, namun juga mudah ditemukan didaratan Kabupaten Muna. la ode muhammad ramadan

Minawisata Bahari (Tawaran Konsep Pembangunan di Muna)


Muna merupakan salah satu Kabupaten Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Daerah ini memiliki wilayah laut yang lebih luas ketimbang wilayah daratannya. Atas kondisi ini, cukup bijak jika sektor kelautan dan perikanan dijadikan sebagai salah satu prioritas program pembanguan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

mina-wisata

Merujuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, salah satu program pembangunan yang bisa digalakkan oleh Pemerinth Kabupaten Muna adalah program MINAWISATA.

Minawisata (mina = perikanan, wisata = pariwisata) adalah pendekatan pengelolaan terpadu yang berbasis konservasi dengan menitikberatkan pada pengembangan perikanan dan pariwisata bahari.

Minawisata juga dapat didefinisikan sebagai pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat dan wilayah yang berbasis pada pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan, perikanan dan pariwisata secara terintegrasi pada wilayah tertentu.

Terdapat empat item aktivitas pada kegiatan minawisata yaitu (1) wisata mina, (2) wisata konservasi dan pendidikan lingkungan, (3) wisata bahari, dan (3) wisata kuliner.

Wisata mina berbasis perikanan dan kombinasinya dapat berupa pengembangan wisata budidiaya laut seperti melihat proses budidaya ikan, memberi makan ikan dan memanen ikan.

Wisata konservasi dapat berupa ekowisata mangrove dan pendidikan konservasi.

Wisata bahari dapat berupa diving, wisata fotografi bawah air, berenang, snorkeling, olahraga pantai, dan festival pantai.

Sementara wisata kuliner mencakup makanan produk perikanan, mengamati dan praktek membuat makanan olahan dari ikan, rumput laut dan buah mangrove seperti kerupuk ikan, manisan rumput laut, otak-otak, abon ikan, dan beragam makanan dari buah mangrove.

Selain empat item tersebut, mina wisata juga dapat berupa pengembangan pulau-pulau kecil yang dipadukan dengan pariwisata supaya dapat memberikan manfaat pada masyarakat sekitar. Konkretnya, program mina wisata merupakan perpaduan antara perikanan dan pariwisata. =la ode muhammad ramadan=

Dampak Negatif Penambangan Pasir Laut


Penambangan pasir di laut merupakan salah satu aktivitas yang dilarang. Aktivitas ini melanggar Undnag-Undang  Nomor 1 Tahun 2014 (revisi atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

tambang-pasir-laut

Pelarangan penambangan pasir baik di wilayah pesisir maupun di wilayah pulau-pulau kecil bukan tanpa alasan. Aktivitas ini memiliki efek/dampak negatif diantaranya :

  1. penambangan pasir laut menyebabkan tingkat kekeruhan air laut sangat tinggi. Keruhnya air laut akan berdampak pada terumbu karang sebagai habitat pemijahan, peneluran, pembesaran anak, dan mencari makan bagi sejumlah besar organisme laut, terutama yang memiliki nilai ekonomis penting. jika terumbu karang tercemar, kematian biota laut di dalamnya pun akan tercemar. Hanya beberapa jenis biota yang bisa bertahan. Terumbu karang keberadaannya dipengaruhi kejernihan air, mudah rusak bahkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan endapan.
  2. Penambangan pasir laut memicu berkurangnya hasil tangkapan ikan oleh nelayan. Hal ini disebabkan seluruh isi laut disedot tanpa pandang buluh. Tidak hanya pasir yang diangkat, tetapi telur-telur, anak ikan, terumbu karang, serta biota lainnya juga ikut musnah.
  3. Penambangan pasir laut memicu terjadinya abrasi dan hilangnya pulau-pulau kecil. Di Kabupaten Muna, dampak ini sudah mulai muncul yakni aktivitas penambangan pasir di sekitar Pulau Munante telah mengancam hilangnya pulau kecil tersebut.
  4. Penambangan pasir laut menyebabkan terjadinya perubahan pola arus dan perubahan struktur geomorfologi pantai.*La Ode Muhammad Ramadan*